| Lingkungan |
|
|
| |
| PT Freeport Harus Hijaukan Kembali Daerah Terkena Sirsat | Monday 25 May 2015 17:06:10 |
 |
TIMIKA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendesak agar PT Freeport lebih bersungguh-sungguh memperhatikan ekosistem di wilayah pertambangan mereka. Penambangan yang masih terus berlanjut diharapkan tidak merusak lingkungan yang akhirnya menimbulkan bencana dan merugikan semua pihak.
"PT Freeport harus mengh ... Berita Selengkapnya |
| Moratorium Hutan Copy Paste | Thursday 14 May 2015 14:36:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini semua pembela hutan, khususnya kamu yang sudah ikut mengirimkan email ke Presiden Joko Widodo untuk meminta perpanjangan Moratorium Hutan, layak merayakan kemenangan kecil. Tanggal 13 Mei ini terbukti suara kamu memberi dampak penting untuk menyelamatkan hutan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Inpres perpan ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Jokowi Perpanjang Moratorium Hutan | Wednesday 13 May 2015 23:13:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan persetujuannya untuk memperpanjang program moratorium hutan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambu, yang seharusnya berakhir pada hari Rabu (13/5 ... Berita Selengkapnya |
| Ultah ke 3 Foodpanda Mendukung Program Go Green Indonesia Ku | Wednesday 13 May 2015 01:27:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Foodpanda perusahaan jasa pesan makanan antar online foodpanda.co.id didirikan pada bulan Mei 2012 lalu, kini sudah tersebar di 6 kota besar di Indonesia, antara lain Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Bali, Medan, dan Makasar. Foodpanda merayakan ulang tahunnya yang ke-3 pada 2015 ini dengan mengangkat tema #Hungryversary for ... Berita Selengkapnya |
| Perubahan Iklim Kutub Utara Menciptakan 'Zaman Baru' | Tuesday 05 May 2015 05:37:12 |
 |
KUTUB UTARA, Berita HUKUM - Sejumlah perubahan Laut Kutub Utara begitu besar sehingga kawasan tersebut dipandang memasuki "sebuah masa baru", menurut sejumlah ilmuwan Norwegia. Perubahan penutup tetap es yang tebal menjadi bentuk baru, di mana es yang lebih tipis menghilang pada musim panas akan menciptakan pengaruh yang luas, kata mereka.
Norwe ... Berita Selengkapnya |
| Polres Langsa Amankan 11 Truck Kayu Ilegal, Diduga Oknum Dishut Terlibat | Friday 01 May 2015 21:36:02 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Oknum Dinas Kehutanan (Dishut) kabupaten Aceh Timur diduga keras terlibat dalam jaringan mafia Illegal logging di daerah tersebut. Ada 11 Truck kayu gelondongan yang megatas namakan kayu rakyat berhasil di amankan kembali oleh jajaran Polres Langsa pada, Kamis (30/4) kemarin, sekitar pukul 05:00 Wib saat hendak diangkut untuk ... Berita Selengkapnya |
| Perubahan Iklim, Merubah Ancaman Jadi Tantangan | Tuesday 28 Apr 2015 00:44:55 |
 |
BANDUNG, Berita HUKUM - Menurut Kepala BMKG Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng, ancaman dan dampak negatif perubahan iklim dapat diubah menjadi tantangan, jika dapat mengendalikan pola kecenderungan perubahan fisiko-kimia cuaca atau iklim lokal dan memanfaatkannya sebagai modal pembangunan maupun indikator pembangunan. Hal ini disampaikan pada Studium Gener ... Berita Selengkapnya |
| Perubahan Iklim: Paris, 'Kesempatan Terakhir' Bertindak | Friday 24 Apr 2015 00:52:00 |
 |
PARIS, Berita HUKUM - Sejumlah ilmuwan menyerukan para pemimpin dunia untuk menandatangani delapan butir kesepakatan dalam pembicaraan di Paris nanti. Kunci kesepakatan ini adalah tujuan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celsius dengan mengarah ke emisi karbon nol pada tahun 2050 mendatang.
Pertemuan PBB pada bulan Desember men ... Berita Selengkapnya |
| 'Kebijakan Penanganan Krisis Iklim dan Pengelolaan Hutan Beresiko Memperpanjang Perampasan Tanah' | Friday 17 Apr 2015 01:07:18 |
 |
MATARAM, Berita HUKUM - Skema kebijakan internasional dalam penanganan perubahan iklim dinilai telah gagal dan justru menimbulkan berbagai persoalan dalam pengelolaan hutan dan perampasan tanah di berbagai negara.
Hal ini terungkap dalam Pertemuan Internasional bertajuk “Perubahan iklim, trend pengelolaan hutan dan perampasan tanah” yang disele ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IV Minta Pemerintah Batalkan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta | Wednesday 15 Apr 2015 01:53:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI mengkhawatirkan dampak yang ditimbulkan atas reklamasi Pantai Utara Jakarta, seperti banjir, konflik sosial, kerusakan ekosistem laut dan tata air, serta dampak sosial. Karena besarnya dampak tersebut, maka Komisi IV mendesak Pemerintah untuk membatalkan perizinan reklamasi Pantai Utara Jakarta.
“Komisi ... Berita Selengkapnya |
|
|