| Lingkungan |
|
|
| |
| Komisi IV Minta Kemen.LHK Prioritaskan Realisasi Program Kerakyatan | Thursday 12 Feb 2015 09:18:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan realisasi program-program kerakyatan dalam kegiatan bidang kehutanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015.
Hal itu ditekankan dalam Rapat Kerja Komisi IV yang dipimpin Ketua Edhy Prabowo, dengan Menteri ... Berita Selengkapnya |
| PMI Lakukan Evakuasi & Buka Dapur Umum untuk Korban Banjir Jakarta | Wednesday 11 Feb 2015 18:50:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Palang Merah Indonesia (PMI) di wilayah Jakarta dan sekitarnya melakukan operasi penanggulangan bencana dengan mengevakuasi warga yang terkena dampak banjir dan menyalurkan bantuan makanan.
Untuk pelayanan dapur umum, PMI membuka di masing-masing markas PMI di PMI Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.
Di wil ... Berita Selengkapnya |
| Balihristi Gorontalo Pacu Pengurusan Dokumen Lingkungan Hidup | Tuesday 10 Feb 2015 17:55:13 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Saat ini Badan Lingkungan Hidup Riset dan Teknologi Informasi (Balihristi) Provinsi Gorontalo terus menghimbau dan memacu kepada Kabupaten Kota, agar segera mempercepat laporan dokumen lingkungan hidup. Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik In ... Berita Selengkapnya |
| Banjir Rendam 7 Desa di Gorontalo Utara | Saturday 07 Feb 2015 20:31:42 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Kondisi geomorfologi wilayah Gorontalo rentan banjir bandang. Pada Jumat (6/2) pukul 17.30 Wita terjadi banjir bandang di Kec. Monano, Kab. Gorontalo Utara yang merendam 7 desa yaitu desa Tolitehuyu, Monas, Juriati, Mokonow, Tudi, Pilohuata dan Monano. Tinggi air 50-150 cm. Sekitar 513 unit rumah dengan 2.208 jiwa terendam ... Berita Selengkapnya |
| Penyerobotan Lahan Pertanian untuk Usaha Pertambangan | Thursday 05 Feb 2015 18:37:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu aspek dari nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah janji penegakan hukum yang bersih, kepastian hukum kepemilikan tanah, menjunjung HAM dan pemberantasan tambang yang menyalahi aturan dan lingkungan hidup. Janji ini akhirnya ditagih dan diuji oleh kasus yang dialami warga Kutai Kartanegara, Kalima ... Berita Selengkapnya |
| Mantan Anggota Panja: UU P3H Berikan 'Affirmative Action' Bagi Peladangan Tradisional | Thursday 05 Feb 2015 06:23:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Ketua Komisi IV sekaligus Mantan Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pencgahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU P3H), Firman Soebagyo mengatakan UU P3H memberikan affirmative action kepada masyarakat yang melakukan peladangan tradisional. Meski demikian, bila terbukti peladangan tersebut di ... Berita Selengkapnya |
| Korem 032/Wirabraja Inovasi Pembangkit Listrik dan Ramuan Organik | Wednesday 04 Feb 2015 15:43:25 |
 |
PADANG, Berita HUKUM - Pembangunan Kota Padang sebagi Ibukota Provinsi Sumatera Barat, saat ini sudah cukup maju dan pesat di berbagai sektor, namun masih terdapat Kampung dan Dusun terisolir seperti di Kampung Kalampaian Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung, setiap malamnya hanya diterangi oleh lampu togok minyak tanah. Beranjak dari situasi ... Berita Selengkapnya |
| Dulu 7 Deputi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kini Punya 9 Direktorat Jendral | Monday 02 Feb 2015 16:22:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang dulu merupakan 2 (dua) kementerian terpisah, pada masa Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah digabungkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Pena ... Berita Selengkapnya |
| Terima Kasih Telah Turut Melindungi Bumi Kita | Tuesday 20 Jan 2015 18:25:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2014 adalah tahun yang sangat berarti bagi Greenpeace dan anggotanya di seluruh dunia. Banyak kemenangan penting kita capai tahun itu dimana setiap orang dari kita turut di dalamnya. Melalui aksi dan gerakan bersama, kita telah berhasil mendorong perubahan nyata untuk menahan tingkat kerusakan bumi.
Atas desakan ko ... Berita Selengkapnya |
| Ahli: UU P3H Tidak Boleh Kriminalisasi dan Langgar Hak Ulayat Masyarakat Adat | Sunday 18 Jan 2015 15:37:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Pengujian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) kembali digelar untuk ketujuh kalinya pada Kamis (15/1) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Kali Pemohon kembali menghadirkan dua orang ahli. Pakar Hukum Agraria dari Universitas Andalas, Kurnia Warman yang menjadi ahli Pemohon mene ... Berita Selengkapnya |
|
|