Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Nusantara
 
13 Lokasi GaGe PPKM Level 2 Jakarta Tetap Belaku Bagi Kendaraan Plat Hitam TNI-Polri | 2021-10-24 12:34:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menambah lokasi pemberlakuan kebijakan ganjil genap (GaGe) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 Jakarta, dari 3 menjadi 13 titik ruas jalan.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengat
...

Marwan Dasopang Ajak Masyarakat Tak Sebarkan Berita Hoaks Haji dan Umrah | 2021-10-23 00:18:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pemerintah tengah berupaya agar jemaah umrah dan haji asal Indonesia dapat berangkat pada tahun 2021 ini. Untuk itu, masyarakat harus bersabar dan tidak memberikan informasi hoaks mengenai pembatalan haji dan umrah. Hal ini guna mengantisipasi kejadian-kejadian yang m ...

Syarief Abdullah: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Mendesak | 2021-10-21 08:33:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie berpendapat, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum mendesak untuk segera dioperasikan. Ia meminta agar kebijakan tersebut dikaji lebih mendalam agar tidak menimbulkan riak di tengah masyarakat.

"Progr
...

PPKM Jakarta Turun ke Level 2, Gubernur Anies Ingatkan Tetap Waspada | 2021-10-21 05:49:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta turun menjadi level 2 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1245 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019, yang berlaku selama 14 (empat belas) hari, sejak 19 Oktober sampai dengan 1 November 2021.

Kebijaka
...

Kajati Kalbar Jadi Narasumber Sosialisasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di BPN | 2021-10-20 22:54:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus sengketa tanah sering kali terjadi di Indonesia, demikian juga di daerah khususnya Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, untuk menyelesaikan kasus pertanahan tersebut.

Demikianlah hal itu di
...

Tim Indonesia Tundukkan Regu China 3-0, 'Kemenangan untuk Seluruh Rakyat' | 2021-10-18 06:14:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia menjuarai Piala Thomas sekaligus mengakhiri penantian selama 19 tahun setelah mengalahkan China 3-0 dalam pertandingan di Arena Ceres, Aarhus, Denmark pada Minggu (17/10). Indonesia terakhir merebut Piala Thomas tahun 2002 di Guangzhou, China.

Jonatan Christie, yang merupakan tunggal kedua, tampil sebagai pene
...

Di Pedalaman Indonesia, Banyak Sekolah Muhammadiyah Berdiri Lebih Dulu Daripada Sekolah Pemerintah | 2021-10-17 05:25:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Hadir dalam seminar nasional DPP Ikatan Alumni UNY bertajuk Membedah Sistem Pendidikan Muhammadiyah, Selasa (12/10) Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti mengungkapkan bahwa berdirinya sekolah Muhammadiyah di berbagai daerah terpencil bukanlah hal baru.

"Murid-murid di Muhammadiyah itu tidak terdiri dari
...

Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI | 2021-10-15 21:38:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Aneh tapi nyata, karena suara 'Falun Gong' tiba-tiba terdengar pada saat Rapat Paripurna DPR RI, dengan agenda, Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Mikro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN TA 2021 pada 18 Juni 2020 lalu.

Pasalnya, menurut praktisi hukum Hidayat Surya Sale
...

Faisal Basri: Bunga Utang di Angka 21 Persen, Negara Tidak Punya Uang Biayai Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung | 2021-10-14 07:18:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Negara hampir dipastikan tidak punya anggaran yang cukup untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur.

Tidak terkecuali, pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang baru-baru ini diizinkan Presiden Joko Widodo untuk memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut disampaikan ekonom senior F
...

Umrah Dibuka Lagi, Pemerintah Diminta Jamin Prokes Calon Jemaah | 2021-10-11 10:10:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengapresiasi atas dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi bagi calon jemaah asal Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, ia meminta Pemerintah Indonesia menyiapkan protokol kesehatan (prokes) bagi calon jemaah yang hendak beribadah umrah demi menghindari risiko penula ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]