Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Nusantara
 
HNW Mengapresiasi Putusan Muhammadiyah, Menyebut Indonesia Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah | 2021-11-06 06:03:50

SURAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid MA, mengapresiasi prinsip Indonesia sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah yang diputuskan Muhammadiyah sejak Muktamar ke-47 pada 2015. Karena itu perlu dipahami secara mendalam oleh kalangan Umat Islam dan warga negara lainnya dalam ...

Sanksi Tilang Bagi Pelanggar Uji Emisi Kendaraan di Jakarta Masih Butuh Koordinasi | 2021-11-05 01:32:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan belum memberlakukan sanksi tilang bagi kendaraan di DKI Jakarta yang belum memiliki uji emisi gas buang.

"Kami tegaskan bahwa penindakan tilang pelanggaran uji emisi gas buang sampai saat ini belum kami lakukan," kata Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Kombes Pol Sambodo Pu
...

Pemerintah akan Kenakan Pajak untuk Penerima Fasilitas dari Kantor | 2021-11-04 13:25:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal mengatakan pemerintah akan memungut pajak terhadap fasilitas yang diterima karyawan dari tempatnya bekerja, seperti mobil dan rumah dari kantor.

Pengenaan pajak terhadap fasilitas ini dilakukan seiring dengan perubahan aturan terkait penghasilan
...

Haedar: Jika Fanatisme Golongan Terus Diagungkan, Indonesia Bisa Bernasib Seperti Soviet | 2021-11-02 02:58:36

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Pecahnya negara digdaya Uni Soviet menjadi 15 negara salah satunya diakibatkan oleh egosentrisme masing-masing golongan yang enggan bersatu dan merasa dirinya lebih baik dari golongan yang lain.

Pesan di atas, disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir kepada warga Persyarikatan, warga bangsa dan
...

Bukhori Optimis Indonesia Dapatkan Izin Umrah dan Haji | 2021-11-01 18:38:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menilai kemampuan setiap negara dalam mengendalikan pandemi Covid-19 dan upaya setiap pemerintah dalam melakukan lobi tingkat tinggi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi adalah kunci untuk memperoleh izin keberangkatan haji dan umrah.

"Alhamdulillah atas izin Allah, pandemi di Indonesia
...

Tes PCR Syarat Perjalanan Sulitkan Rakyat | 2021-10-30 05:51:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebutkan tes polymerase chain reaction (PCR) sebagai syarat perjalanan adalah kebijakan yang menyulitkan rakyat. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang baru mulai merangkak bangkit usai berbagai pembatasan sosial untuk menekan penyebaran Covid-1 ...

Ribuan Massa Peringati Hari Sumpah Pemuda, Tuntut Mosi Tidak Percaya dan Jokowi Mundur | 2021-10-28 15:25:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan massa tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melakukan demonstrasi digelar mulai dari pukul 11.00 WIB berkumpul di depan Balai Kota sebelah gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) long March menuju ke Jalan Medan Merdeka Selatan, di sisi utara Istana Merdeka. Jakarta, Kamis (28/10)

Sebelumnya, Ket
...

Peringati Sumpah Pemuda ke-93, Haedar: Hindari Benih-benih Perpecahan! | 2021-10-28 01:12:18

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan ucapan selamat memperingati Sumpah Pemuda yang ke-93. Sejatinya, Sumpah Pemuda memiliki makna sebagai janji yang menjadi tonggak awal kesadaran nasional dan memperkokoh persatuan Indonesia.

"Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat Sumpah Pemuda ke-93 dengan
...

Ini Saran dari Pengamat Terkait Disparitas Kinerja Jaksa di Pusat dan Daerah | 2021-10-26 20:04:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Praktisi hukum yang juga Pengamat Kejaksaan, Masriadi Pasaribu mengisaratkan kekecewaan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin terkait adanya oknum jaksa yang tertangkap menyalahgunakan kewenangannya di salah satu Kejaksaan Negeri di Jawa Timur.

Pasalnya, oknum Jaksa tersebut dinilai telah mencoreng wajah Kejaksaan dikala Korps
...

Wujudkan Efektifitas Persuratan Berbasis Digital, Pemkab Bogor Lakukan Uji Coba Aplikasi SRIKANDI | 2021-10-26 06:50:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor lakukan ekspose uji coba penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di tiga Perangkat Daerah yakni Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian Umum Setda Kabupaten Bogor, dalam rang ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]