Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Lingkungan
 
Partisipasi Warga Terdampak Pertambangan Diaborsi Jelang Rezim Lelang Wilayah Pertambangan | Thursday 27 Mar 2014 16:50:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah mengaborsi partisipasi warga terdampak pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan seperti yang diwajibkan oleh UU Minerba dan telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No 32/PUU-VIII/2010.

UU Minerba menyatakan penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara trans
...

Kapolri: Aksi Pembakaran Hutan Kejahatan Kemanusiaan | Tuesday 18 Mar 2014 23:05:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi bencana kabut asap di provinsi Riau Sumatera, Kapolri Jenderal Pol Drs Sutarman mengatakan dirinya langsung telah turun ke lapangan guna memantau situasi dan memberikan arahan langsung kepada seluruh anggotanya dan jajaran dilapangan.

"Saya sudah turun, ada arahan dari Presiden SBY agar tidak terjadi kebakaran,
...

WALHI Deklarasikan Platform Politik Lingkungan Hidup Saatnya Rakyat Memilih Keadilan Ekologis | Friday 14 Mar 2014 14:32:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Selasa (11/3) lalu, WALHI meluncurkan Platform Politik Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia pada acara Rapat Akbar Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia di Lapangan Tennis Indoor Senayan, yang dihadiri oleh beberapa tokoh antara lain Sri Sultan Hamengkubuwono X, ibu Tri Rismaharini (Walikota Surabaya), Bapak Bima Arya (Walik ...

Gabungan LSM Aceh: Mediasi Multipihak untuk Menjembatani Konflik Rencana Tata Ruang 'Ilegal' oleh Parlemen Aceh | Thursday 13 Mar 2014 18:19:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPRD Aceh, Muhammad Tanwir Mahdi, telah mengumumkan kepada media Aceh lokal bahwa, DPRD Aceh menolak evaluasi resmi Kementerian Dalam Negeri tentang Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh (Qanun RTRW Aceh) 2014-2034
.
Isi dari rencana RTRW Aceh sangat kontroversial, dan berbagai sumber telah menyatakanny
...

JATAM Kaltim Gugat Bupati dan Distamben Kutai Kartanegara | Monday 10 Mar 2014 23:28:19

SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) geram dengan sikap Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), hingga akhirnya mengambil langkah untuk menggugat Bupati dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kutai Kartanegara ke Komisi Informasi Publik (KIP) di Samarinda, Senin (10/3).

Gugatan yang
...

Dari Tengah Hutan Kalimantan Greenpeace Mendesak P&G Berhenti Merusak Hutan | Monday 10 Mar 2014 15:12:53

KALIMANTAN TENGAH, Berita HUKUM - Beberapa jam yang lalu belasan aktivis Greenpeace bersama komunitas adat Desa Karumuan, Barito Utara membentangkan spanduk bergambar shampoo Head & Shoulders dengan tulisan: ‘Wiping Out Rainforests’(Head & Shoulders melenyapkan hutan hujan) di tengah hutan Kalimantan Tengah.

Aksi ini dilakukan tepat di tengah lo
...

Rapat Akbar Gerakan Lingkungan Hidup Indonesia | Saturday 08 Mar 2014 20:44:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada tahun 2014, Indonesia akan melangsungkan Pemilihan Umum (PEMILU). Ini merupakan kali ketiga dilaksanakannya pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden serta anggota-anggota parlemen baik di level nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Sejak reformasi tahun 1998, proses transisi demokrasi Indonesia terasa kian “terse ...

'Caleg Pro Lingkungan Hidup, Masih Marjinal di Senayan' | Thursday 06 Mar 2014 15:46:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama WALHI Institute sejak Desember 2013 – Februari 2014 melakukan studi indeks terhadap Calon Legislatif DPR RI. Studi ini didasari atas situasi krisis lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan, ditandai dengan bencana ekologis dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup.

...

Kekeringan Terburuk di Singapura Sejak 1869 | Thursday 06 Mar 2014 02:43:38

SINGAPURA, Berita HUKUM - Singapura melewati Februari lalu sebagai bulan yang paling kering sejak tahun 1869, seperti diungkapkan Badan Lingkungan Nasional. Sepanjang bulan itu hanya tercatat tujuh hari hujan gerimis yang pendek dan beberapa kawasan hanya menerima 0,2mm air hujan.

Ancaman kekeringan yang meluas menimbulkan kekhawatiran akan naik
...

Sosialisasi Peraturan: Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim | Tuesday 04 Mar 2014 22:31:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, dan Pasal 24 ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi GRK dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut maka ditetapkan Pe ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]