| Lingkungan |
 |
|
| |
| Ini Cara Mengurus Surat Izin Keluar/Masuk Jakarta | 2020-05-22 06:28:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah memberlakukan persyaratan kepada orang atau pelaku usaha untuk melakukan kegiatan bepergian keluar dan/atau masuk Jakarta dengan harus memiliki Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM).
Perizinan tersebut guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan Gugus Tugas ... Berita Selengkapnya |
| Puluhan Ribu Paket Bansos Polda Metro Jaya Sentuh Anak Yatim Piatu, Fakir Miskin dan Pekerja Harian | 2020-05-15 16:08:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana bersama Pejabat Utama dan jajaran Polda Metro Jaya melakukan kegiatan 'Bhakti Sosial Serentak Polri Peduli Covid-19' di daerah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jum'at (15/5).
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya didukung Satker dan seluruh kesatuan, ... Berita Selengkapnya |
| Kapolda Metro Jaya Resmikan Pengoperasian Dispenser Beras untuk Warga Terdampak Pandemi Covid-19 | 2020-05-12 23:31:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana meluncurkan program Dispenser Beras ditengah masa pandemi virus corona atau covid-19. Peluncuran itu ditandai dengan peresmian pengoperasian dispenser beras yang berada di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (12/5).
Dispenser beras yang diinisiasi dan dioperasikan pertama kali oleh ... Berita Selengkapnya |
| Korbinmas Baharkam Polri Peduli Covid-19, Sentuh Marbot dan Guru Ngaji di Tambun | 2020-05-05 19:35:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto memerintahkan Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Edy Murbowo, yang didampingi Kasubdit Bintibsos Korbinmas Baharkam Polri Kombes Pol Rudi Harianto, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan dan Kapolsek Tambun AKP Gana Yudha Pratama, Danramil Tambun Mayor Inf Ac ... Berita Selengkapnya |
| Ancaman Krisis Pangan Pasca Wabah Covid-19, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Cepat | 2020-04-28 22:55:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Akibat wabah virus corona (Covid-19) mulai berdampak pada ekonomi masyarakat, lebih khusus masyarakat kelas bawah. Food And Agriculture Organisation (FAO) bahkan memprediksi kurang lebih 13 lusin negara akan mengalami krisis pangan.
Pemerintah pun dinilai harus mengambil langkah cepat untuk menghadapi krisis pangan yang a ... Berita Selengkapnya |
| Jamu Herbal Kenkona untuk Fungsi Preventif dan Pengobatan Kuratif Covid-19 | 2020-04-14 07:10:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Penasehat Kesehatan Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Dr Ir D'Hiru, MMD, MM di Jakarta mengatakan bahwa, Jamu Herbal Tetes KENKONA yang terdiri dari 30 herbal; sehingga dapat terangkum zat-zat bioaktif yang komplek, konprehensif dan efektif dalam formulasi secara rasional fitofarmaka maupun rasional medikasi ... Berita Selengkapnya |
| WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA | 2020-04-08 19:23:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - WALHI melayangkan surat terbuka kepada pimpinan DPR RI, Ketua Fraksi Partai Politik dan Ketua Badan Legislasi DPR RI. Surat ini sebagai bentuk sikap politik WALHI terhadap wakil rakyat di parlemen yang tidak memiliki sensitifitas terhadap situasi krisis dan darurat kesahatan masyarakat yang tengah didera pandemi COVID-19, da ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah | 2020-03-28 06:39:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Sementara test masif belum dimulai dan penyebaran ke daerah-daerah mulai meluas. Tingkat kematian tidak turun, masih 7-10 persen dan termasuk yang tertinggi di dunia.
Di Indonesia tercatat 1.046 orang positif, 87 orang meninggal dan ada 46 orang yang sembuh.
Pantauan pewarta ... Berita Selengkapnya |
| Pembangunan IKN Terganjal RUU Ibu Kota Negara, Apa Kabar RUU IKN? | 2020-03-04 09:51:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana pemindahan ibu kota baru sudah terdengar gaungnya jauh sebelum Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengumumkan secara resmi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) pada akhir Agustus 2019 lalu.
Pengusaha, pemerintah daerah dan pihak berkepentingan lainnya telah berlomba menghitung untung dan waktu.
Namun justru berbanding terbal ... Berita Selengkapnya |
| WALHI: Konyol! Pasal Penjerat Pembakar Hutan Dihapus Jokowi di Omnibus Law | 2020-02-18 10:51:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Proyek omnibus law RUU Cipta Kerja terus disorot banyak kalangan. Salah satunya soal perlindungan lingkungan dalam RUU tersebut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut banyak kekonyolan dalam RUU itu.
"Direduksinya beberapa norma pertanggungjawaban hukum korporasi dalam RUU Cipta Kerja sudah dapat diduga denga ... Berita Selengkapnya |
|
|
