| Lingkungan |
 |
|
| |
| RPP Limbah B3 Diduga Pesanan Korporasi | Thursday 22 Mar 2012 14:08:57 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menduga adanya pasal pesanan korporasi dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Dumping. Draf ini sendiri masih disusun tim dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
"Kami menilai ada dugaan pasal dalam RPP ini yang bukan reg ... Berita Selengkapnya |
| Tebang Hutan Kota, UI Akan Buka Lahan Golf | Monday 19 Mar 2012 22:11:07 |
 |
DEPOK. (BeritaHUKUM.com) – Universitas Indonesia (UI) membabat sebagian areal hutannya di wilayah kampus Depok. Areal Hutan UI yang dikorbankan terletak dibatas hutan, dekat gedung Unit Kegiatan Mahasiswa Markas Komando Resimen Mahasiswa (UKM Menwa) hingga areal restoran Mang Engking’. Direncanakan areal tersebut akan dibangun driving range atau ar ... Berita Selengkapnya |
| RI Kirim Balik Limbah Beracun Asal Inggris | Friday 16 Mar 2012 22:21:02 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Inggris sepakat untuk mengambil kembali 89 peti kemas atau 1.800 ton limbah beracun yang tiba di Indonesia pada Januari lalu. Peti kemas itu ditulis sebagai besi bekas, namun para pejabat Ditjen Bea Cukai membantahnya dan menyatakan bahwa yang ditemukan adalah cairan kimia beracun, plastik, dan limbah barang e ... Berita Selengkapnya |
| Thamrin: Limbah B3 Akan Diolah Menjadi Besi Beton | Friday 16 Mar 2012 04:04:17 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kuasa hukum PT Hwa Hok Steel , Thamrin Bombang menyatakan bahwa limbah yang di import kliennya, akan dilebur untuk menjadi besi Benton. Sehingga pencemaran akan lingkungan tidak begitu besar.
“Limbah dari luar itu berapa persen sih, ini kan nantinya dilebur dan di jadikan Besi Beton. Paling yang tercemar itukan udara ... Berita Selengkapnya |
| Kuasa Hukum Hwa Hok Steel: Import Limbah B3 Kesalahan Sucofindo | Friday 16 Mar 2012 01:12:05 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemasalahan import limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) belum juga terselesaikan, meskipun sudah jelas peristiwa ini merupakan kecolongan pihak PT Sucofindo yang memberikan keterangan kepada importir bahwa limbah tersebut bebas dari B3.
Untuk itulah pihak PT K Hwa Hok Steel selaku importir belum bersedia re-export li ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Gagal Melindungi Satwa Liar | Wednesday 14 Mar 2012 01:26:07 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Penegakan hukum sebagai pintu menyelesaikan berbagai masalahakan satwa liar, dikhawatirkan tidak berdampak apapun. Pasalnya saat mengadili kasus pembantaian orangutan di Kalimantan Timur, hakim cenderung mengadili para eksekutor di lapangan dan bukan para pengambil keputusan.
Hal itulah yang disampaikan Juru Kampany ... Berita Selengkapnya |
| Koalisi Rakyat Desak Presiden Hentikan Reklamasi Pantai | Tuesday 13 Mar 2012 19:10:04 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Puluhan aktivis lingkungan hidup yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menghentikan proyek reklamasi pantai secara nasional. Pasalnya, tindakan tersebut menimbulkan permasalahan yang membuat sengsarakan kehidupan nelayan dan masyarakat ... Berita Selengkapnya |
| Walhi Temukan Perusahaan Sengaja Timbun B3 | Monday 05 Mar 2012 21:24:03 |
|
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Isu limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tidak hanya dimport dari luar negeri. Namun, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menemukan bahwa di Dusun Udug-udug, Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat, ternyata terdapat penimbunan limbah berbahaya itu yang diduga dilakukan PT Tenang Jaya Sejatera (TJS).
... Berita Selengkapnya |
| Belajar Setia Pada Burung Maleo | Monday 05 Mar 2012 02:59:48 |
 |
Sulawesi Tengah (BeritaHUKUM.com). Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah menjalin kolaborasi guna pelestarian burung Maleo. Kolaborasi dilakukan bersama tim Coorporate Social Responbility (CSR) PT. Pertamina EP. Upaya pelestarian ini merupakan wujud kepedulian Pertamina EP terhadap burung Maleo yang merupakan satwa endemik Sulawesi ya ... Berita Selengkapnya |
| Toba Pulp Lestari Dilema Menhut | Thursday 01 Mar 2012 02:42:25 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jhonny Allen Marbun menyatakan kepada Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan agar izin Hutan Taman Industri (HTI) PT Toba Pulp Lestari (TPL) dicabut. Pasalnya perusahaan bubur kertas itu diduga melakukan pencemaran lingkungan.
"Ini seluruh Kepala Dinas dan Bupati kawasan ... Berita Selengkapnya |
|
|
