| Lingkungan |
|
|
| |
| Masih Ada 154 Hotspot Di Riau | Monday 24 Jun 2013 20:18:38 |
 |
RIAU, Berita HUKUM - Berdasarkan pantauan satelit NOAA18 titik api (hotspot) di Riau terdapat 154 titik pada Minggu (23/6). 154 hotspot ini tersebar di Kab Rokan Hilir (40 titik), Kab Pelalawan (35 titik), Kab Siak (18 titik), Kab Bengkalis (14 titik), Kab Kampar (12 titik), dan 12 titik di TN Tesso Nilo Riau. Pantauan hotspot tidak dapat dilakuka ... Berita Selengkapnya |
| Inilah 8 Perusahaan Asing Pelaku Pembakaran Lahan di Riau dan Jambi | Monday 24 Jun 2013 00:07:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - 2 Negara tetangga, Malaysia dan Singapura, mengeluhkan asap tebal yang 'diekspor' Indonesia dari kebakaran hutan di Riau. Indonesia pun dipersalahkan. Namun diduga, perusahaan asing asal Malaysia yang beroperasi di tanah Riau juga turut bertanggung jawab atas kebakaran hutan ini.
Sebanyak 8 perusahaan asal Malaysia diduga ... Berita Selengkapnya |
| Investasi 'Berasap' Karena Melampaui Daya Tampung Lingkungan | Friday 21 Jun 2013 14:13:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - WALHI Mendesak Pemerintah menerapkan UU Perkebunan dan UU Perkebunan untuk mencegah kebakaran lahan. Pasca protes Singapura atas “serangan” asap dari Indonesia kewilayah Singapura beberapa hari ini, baru terlihat reaksi pemerintah Indonesia padahal kabut asap dan titik-titik api telah muncul setidaknya sejak dua minggu yang ... Berita Selengkapnya |
| Bupati Aceh Utara Tegaskan Jajarannya untuk Menjaga Kebersihan | Friday 21 Jun 2013 13:21:26 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib menegaskan kepada seluruh dinas serta jajarannya, setiap hari Jum'at untuk menggalakkan kegiatan bersih-bersih pada lingkungan masing-masing.
Setiap hari Jum'at diharuskan kepada Muspika dan semua Dinas di Aceh Utara serta dibolehkan yang mau berpartisipasi untuk melaksanakan Gerakan Jum'at ... Berita Selengkapnya |
| Penggundulan Hutan di Aceh Utara Meningkat | Thursday 20 Jun 2013 20:54:35 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Penggundulan terhadap kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Aceh Utara kian merajalela, bahkan dalam aksinya mereka dilindungi oleh aparat penegak hukum.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Aceh Utara, Ir Edi Sofyan, membenarkan bahwa aksi pembalakan liar di kawasan hutan Aceh Utara semakin membabi buta ... Berita Selengkapnya |
| WALHI Keluhkan Lambatnya Keluar Hasil Kajian Tentang Dampak Lingkungan dan Sosial Chevron | Wednesday 19 Jun 2013 17:36:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Duri Institute mengeluhkan lambatnya keluar hasil kajian Komnas HAM tentang Dampak Lingkungan dan Sosial Chevron.
Pada Desember 2012, Staf Komnas HAM melakukan investigasi ke lapangan PT Chevron Pacific Indonesia, untuk melihat langsung hubungan operasi Chevron dengan pelangg ... Berita Selengkapnya |
| Hutan Mangrove Mampu Mengatasi Masalah Banjir dan Bencana Alam | Wednesday 19 Jun 2013 00:47:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM -Dunia perlu mengurangi buangan Karbon Dioksida, sehubungan dengan pemanasan global (Global warming), "Disadari atau tidak, sudah banyak atau bahkan berulang kali dilakukan upaya-upaya oleh negara tertentu, tokoh aktivis, dan kelompok pecinta lingkungan di seluruh dunia, tapi tetap saja berlangsung pemanasan global. Kalau dise ... Berita Selengkapnya |
| Memperjelas Tapal Batas antara Aceh Timur dengan Gayo Luwes | Monday 17 Jun 2013 20:04:33 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Guna memperjelas tapal batas antara Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Gayo Luwes, bagian selatan jalan negara Banda Aceh – Medan, tim Pengarah Penegasan Batas Daerah (PPBD) Aceh akan memasang tujuh patok sepanjang lebih kurang 51 kilometer mulai dari timur perbatasan Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara hingga ke barat p ... Berita Selengkapnya |
| Lingkungan Terancam, Belasan Ribu Keluarga Nelayan pun Tergusur | Monday 17 Jun 2013 12:42:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek reklamasi di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, tak hanya berpotensi merusak lingkungan juga menyingkirkan nelayan tradisional dari tempat hidup mereka. Data Kiara sampai Juni 2013, tak kurang 18.151 keluarga nelayan tradisional di delapan wilayah pesisir tergusur akibat praktik pengkaplingan ... Berita Selengkapnya |
| Revisi Permentan No: 26/2007 Penuh dengan Kepentingan Pemodal | Saturday 15 Jun 2013 11:09:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Kebun Untuk Rakyat (AKUR) menilai salah satu pemicu banyak konflik Argraria di tanah air saat ini, karena adanya regulasi di Permen Pertanian Nomor: 26/2007, soal aturan penggunaan luas lahan, perizinan usaha kebun, dan sistem kemitraan yang menipu petani.
Andi Mutaqin dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (E ... Berita Selengkapnya |
|
|