| Lingkungan |
|
|
| |
| Terobosan Baru Dalam Kampanye #Savedolphin Indonesia | Wednesday 13 Feb 2013 23:06:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Kehutanan menunjukkan komitmen untuk hentikan sirkus lumba keliling. Setelah sekian lama, akhirnya kampanye penyelamatan lumba-lumba dari sirkus keliling lumba-lumba dan pemeliharaan ilegal sejumlah hotel & restoran mengalami kemajuan yang signifikan dari pemerintahan.
Kemarin, Selasa (12/02) pukul 12:00 WIB di k ... Berita Selengkapnya |
| WALHI Sumut Medukung Program MDGs Dalam Bidang Lingkungan | Wednesday 13 Feb 2013 16:02:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pertemuan konsultasi para pihak tentang keberlanjutan lingkungan hidup merupakan kerjasama United Nation Team Indonesia dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia diadakan di hotel Akmani Jakarta pada tanggal 13 Februari 2013. Latar belakang kegiatan ini adalah untuk menjaring masukan, dua tahun menjelang berakhirnya tenggat p ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Propinsi Aceh Ajukan Pembukaan 50.000 Hektar Hutan Untuk Konsesi Penebangan | Wednesday 13 Feb 2013 11:53:46 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Gubernur Propinsi Aceh baru saja mengajukan pembukaan kawasan lindung seluas 50.000 hektar untuk dialihfungsikan menjadi perkebunan. Hal ini terungkap dari sebuah analisis yang dilakukan oleh Greenomics, berbasis analisis data spasial yang diajukan oleh pemerintah lokal di Aceh. Perencanaan spasial ini harus mendapat persetujua ... Berita Selengkapnya |
| Konflik Lingkungan PLTU Batang Masih Mengalami Kebuntuan | Tuesday 12 Feb 2013 11:39:59 |
 |
JATENG, Berita HUKUM - Penolakan warga terhadap rencana pembangunan PLTU Batang saat ini disikapi secara serius oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Batang. Keinginan besar untuk mendirikan PLTU Batang di kawasan konservasi terumbu karang, di desa Karanggeneng ini dilakukan oleh Pemerintah daerah Pro ... Berita Selengkapnya |
| 5.400 Hektar Hutan Mangrove di Karawang Rusak Parah | Sunday 10 Feb 2013 15:46:01 |
 |
KARAWANG, Berita HUKUM — Sekitar 5.400 hektar hutan mangrove yang tersebar di kawasan pesisir Karawang, dalam kondisi rusak parah. Sampai saat ini, kawasan green belt (sabuk hijau) itu belum ada upaya rehabilitasi. Padahal, dengan rusaknya hutan mangrove itu akan berdampak pada menurunnya produktivitas perikanan tambak.
Kepala Bidang Kelautan Di ... Berita Selengkapnya |
| Selain Kasus PON Riau, KPK Tetapkan Rusli Zainal Tersangka Kasus Hutan Pelalawan | Friday 08 Feb 2013 21:12:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Jumat (8/2) menetapkan kasus korupsi di Provinsi Riau dengan tersangka Rusli Zainal (RZ), Jabatan Gubernur Riau.
Bahwa sejak (8/2), penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang cukup berkaitan dengan kasus pembahasan Perda terkait dengan tersangka Faisal Asmar, Dunir, atas nama ( ... Berita Selengkapnya |
| Laporan Greenpeace: Kemunafikan Pemerintah Dorong Perubahan Iklim | Friday 08 Feb 2013 10:29:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Greenpeace Internasional pada Kamis (7/2) merilis laporan terbaru berjudul Point of No Return, mengungkapkan, ancaman mengerikan disebabkan perencanaan global yang sistematis mendorong peningkatan emisi dari batubara, minyak, dan gas. Kemunafikan pemerintah pada proyek-proyek energi kotor inipun memicu perubahan iklim dan me ... Berita Selengkapnya |
| Perusahaan Kertas APP: Stop Tebang Hutan Indonesia | Thursday 07 Feb 2013 13:10:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perusahaan produsen kertas Asia Pulp & Paper Group menyatakan akan menghentikan praktik penebangan hutan di Indonesia dan berharap keputusan itu dapat membantu melestarikan habitat hewan langka seperti orangutan dan harimau Sumatra, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.
APP Group bekerja sama dengan Greenpeace dan Forest ... Berita Selengkapnya |
| WALHI Pertanyakan Pemerintah: Penyesuaian Kontrak Karya Weda Bay Nickel Langgar Undang-Undang | Wednesday 06 Feb 2013 22:38:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyesuaian Kontrak Karya perusahaan tambang Weda Bay Nickel langgar Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang ketentuan luas. Pemerintahan SBY melalui Kementerian ESDM bersama Weda Bay Nickel dilaporkan menyetujui luas wilayah pertambangan bisa melebihi 25.000 hektare.
UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambang ... Berita Selengkapnya |
| Pasca Pemekaran Wilayah Kaltara, Luasan Hutan di Kaltim Masuk Zona Merah | Wednesday 06 Feb 2013 10:30:15 |
 |
KALTIM, Berita HUKUM - Kalimantan Timur terancam kehilangan luasan hutan primer setelah terjadinya pemekaran ke wilayah utara menjadi propinsi baru Kalumantan Utara (Kaltara). Hal ini terjadi karena sebagian hutan primer di Kaltim berada di kawasan Kaltim bagian utara, yakni Malinau dan sekitarnya yang masih berbatas dengan negara Malaysia bagian S ... Berita Selengkapnya |
|
|