| Opini Hukum |
 |
|
| |
| Formulasi Sistem Pengupahan Baru Strategi Menjawab Permasalahan Buruh di Indonesia | Saturday 17 Oct 2015 03:11:49 |
 |
Oleh: K. Zulfan Andriansyah, SH
PENDAHULUAN, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Bekerja untuk mendapatkan upah/gaji merupakan cara agar seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya sehi ... Berita Selengkapnya |
| Menimbang Wacana Pengelolaan Ibadah Haji oleh Lembaga Independen | Thursday 15 Oct 2015 09:29:40 |
 |
Oleh: Ihsan Badruni Nasution, S.Sy., S.H.
UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, termasuk dalam hal ini adalah melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam. Haji merupakan peristiwa keagamaan yang sangat istimewa dan menjadi sor ... Berita Selengkapnya |
| Upaya Pengesampingan Perkara (Deponering), Akankah Menjadi Preseden Buruk dalam Penegakkan Hukum? | Monday 12 Oct 2015 17:08:37 |
 |
Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH.
KASUS MANTAN Pimpinan KPK. Lambatnya penanganan kasus pidana terhadap dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bambang Widjojanto (BW) dalam perkara dugaan keterangan palsu sengketa Pilkada Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010), serta Abraham ... Berita Selengkapnya |
| Antara Sudirman dan Freeport, Kenapa Repot? | Sunday 11 Oct 2015 13:19:16 |
 |
Oleh: Engkus Munarman*
“PEMERINTAH Jamin Freeport” begitu judul berita utama yang diturunkan satu harian nasional edisi Jumat, 9 Oktober 2015. Judulnya ditulis dengan huruf tebal dan berukuran besar. Isi beritanya, antara lain, Sudirman Said menjamin perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia (FI) di sini.
Untuk itu, lanjut dia, pemeri ... Berita Selengkapnya |
| Keberlakuan TAP MPRS RI NO. XXV/MPRS/1966, Masihkah Relevan? | Wednesday 07 Oct 2015 01:15:21 |
 |
Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH.
LAHIRNYA TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966. Sudah 50 tahun peristiwa ini terjadi, tepatnya pada 30 September 1965 telah terjadi sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan pemerintahan pada saat itu dan berusaha mengganti Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan landasan Negara.
Dalam peristiwa itu, ... Berita Selengkapnya |
| Ada Penghela Kepentingan Asing di Blok Masela? | Monday 05 Oct 2015 13:30:09 |
 |
Oleh: Engkus Munarman*
SILANG PENDAPAT pengelolaan ladang gas abadi Blok Masela memasuki babak baru. Fakta-fakta yang melatarbelakanginya ternyata sangat mengerikan. Ada begitu banyak konflik kepentingan. Tragisnya, drama yang disuguhkan ternyata berusaha membalut kepentingan asing di sini. Lebih tragis lagi, para pejabat publik yang seharusnya ... Berita Selengkapnya |
| Menyoal Wacana Pembubaran PHI dan Peran Hakim Ad-Hoc dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Monday 05 Oct 2015 13:14:06 |
 |
Oleh: Arrista Trimaya, S.H., M.H.
PENDAHULUAN, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Bekerja untuk mendapatkan upah/gaji merupakan cara agar seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya se ... Berita Selengkapnya |
| Serbuan Tenaga Kerja Asing Buruh Kasar (Low Skill), Peluang dan Tantangan | Monday 28 Sep 2015 20:00:06 |
 |
Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH
SERBUAN TENAGA kerja asing Buruh kasar (Low Sklill) dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia, peluang dan tantangan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, pemerintah telah berencana membangun 15 bandara baru, 24 pelabuhan baru, serta jalur kereta api sepanjang 3.258 km ... Berita Selengkapnya |
| Blok Masela, Siapa Membela Siapa? | Monday 28 Sep 2015 01:19:27 |
 |
Oleh: Engkus Munarman*
TERKAIT BLOK gas lapangan abadi Masela, pemerintah disodorkan dua dua pilihan. Pertama, membangun kilang terapung gas alam cair (Floating LNG Plant). Yang kedua, membangun kilang gas alam cair di darat (On shore LNG Plant) dan mengalirkannya dengan menggunakan pipa sepanjang 600 km ke Pulau Aru.
Menko Maritim dan Sum ... Berita Selengkapnya |
| 'Qua Vadis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan' | Tuesday 22 Sep 2015 19:58:53 |
 |
Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH.
BENCANA KABUT asap yang saat ini sering terjadi di beberapa tempat di Indonesia, salah satunya merupakan dampak dari aktifitas pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara secara sengaja oleh orang atau perusahaan tertentu. Hal ini menjadi bencana yang selalu berulang setiap tahunnya (khususnya pada musim kemara ... Berita Selengkapnya |
|
|
