Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Lingkungan
 
Selain Kasus PON Riau, KPK Tetapkan Rusli Zainal Tersangka Kasus Hutan Pelalawan | Friday 08 Feb 2013 21:12:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini Jumat (8/2) menetapkan kasus korupsi di Provinsi Riau dengan tersangka Rusli Zainal (RZ), Jabatan Gubernur Riau.

Bahwa sejak (8/2), penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang cukup berkaitan dengan kasus pembahasan Perda terkait dengan tersangka Faisal Asmar, Dunir, atas nama (
...

Laporan Greenpeace: Kemunafikan Pemerintah Dorong Perubahan Iklim | Friday 08 Feb 2013 10:29:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Greenpeace Internasional pada Kamis (7/2) merilis laporan terbaru berjudul Point of No Return, mengungkapkan, ancaman mengerikan disebabkan perencanaan global yang sistematis mendorong peningkatan emisi dari batubara, minyak, dan gas. Kemunafikan pemerintah pada proyek-proyek energi kotor inipun memicu perubahan iklim dan me ...

Perusahaan Kertas APP: Stop Tebang Hutan Indonesia | Thursday 07 Feb 2013 13:10:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Perusahaan produsen kertas Asia Pulp & Paper Group menyatakan akan menghentikan praktik penebangan hutan di Indonesia dan berharap keputusan itu dapat membantu melestarikan habitat hewan langka seperti orangutan dan harimau Sumatra, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

APP Group bekerja sama dengan Greenpeace dan Forest
...

WALHI Pertanyakan Pemerintah: Penyesuaian Kontrak Karya Weda Bay Nickel Langgar Undang-Undang | Wednesday 06 Feb 2013 22:38:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Penyesuaian Kontrak Karya perusahaan tambang Weda Bay Nickel langgar Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang ketentuan luas. Pemerintahan SBY melalui Kementerian ESDM bersama Weda Bay Nickel dilaporkan menyetujui luas wilayah pertambangan bisa melebihi 25.000 hektare.

UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambang
...

Pasca Pemekaran Wilayah Kaltara, Luasan Hutan di Kaltim Masuk Zona Merah | Wednesday 06 Feb 2013 10:30:15

KALTIM, Berita HUKUM - Kalimantan Timur terancam kehilangan luasan hutan primer setelah terjadinya pemekaran ke wilayah utara menjadi propinsi baru Kalumantan Utara (Kaltara). Hal ini terjadi karena sebagian hutan primer di Kaltim berada di kawasan Kaltim bagian utara, yakni Malinau dan sekitarnya yang masih berbatas dengan negara Malaysia bagian S ...

Upaya Penyelamatan Hutan Kota Babakan Siliwangi | Tuesday 05 Feb 2013 09:53:33

BANDUNG, Berita HUKUM - “Hutan kota.. hutan kota.. hutan kota…” Yel-yel itu diteriakkan para demonstran dari beberapa elemen masyarakat, Senin (4/2) di Dago Car Free Day, Bandung. Mahasiswa, aktivis lingkungan, seniman, buruh tumpah ruah meramaikan kawasan itu dengan satu niat: menolak alihfungsi hutan kota di Babakan Siliwangi.

Sekitar pukul de
...

BMKG Peringatkan 4 Daerah Soal Gelombang Tinggi | Monday 04 Feb 2013 22:50:04

KALIMANTAN BARAT, Berita HUKUM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hingga 5 Februari besok di wilayah Indonesia. Sejumlah kawasan di Kalimantan Barat dan sekitarnya masuk dalam daftar wilayah yang diperkirakan akan mengalami gelombang tinggi.

Perairan Singkawang berpot
...

Kaltim Rencanakan Moratorium Penebangan Hutan Untuk Perbaiki Tata Guna Lahan | Saturday 02 Feb 2013 14:11:17

KALTIM, Berita HUKUM - Langkah Propinsi Kalimantan Timur untuk melakukan moratorium penebangan hutan di wilayah propinsi tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian RI, hal ini sekaligus menjadi sinyal melemahnya penolakan dari kementerian ini terhadap moratorium penebangan demi kepentingan perluasan perkebunan.

Rencananya moratorium i
...

Kemenhut Akhirnya Penuhi Tuntutan Petani Jambi dan Mesuji | Friday 01 Feb 2013 13:03:06

JAMBI, Berita HUKUM - Kementerian Kehutanan akhirnya memberikan keputusan tentang Hutan Tanaman Rakyat (HTR) untuk dikelola para petani Jambi yang tengah berkonflik dengan dua perusahaan di sektor restorasi dan kertas.

Bendahara Serikat Tani Nasional (STN) Binbin Firman mengatakan tuntutan para petani Jambi berupa HTR telah dituangkan Kementer
...

Walhi Sumut Kecam Penangkapan Terhadap Anwar Sadat | Wednesday 30 Jan 2013 20:56:42

MEDAN, Berita HUKUM - Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (WALHI Sumut) mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap Anwar Sadat yang juga aktivis WALHI Sumsel dan beberapa petani lainnya. Hal ini diucapkan langsung Kusnadi selaku Direktur Eksekutif WALHI Sumut kepada wartawan, Rabu (30/1).

Lanjut Kusnadi, “WALHI Suma
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]