Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Nusantara
 
Polda Metro Luncurkan Layanan Hotline Pengaduan Penanganan Perkara di Nomor WhatsApp 082177606060 | 2023-05-16 21:23:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya resmi meluncurkan nomor layanan pengaduan penanganan perkara di wilayah Polda Metro Jaya. Layanan hotline itu di nomor WhatsApp 082177606060.

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menjelaskan, nomor hotline itu sebagai sarana membuka peluang kepada masyarakat yang berurusan dengan hukum di Polda Metro Jaya,
...

Alasan Kepala BP2MI Pilih Kerjasama Maskapai Ini Kirim 367 Pekerja Migran Indonesia ke Korea Selatan | 2023-05-15 21:07:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) kembali melepas 367 Pekerja Migran Indonesia (PMI) program Government to Government (G to G) ke Korea Selatan (Korsel). Pelepasan ratusan pahlawan devisa negara itu dilakukan oleh Kepala BP2MI Benny Rhamdani di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Senin (15/5).

Hadir da
...

Bapak RAPI Eddy Nalapraya JZ09AAA Himbau Seluruh Anggota RAPI Peduli Rumah RAPI | 2023-05-11 21:57:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Bapak Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Mayjen TNI (Purn) Eddie Marzuki Nalapraya dengan call sign JZ09AAA mengajak seluruh anggota untuk peduli mewujudkan program Rumah RAPI.

"Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan himbauan agar segenap insan RAPI meningkatkan kepedulian seluruh anggota dan RAPI di Indonesi
...

Komisi II: Perbaikan Jalan Diambil Alih Pusat Jadi 'Warning' Bagi Pemprov Lampung | 2023-05-08 03:54:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai makna pemerintah pusat mengambil alih perbaikan di sebagian ruas jalan di Pemerintah Provinsi Lampung merupakan sebuah pesan menusuk bagi Pemprov tersebut. Dia meminta agar pesan itu ditangkap sebagai warning bagi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk lebih peduli dengan ...

Kecam Aksi Penembakan Di Kantor MUI, Fadel Muhammad: Waspada Upaya Pemecah Belah Bangsa | 2023-05-06 01:05:55

GORONTALO, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad mengecam keras aksi penembakan yang terjadi di Kantor Pusat MUI, Menteng, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Tidak ada kejelasan motif dari si penembak. Saat itu, pelaku ingin bertemu dengan Ketua MUI Miftachul Akhyar, tiba-tiba pelaku emosi dan meletuskan beberapa tembakan ke a
...

Kemenhub Didesak Atasi Mahalnya Harga Tiket Moda Transportasi Darat, Laut, dan Udara | 2023-04-05 04:01:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hadir guna mengatasi harga tiket moda transportasi darat, laut, maupun udara yang dirasakan masih mahal oleh masyarakat luas. Diungkapkannya, harga tiket, misalnya, seperti tiket pesawat dan tiket kereta api belakangan menjadi topik pembicaraan utama b ...

Kemenhub Diingatkan Agar Mudik Lebaran 2023 Harus Lebih Lancar dan Terkendali | 2023-03-27 03:46:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar mengantisipasi lonjakan pemudik pada Lebaran 2023. Kemenhub, ditegaskannya, wajib melakukan sejumlah persiapan agar potensi mobilisasi 123,8 juta orang yang diperkirakan mudik tahun ini lancar dan terkendali.

Toriq juga mengingatkan
...

Benny Rhamdani Geram, Pekerja Migran Indonesia Dimintain Biaya Paspor Rp 8 Juta oleh LPK | 2023-03-21 22:00:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani geram mendengar laporan terkait dugaan biaya tidak wajar pembuatan paspor Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh oknum Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

"Ini temuan, ada 9 PMI asal Jepara, Jawa Tengah yang dimintain biaya pembuatan paspor s
...

PKN Perkuat Kedudukan Pemohon Soal Hak Usung Capres | 2023-03-03 11:02:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (1/3/2023). Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) ini dilaksanakan di Ruang Sidang Panel MK. Sidang kedua dengan agenda menden ...

Gagal Disetujui DPR dan Kehilangan Relevansi, Wakil Ketua MPR: Sesuai UUD, Perppu Ciptaker Harusnya Dicabut | 2023-02-24 01:53:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menilai bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) harusnya dicabut dan tidak bisa diberlakukan lagi karena tidak berhasil memenuhi ketentuan UUD yaitu mendapat ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]