| Lingkungan |
 |
|
| |
| Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak! | 2019-09-17 01:47:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LSM bidang lingkungan dan HAM mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo. Surat tersebut terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah titik di Indonesia.
Jokowi diminta bertindak cepat mengatasi karhutla. Sebab kasus tersebut tidak hanya menyebabkan kabu ... Berita Selengkapnya |
| Beri Efek Jera Pelaku Pembakaran Hutan, Badiklat Kejaksaan: Diperlukan Tindakan Tegas | 2019-09-17 01:04:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perkara penanganan kebakaran hutan (Karhutla) saat ini diperlukan aturan hukum, bagi aparat penegak hukum. Karena Karhutla setiap tahun selalu menjadi masalah di Indonesia.
Menurut Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi, saat ini ada tiga Undang-Undang (UU) yang mengatur hal tersebut. Misalnya UU Nomor ... Berita Selengkapnya |
| Gelombang Panas Menewaskan Hampir 1.500 Orang di Prancis | 2019-09-11 11:25:02 |
 |
PRANCIS, Berita HUKUM - Gelombang panas yang mencapai rekor pada Juni dan Juli lalu menyebabkan 1.435 orang meninggal dunia di Prancis, sebut Menteri Kesehatan Prancis, Agnes Buzyn.
Dalam penuturannya, Buzyn berkata setengah dari seluruh orang yang meninggal dunia akibat gelombang panas berusia lebih dari 75 tahun.
Namun, menurut Buzyn, jum ... Berita Selengkapnya |
| Kebakaran Hutan Amazon: 7 Negara Tandatangani Perjanjian Perlindungan Amazon | 2019-09-08 12:43:57 |
 |
KOLOMBIA, Berita HUKUM - Tujuh negara Amerika Selatan telah menyetujui langkah-langkah untuk melindungi lembah sungai Amazon, di tengah kekhawatiran dunia atas kebakaran besar di hutan tropis terbesar di dunia.
Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, Guyana, Peru dan Suriname menandatangani sebuah pakta, membangun jaringan respons bencana dan peman ... Berita Selengkapnya |
| Pengelolaan Sampah di Indonesia dalam Kondisi Kritis | 2019-09-05 05:37:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengelolaan lingkungan terutama mengenai persoalan sampah di Indonesia bukan lagi hanya sebatas perlu untuk dilakukan, tetapi sudah dalam kondisi kritis. Karena di semua tempat pemrosesan akhir sampah yang ada, kondisinya sudah penuh dan sudah tidak sehat.
"Walaupun ada undang-undang yang sudah dibuat, tetapi sudah tidak ... Berita Selengkapnya |
| Penjelajah Alam PDI-P dan Komunitas Antara Meditation Gelar Aksi 'Bebas Sampah Bebas Resah' | 2019-08-31 00:41:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pendiri Komunitas Antara Wellness & Meditation, Vendy Satria Wongso dan Abdul Khalid dari Penjelajah Alam PDI-Perjuangan mengadakan aksi Kerja Bakti dalam Tema 'BEBAS SAMPAH BEBAS RESAH'. Aksi itu bertujuan untuk menyelamatkan lingkungan yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
Abdul Khalid mengatakan aksi kerja bakti ini juga b ... Berita Selengkapnya |
| Pemindahan Ibu Kota: Menguntungkan Elit Politik dan Pebisnis, Mengorbankan Rakyat | 2019-08-28 11:47:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan Ibu kota negara ke Kalimantan Timur dinilai serampangan, terburu-buru, dan terkesan hanya mengejar proyek bernilai ratusan triliun rupiah yang menguntungkan segelintir penguasa lahan.
Pemindahan itu juga menafikan masalah lingkungan yang dihadapi Jakarta dan Kalimantan yang ... Berita Selengkapnya |
| Gandeng Pakar Geologi, Pemprov DKI Jakarta Tegaskan Instalasi Gabion Bukan Terumbu Karang | 2019-08-26 22:08:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menggandeng Pakar Geologi Universitas Indonesia untuk bersama menegaskan bahwa instalasi Gabion yang terletak di Bundaran HI tidak menggunakan terumbu karang.
Penegasan ini juga sebagai jawaban atas polemik yang berkembang terkait penggunaan bat ... Berita Selengkapnya |
| Perluasan Ganjil Genap Beri Dampak Positif Perbaikan Kualitas Udara | 2019-08-21 12:04:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejak dilakukan uji coba perluasan ganjil genap pada 12 Agustus 2019 telah memberikan dampak positif terhadap peningakatan kualitas udara di Jakarta.
Berdasarkan data pemantauan di Fix Station Air Quality Monitoring System atau Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) Bundaran Hotel Indonesia, terjadi penurunan rata-rata ... Berita Selengkapnya |
| Komisi V DPR: KLHK Harus Bertanggungjawab Total pada Maraknya Karhutla | 2019-08-15 14:40:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dibeberapa titik di Indonesia membuat, Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengkritik keras Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Politisi Partai Gerindra ini menilai Kementerian yang dikomandoi oleh Siti Nurbaya Bakar tersebut telah gagal dala ... Berita Selengkapnya |
|
|
