| Lingkungan |
|
|
| |
| Tolak Pengerukan Pasir Laut Selat Madura, Polisi Panggil Lagi 4 Nelayan | Saturday 30 Mar 2013 18:08:37 |
 |
JATIM, Berita HUKUM - Kepolisian Daerah Jawa Timur, melakukan pemanggilan kedua terhadap empat orang warga dan nelayan kawasan pesisir Selat Madura yang menolak pengerukan pasir laut untuk mereklamasi Teluk Lamong. Pemanggilan ini memantik reaksi dari seluruh warga Nambangan dan Cumpat, warga yang tergabung dalam FMPS (Forum Masyarakat Pesisir Sura ... Berita Selengkapnya |
| Para Pakar Kritisi RUU Pemberantasan Perusakan Hutan | Thursday 28 Mar 2013 16:20:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalangan pakar hukum dan kehutanan mengkritisi draf RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (PPH). Menurut mereka harus ada kajian akademis terlebih dahulu guna mendudukkan berbagai persoalan penting baik dari sistematika, pengertian sampai urgensi pembuatan UU ini, Rabu (27/3).
Shinta Agustina, pakar hukum pidana dari Universi ... Berita Selengkapnya |
| Perusahan Tambang Diminta Jangan Ganggu Lahan Warga Sumber Sari Kukar | Thursday 28 Mar 2013 04:03:00 |
 |
TENGGARONG, Berita HUKUM – Sengketa lahan antara masyarakat Dusun Taman Arum Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan PT Borneo Mitra Sejahtera (BMS) yang hingga saat ini belum menemui titik temu antara kedua belah pihak membuat anggota DPRD Kaltim angkat bicara.
Menurut Sudarno Ket ... Berita Selengkapnya |
| Luas Hutan di Aceh Utara Tersisa 44 Hektar | Tuesday 26 Mar 2013 21:38:49 |
 |
LHOKSEUMAWE, Berita HUKUM – Berdasarkan catatan Dinas Pekebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Aceh Utara, sisa hutan lindung di kabupaten tersebut seluas 44 ribu hektar lebih, Selasa (26/3).
Kepala Disbunhut Aceh Utara, Edy Sofyan, kepada pewarta BeritaHUKUM.com menyebutkan, dari jumlah luas hutan 44 ribu hektar lebih itu terbagi dua, diantaranya hu ... Berita Selengkapnya |
| RUU P2H Berpotensi Merugikan Rakyat dan Melindungi Perusahaan Perusak Hutan | Tuesday 26 Mar 2013 15:06:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pengerusakan Hutan (RUU P2H), diusulkan atas pertimbangan tingginya laju deforestasi dan degradasi oleh kejahatan sistematis terorganisir dalam sektor utama; pertambangan, perkebunan dan pembalakan liar skala besar, hanya saja dalam substansi pasal per pasalnya RUU ini justru diarahkan u ... Berita Selengkapnya |
| Cemari Lingkungan, SPBU Lhoksukon Akan Diberi Sanksi | Tuesday 26 Mar 2013 03:35:03 |
 |
ACEH UTARA, Berita HUKUM - Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Aceh Utara, Senin pagi (25/3) mengambil sampel berupa tanah dan air untuk yang ketiga kalinya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Desa Ranto Kecamatan Lhoksukon.
Dalam hal ini KLH akan menindaklanjuti terkait pencemaran areal persawahan masyarakat sekitar, kata Kepala KLH Aceh Uta ... Berita Selengkapnya |
| RUU Pemberantasan Perusakan Hutan Rentan Kriminalisasi Rakyat | Sunday 24 Mar 2013 10:53:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi mendesak DPR menghentikan pembahasan RUU Pemberatasan Perusakan Hutan ini karena dalam beberapa point rentan menjerat masyarakat lokal maupun adat yang hidup di sekitar hutan. Sebaliknya, berpotensi meloloskan perusak hutan yang dilakukan pengusaha besar.
Pemerintah bersama DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Un ... Berita Selengkapnya |
| Hutanku Sayang, Hutanku Malang | Saturday 23 Mar 2013 10:24:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - “Hutan Kemenyan adalah Hidup Kami dan Anak Cucu.” “Cabut SK Menhut no 44/ Menhut-II/2005!!” “Save Pandumaan-Siputuhuta.” Demikian bunyi protes warga kala aksi di depan Kementerian Kehutanan, Jakarta, awal Maret ini. Di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut), ini 31 warga ditangkap kar ... Berita Selengkapnya |
| Mendorong Agenda Pembangunan Global Pasca 2015 yang Berkelanjutan dan Berkeadilan | Friday 22 Mar 2013 14:36:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komunitas international telah menetapkan tahun 2015 menjadi tenggat waktu bagi Pencapaian Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals (MDG's). Beberapa target pembangunan telah ditetapkan dalam kerangka prioritas oleh pemerintah, agen pembangunan, donor, dan aktor-aktor pembangunan lainnya dari berbagai negeri sejak ta ... Berita Selengkapnya |
| Asia Pulp And Paper Terbitkan Kebijakan Konservasi Saat Hutan Sudah Jadi Bubur Kertas | Thursday 21 Mar 2013 17:58:32 |
 |
RIAU, Berita HUKUM - Kebijakan Asia Pulp and Paper menerbitkan kebijakan konservasi muncul setelah raksasa produsen bubur kayu dan kertas ini memusnahkan nyaris seluruh hutan yang dilindungi di kawasan konsesinya di Sumatera, sebut sebuah laporan yang diterbitkan oleh lembaga Greenomics hari Senin (18/3) lalu.
Laporan ini, didasarkan atas data c ... Berita Selengkapnya |
|
|