Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Lingkungan
 
JATAM Desak Polisi, BLH serta KLH Segera Turun Lakukan Penyelidikan Kerusakan Terumbu Karang | Saturday 16 Jan 2016 15:00:52

SAMARINDA, Berita HUKUM - Rusaknya Terumbu Karang yang berada di kawasan wisata di Maratua Pulau Kakaban Kalimantan Timur akibat Tongkang atau Ponton yang mengangkut batu koral guna pembangunan proyek bandara Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (kaltim), yang dilakukan oleh PT. Pelita Shakti sebagai kontraktor pelaksana pembangunan bandara M ...

Sesuai KepMen 32 Th 2009, Pelita Shakti Harus Bayar Ganti Rugi atas Kerusakan Terumbu Karang di Maratua | Friday 15 Jan 2016 07:52:59

SAMARINDA, Berita HUKUM - Direktur Utama (Dirut) PT. Pelita Shakti, Trisno mengaku atas kerusakan Terumbu Karang akibat gesekan Ponton yang bermuatan batu koral yang didatangkan dari Palu, Sulawesi tengah untuk lapisan pembangunan bandara Maratua.

Ketika akan di konfirmasi pada, Selasa sore (12/1) awalnya Dirut PT. Pelita Shakti, Trisno yang di
...

Dirut PT Pelita Shakti Akui Kerusakan Terumbu Karang dan Hutan Pulau Kakaban Akibat Ponton | Tuesday 12 Jan 2016 09:02:46

SAMARINDA, Berita HUKUM - Pembangunan Bandara Maratua yang berada di kawasan wisata pulau Kakaban, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) agar lebih menarik wisatawan lokal maupun manca negara yang ingin berwisata kepulau terluar Indonesia, yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia tersebut dikeluhkan warga melalui LSM, karena menga ...

Revolusi Energi: Sebuah Keniscayaan untuk Menghindari Bencana Iklim | Monday 11 Jan 2016 10:08:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada pembukaan konferensi perubahan iklim di Paris bulan November tahun lalu, Presiden Jokowi berpidato di depan para pemimpin negara dunia yang hadir dalam pertemuan global tersebut. Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dibawah business as usual pada tahun 2030, d ...

Koalisi Masyarakat Tolak PLTN Kaltim | Wednesday 06 Jan 2016 15:09:57

SAMARINDA, Berita HUKUM - Sejumlah perwakilan Pemuda, Mahasiswa dan Warga bersama Organisasi Non Pemerintah Berkumpul di Samarinda, Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan Koalisi Melawan Rencana Jahat Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Talisayan, Berau, Kaltim. (IKATAN PEMUDA TALISAYAN, JATAM, WALHI, GREENPEACE ...

Bos Besar Freeport Lengser, Fahri Hamzah Serukan... | Wednesday 30 Dec 2015 08:07:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali mengulangi seruannya agar para ketua partai politik mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket PT Freeport Indonesia. Seruan tersebut diulangi Fahri, setelah memperhatikan perkembangan terakhir di internal Freeport sendiri.

"Saya menyerukan kembali kewaspadaan agar kita Ba
...

John Simbolon Bersama Beberapa Elemen Berupaya Bantu Warga Bukit Duri | Monday 28 Dec 2015 10:34:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Peristiwa naas yang menimpa warga Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan, tepatnya tiga (3) hari yang lalu pada, Kamis (24/12) yang mengalami musibah kebakaran yang melalap berkisar 75 rumah, dan sekitar 300 jiwa. Lokasi rumah yang terbakar paling banyak ada di dekat sekitaran kali Ciliwung.

John Simbolon sebagai perwakilan da
...

KMI: Menata Karut Marut Pertambangan Kita | Thursday 24 Dec 2015 03:57:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Roup Husairi sebagai Sekjen Kaukus Muda Indonesia (KMI) mengatakan, "Sektor pertambangan lazimnya menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor ini telah lama menjadi salah satu sektor utama (pemasukan kas negara) pertambangan," ujarnya, saat membuka sesi Diskusi Terbuka yang diselenggarakan oleh Kaukus M ...

Tanggapan Para Aktivis Lingkungan Indonesia terkait Pidato Jokowi di COP 21 Paris | Wednesday 02 Dec 2015 12:09:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait ancaman Perubahan Iklim di Bumi dan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Dunia yang dihadiri 150 kepala negara untuk melangsungkan pertemuan pada COP 21 yang berlangsung di Kota Paris, Perancis. Pada Senin (30/11), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato di sidang UNFCCC di Paris pad ...

Peer-Reviewed Study: Emisi Karbon Deforestasi Tropis Bisa Diturunkan Separuh dalam Lima Tahun | Tuesday 01 Dec 2015 14:43:24

PARIS, Berita HUKUM - Kendati emisi karbon dari deforestasi dikurangi separuh di daerah tropis, 1,135 miliar ton karbon akan tetap keluar dari atmosfer, dan akan memberi kontribusi signifikan terhadap upaya mendesak untuk membatasi naiknya suhu global hingga kurang dari dua derajat Celcius, menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan hari ini. Te ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]