Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Lingkungan
 
Laporan Baru Menganalisa Risiko Peningkatan Suhu Bumi Sebesar 4 Derajat di Akhir Abad | Saturday 19 Jan 2013 18:03:37

WASHINGTON, Berita HUKUM - Suhu bumi berpotensi naik sebanyak 4 derajat di akhir abad ini, jika komunitas global gagal menanggapi isu perubahan iklim. Kegagalan ini akan dapat serangkaian perubahan drastis yang membahayakan: termasuk gelombang panas ekstrim, turunnya pasokan pangan global dan meningkatnya permukaan air laut, mempengaruhi ratusan ju ...

Kerja KPK Berkurang Akibat Banjir dan Lampu Padam | Thursday 17 Jan 2013 15:01:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Banjir dan lampu padam di sejumlah kota Jakarta, dan berdampak juga pada kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski demikian, KPK menegaskan tetap bekerja. Hanya saja pemanggilan saksi-saksi terhadap berbagai kasus korupsi tampak tak berjalan. Sampai detik ini, belum tampak saksi yang menghadiri gedung KPK, bahkan KP ...

Dibutuhkan Political Will Pemimpin Negara Untuk Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Lingkungan Hidup dan Konflik Sumberdaya Alam | Wednesday 16 Jan 2013 19:39:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang bekerja di 28 propinsi di Indonesia, mengeluarkan laporan Tinjauan Lingkungan Hidup 2013: Jalan Panjang Menuju Keadilan Ekologis. Laporan ini berisikan situasi dan kondisi pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya ala ...

Pengrusakan Hutan Kenapa Dibiarkan? | Wednesday 16 Jan 2013 00:55:29

MEUREUDU, Berita HUKUM - Aksi penebangan dan pencurian kayu terjadi dalam tiga pekan terakhir di Hutan Lindung Gle Panton Geugasi, Kemukiman Beuracan, Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya (Pijay). Warga yang resah akan keadaan itu berharap Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pijay segera bergerak mengatasinya. Namun, upaya Dishutbun menyelesaikann ...

ARGAPALUT : Segera Cabut Ijin Penambangan Pasir laut dan Hentikan Intimidasi dan Kriminalisasi Terhadap Nelayan Tradisional | Friday 11 Jan 2013 19:21:49

SERANG, BeritaHUKUM - Kearifan lokal yang terbangun telah menjadi pondasi kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan,pesisir dan pulau-pulau kecil hingga masyarakat adat yang secara alamiah, mampu membangun hubungan emosioanal yang saling berkaitan antara manusia dan Alam semesta. Akan tetapi kekuatan capital yang berkolaborasi dengan birokrasi telah m ...

Delegasi Indonesia Harus Perkuat Substansi Instrumen Hukum Global Untuk Merkuri | Friday 11 Jan 2013 14:59:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa organisasi masyarakat sipil, yaitu WALHI, Yayasan Bali Fokus, Greenpeace, dan ICEL mendesak delegasi pemerintah yang akan menghadiri pertemuan ke-5 Panitia Negosiasi Antar-negara (Intergovernmental Negotiating Committee/INC) yang mempersiapkan instrumen hukum global yang mengikat tentang merkuri untuk berusaha sekua ...

Hentikan Kriminalisasi Terhadap Aktivis Lingkungan | Thursday 10 Jan 2013 21:09:16

SAMBAS, Berita HUKUM - Sobat Anong adalah seorang aktivis lingkungan yang harus duduk sebagai terdakwa karena dianggap melakukan penganiayaan saat berusaha melindungi penyu di wilayah Paloh, Kabupaten Sambas.

Saat itu, Anong dan beberapa orang sedang melakukan patroli untuk melindungi penyu yang sedang bertelur di wilayah Sungai Ubah, Paloh.

...

Mendorong Kebijakan Global Atas Perdagangan yang Adil Merespon Pertemuan WTO di Indonesia | Tuesday 08 Jan 2013 21:56:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki tahun 2013, dunia dibayangi krisis ekonomi yang semakin akut. Berbagai skema kebijakan global yang sudah dibuat ternyata tidak memberikan solusi berarti terhadap persoalan global. Krisis Eropa dan Amerika saat ini didorong menjadi persoalan masyarakat global khususnya negara-negara berkembang.

Indonesia sebagai n
...

Hak Gugat WALHI Diakui di Pengadilan Jepang | Friday 04 Jan 2013 14:24:34

TOKYO, Berita HUKUM - Setelah melalui proses hukum yang panjang, pada tanggal (26/12), Pengadilan Tinggi Tokyo membacakan putusan tingkat banding kasus Kotopanjang yang diajukan oleh perwakilan masyarakat yang terdampak atas pembangunan waduk Kotopanjang dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Sidang yang dihadiri oleh perwakilan masyarak
...

Volume Sampah Kali Sunter Kresek Meningkat | Thursday 03 Jan 2013 10:35:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya membuat volume sampah di tempat penyaringan sampah Kali Sunter Kresek, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja meningkat. Bahkan, sejak lima hari terakhir, peningkatan volume sampah itu terjadi hingga tiga kali lipat dibanding biasanya.

Pan
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]