| Nusantara |
 |
|
| |
| Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas | 2025-10-20 15:56:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Apel Ojol Kamtibmas di Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Kegiatan ini merupakan bentuk sinergisitas nyata antara Polri dengan komunitas ojek online.
"Alhamdulillah hari ini satu tahun Pemerintahannya Bapak Presiden Pr ... Berita Selengkapnya |
| Aliansi Masyarakat Simalungun Tolak Soal Klaim Tanah Adat dan Mendesak Konsistensi Pemerintah | 2025-10-01 20:08:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Masyarakat Simalungun yang terdiri dari perkumpulan para Tokoh Adat dan Budaya serta Tokoh Masyarakat Simalungun dari berbagai lintas daerah dan provinsi menyatakan sikap menolak klaim tanah adat (non Simalungun) di wilayah Kabupaten Simalungun. Pernyataan sikap ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu ... Berita Selengkapnya |
| HUT RI ke-80, Tokoh Agama Surakarta Gaungkan Semangat Kebersamaan dan Ajak Warga Jauhi Perpecahan | 2025-08-17 15:04:41 |
 |
SURAKARTA, Berita HUKUM - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, tokoh agama Surakarta mengajak masyarakat untuk memperingatinya dengan semangat kebersamaan dan menjauhi perpecahan.
Ketua Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin (STIM) Ngruki Sukoharjo, Ustadz Azzam S. Putra, menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan amanah ya ... Berita Selengkapnya |
| Psikiater Mintarsih Ungkap Kalau Pulau Dijual, Masyarakat akan Tambah Miskin | 2025-07-04 01:04:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Buntut dari viralnya empat pulau yang akan dijual, menuai kecaman dari berbagai pihak, bahkan ramai netizen dan influencer menyampaikan kritikannya.
Menurut Psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr. Mintarsih Abdul Latief, SpKJ mengatakan soal respon dari masyarakat itu adalah wujud dari rasa cinta kep ... Berita Selengkapnya |
| Psikiater Mintarsih: Masyarakat Pertanyakan Sanksi Akibat Gaduh Soal 4 Pulau | 2025-06-19 22:46:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Buntut dari gaduhnya empat pulau yang awalnya tiba-tiba dialihkan dari Aceh ke Sumatera Utara, membuat masyarakat bertanya-tanya sebenarnya para pembantu alias menteri dari Presiden Prabowo Subianto apakah tidak melakukan koordinasi sebelumnya? Sehingga sudah berkali-kali terjadi kegaduhan yang munculnya dari dalam pemerinta ... Berita Selengkapnya |
| KIN-RI Melaporkan ke Polisi Oknum Mengaku Advokat yang Diduga Tidak Memiliki Legalitas | 2025-02-28 07:17:09 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM : Mengaku sebagai seorang Advokat/Pengacara yang di duga tanpa memiliki legalitas yang sah sebagai Pengacara dan memakai toga di lingkungan Pengadilan Negeri Samarinda, dilaporkan oleh elemen masyarakat R Rizky Noor Natawijaya, selaku Koordinator Agent Staff Khusus Waka KIN-RI (Komite Investigasi Negara Republik Indonesia) d ... Berita Selengkapnya |
| Memakai Toga dan Duduk di Kantin PN Samarinda, Kamto Mengaku sebagai Pengacara | 2025-02-14 02:06:38 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM, Seorang kontraktor yang dikenal bernama Kamto (41) diterlihat memakai toga Pengacara sebagaimana toga yang seperti jubah panjang digunakan Hakim, Jaksa dan Advokat/ Pengacara di saat didalam ruang persidangan. Toga tersebut digunakan Kamto di kantin Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Senin (10/2) d ... Berita Selengkapnya |
| Pemuda Pancasila PAC dan Srikandi Sawah Besar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Mangga Dua Selatan | 2025-01-31 19:03:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah, Pemuda Pancasila Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Srikandi Kecamatan Sawah Besar menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Jl. Mangga Besar XIII, Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025)
Aksi sosial ini dilakukan men ... Berita Selengkapnya |
| Tiga Alasan Kenapa Klaim JRP Bangun Pagar Laut Dinilai tak Logis, dari Mana Duit Nelayan? | 2025-01-13 12:57:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengakuan dari nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Nusantara (JRP) terkait pembangunan pagar laut kontradiktif.Pembangunan pagar laut yang disebut mereka dibangun secara swadaya untuk mencegah abrasi justru merusak ekosistem, dan merugikan nelayan.
"Ya sangat kontradiktif. Pernyataan nelayan pada umumnya, pagar l ... Berita Selengkapnya |
| DPR dan Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024 | 2025-01-07 05:24:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI bersama pemerintah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1446 hijriah atau 2025 sebesar Rp 89.410.258,79 yang artinya mengalami penurunan dibandingkan setahun sebelumnya
Kesepakatan demikian seperti tertuang saat Komisi VIII melaksanakan rapat kerja bersama Menag Nasaruddin Umar di Kompleks Parlemen, Sena ... Berita Selengkapnya |
|
|
