| Lingkungan |
 |
|
| |
| Program “Cahaya Untuk Masa Depan" | Sunday 22 Jul 2012 09:14:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presurvey ini, merupakan serangkaian kegiatan yang dibangun atas kesepakatan Korea Green Foundation dengan Walhi Nasional dan Walhi Daerah. Survey ini adalah bagian dari Program “Cahaya Untuk Masa Depan” di Indonesia adalah bagian dari program KGF di tiga negara. Khusus untuk Walhi, komunikasi terbangun sejak KGF berkunjung ... Berita Selengkapnya |
| Waspada Musim Kemarau Mulai Ancam Air Bersih | Saturday 21 Jul 2012 22:00:18 |
 |
GRESIK, Berita HUKUM - Selama dua minggu lebih pengalaman pewarta Beritahukum.com bermukim sementara di kawasan Kediri tanpa adanya hujan. Ternyata, hal ini pun sama seperti daerah di sekitar Kediri. Keadaan ini pun menimbulkan ancaman air bersih di beberapa daerah.
Berdasarkan penelusuran pewarta Beritahukum.com, Sabtu (21/07), salah satu daera ... Berita Selengkapnya |
| Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat dan Aktifis Penolak Tambang di Pulau Romang Maluku Barat Daya | Tuesday 17 Jul 2012 11:01:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyesalkan langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Maluku yang menetapkan Oyang Orlando Petrusz -salah satu tokoh masyarakat Maluku Barat Daya yang selama ini dikenal aktif menyuarakan ketidakadilan dan perusakan ling ... Berita Selengkapnya |
| Greenpeace Desak Menteri Kelautan dan Perikanan Selamatkan Nasib Ribuan Nelayan Batang dari Ancaman PLTU Batubara | Saturday 14 Jul 2012 13:10:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini, Greenpeace mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, mendesak agar KKP tidak memberikan ijin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Greenpeace meminta agar Kementerian ... Berita Selengkapnya |
| Korban Lumpur Lapindo Bersatulah !! “Tuntut dan Adili Aburizal Bakrie Tuntaskan Kasus Lumpur Lapindo” | Saturday 14 Jul 2012 06:34:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berlarut-larutnya skandal lumpur Lapindo yang kini sudah berjalan 6 tahun, menandakan gagalnya SBY-Boediono memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dari kejahatan yang dilakukan oleh Lapindo. Bahkan, pemerintah justru melindungi dan memberikan dukungan kepada Lapindo dengan sokongan dana yang diambil dari APBN senil ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia Memiliki Potensi Energi Panas Bumi Terbesar di Dunia | Wednesday 11 Jul 2012 17:13:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - WWF-Indonesia meluncurkan sebuah laporan berjudul “Menyalakan Cincin Api: Sebuah Visi Membangun Potensi Panas Bumi Indonesia --Igniting the Ring of Fire: A Vision for Developing Indonesia’s Geothermal Power” – sebuah kajian yang mengelaborasi tantangan dan peluang pengembangan energi panas bumi di Indonesia, dan memberikan p ... Berita Selengkapnya |
| Di Sleman, Sekitar 20 Persen Kawasan Resapan Air Hilang | Monday 09 Jul 2012 23:35:14 |
 |
SLEMAN (BeritaHUKUM.com) - Kabarnya tingkat kerusakan lingkungan di wilayah Sleman kian parah. Bahkan, sudah sekitar 20 persen kawasan resapan air, hilang. Lalu permasalahan ini, diperparah akan kondisi polusi sampah yang semakin merebak.
"Angka pencemaran lingkungan sudah sangat buruk. Padahal Sleman adalah kawasan resapan air bagi daerah di b ... Berita Selengkapnya |
| Masih Tinggi Perdagangan Primata di Jakarta dan Palembang | Friday 06 Jul 2012 21:14:55 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Perdagangan daging primata di Indonesia masih cukup tinggi, paling tidak itu tercermin di dua kota besar yaitu Palembang dan Jakarta. Laporan terbaru ProFauna Indonesia dan International Primate Protection League (IPPL) menunjukan bahwa puluhan ekor primata dibunuh untuk dikonsumsi daging dan otaknya setiap bulannya di ... Berita Selengkapnya |
| Penguasaan Hutan oleh Negara Harus Memperhatikan Hak Masyarakat Hukum Adat | Friday 29 Jun 2012 04:03:15 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Hak masyarakat hukum adat yang menjadi identitas budaya yang harus dihormati, merupakan suatu tafsiran yang belum final. Dengan kata lain, masih dalam proses penemuan interpretasi yang sesuai dengan fungsi perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, sebagaimana ditentu ... Berita Selengkapnya |
| LPSK Turun Ke Medan | Monday 25 Jun 2012 22:10:00 |
 |
MEDAN (BeritaHUKUM.com) - Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) akhirnya turun ke Medan, guna menyambangi Komisi A DPRD Sumut terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) terhadap petani di Kabupaten Padang Lawas dan di Padang Halaban, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Hal tersebut disampai ... Berita Selengkapnya |
|
|
