| Lingkungan |
 |
|
| |
| Tumpang Tindih Dalam Tudingan Pelanggaran Komitmen Konservasi Asia Pulp And Paper | Tuesday 02 Apr 2013 20:37:28 |
 |
KALBAR, Berita HUKUM - Hari Senin (1/4), tim dari Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) telah menuding raksasa bisnis kertas Indonesia, Asia Pulp and Paper telah melanggar komitmen baru konservasi hutan yang baru saja mereka luncurkan awal tahun ini.
Laporan yang disampaikan oleh RPHK ini sebenarnya mengacu pada dua perusahaan yang menjadi pe ... Berita Selengkapnya |
| Limbah CPO PT KAM di Kukar Diduga Cemari Sungai | Tuesday 02 Apr 2013 14:15:53 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Limbah pencucian CPO yang dilakukan oleh PT. Khaleda Agroprima Malindo (KAM), perusahan yang berada di Desa Puan Cepak Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim). Perusahan yang bergerak di sektor perusahan yang bergerak di sektor perkebunan dan industri kelapa sawit tersebut diduga telah me ... Berita Selengkapnya |
| LP3-NKRI Sebut PT TPL Terus Lakukan Pelanggaran | Monday 01 Apr 2013 22:33:32 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Ketua pemantau tingkat wilayah Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Pemerintah Negera Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI), Sudhiarto mengatakan banyaknya desakan berbagai elemen masyarakat untuk mencabut izin PT Toba Pulp Lestari (TPL). Ini terjadi karena terus bermasalah dengan masyarakat seperti dengan petani Kemenyan di Humb ... Berita Selengkapnya |
| WALHI: Pemerintah Jangan Asal Memberikan Izin Terhadap Pengusaha | Monday 01 Apr 2013 19:22:21 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Dalam menjalankan bisnisnya, pengusaha sudah barang tentu memegang izin. Izin-izin harus mereka pegang seperti HTI, HPH, HGU, Eksplorasi pertambangan dll. Izin-izin tersebut dikeluarkan/diterbitkan berdasarkan adanya permohonan dari pengusaha. Selaku pihak pemohon adalah pengusaha/korporasi. Pemerintah adalah selaku pemberi iz ... Berita Selengkapnya |
| Urgen Wajibkan Tambang Tak Rusak Lingkungan dan Bahayakan Manusia | Sunday 31 Mar 2013 16:12:14 |
 |
BANGKA, Berita HUKUM - Eksploitasi tambang terjadi merata hampir di berbagai daerah di Indonesia. Tak kurang 149 juta hektar atau 44 persen daratan negeri ini digarap tambang. Kerusakan pun terjadi di mana-mana, tak hanya mengancam lingkungan, juga keselamatan warga. Untuk itu, sudah saatnya ada aturan mewajibkan operasi tambang tak merusak lingkun ... Berita Selengkapnya |
| Tolak Pengerukan Pasir Laut Selat Madura, Polisi Panggil Lagi 4 Nelayan | Saturday 30 Mar 2013 18:08:37 |
 |
JATIM, Berita HUKUM - Kepolisian Daerah Jawa Timur, melakukan pemanggilan kedua terhadap empat orang warga dan nelayan kawasan pesisir Selat Madura yang menolak pengerukan pasir laut untuk mereklamasi Teluk Lamong. Pemanggilan ini memantik reaksi dari seluruh warga Nambangan dan Cumpat, warga yang tergabung dalam FMPS (Forum Masyarakat Pesisir Sura ... Berita Selengkapnya |
| Para Pakar Kritisi RUU Pemberantasan Perusakan Hutan | Thursday 28 Mar 2013 16:20:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalangan pakar hukum dan kehutanan mengkritisi draf RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (PPH). Menurut mereka harus ada kajian akademis terlebih dahulu guna mendudukkan berbagai persoalan penting baik dari sistematika, pengertian sampai urgensi pembuatan UU ini, Rabu (27/3).
Shinta Agustina, pakar hukum pidana dari Universi ... Berita Selengkapnya |
| Perusahan Tambang Diminta Jangan Ganggu Lahan Warga Sumber Sari Kukar | Thursday 28 Mar 2013 04:03:00 |
 |
TENGGARONG, Berita HUKUM – Sengketa lahan antara masyarakat Dusun Taman Arum Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) dengan PT Borneo Mitra Sejahtera (BMS) yang hingga saat ini belum menemui titik temu antara kedua belah pihak membuat anggota DPRD Kaltim angkat bicara.
Menurut Sudarno Ket ... Berita Selengkapnya |
| Luas Hutan di Aceh Utara Tersisa 44 Hektar | Tuesday 26 Mar 2013 21:38:49 |
 |
LHOKSEUMAWE, Berita HUKUM – Berdasarkan catatan Dinas Pekebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Aceh Utara, sisa hutan lindung di kabupaten tersebut seluas 44 ribu hektar lebih, Selasa (26/3).
Kepala Disbunhut Aceh Utara, Edy Sofyan, kepada pewarta BeritaHUKUM.com menyebutkan, dari jumlah luas hutan 44 ribu hektar lebih itu terbagi dua, diantaranya hu ... Berita Selengkapnya |
| RUU P2H Berpotensi Merugikan Rakyat dan Melindungi Perusahaan Perusak Hutan | Tuesday 26 Mar 2013 15:06:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pengerusakan Hutan (RUU P2H), diusulkan atas pertimbangan tingginya laju deforestasi dan degradasi oleh kejahatan sistematis terorganisir dalam sektor utama; pertambangan, perkebunan dan pembalakan liar skala besar, hanya saja dalam substansi pasal per pasalnya RUU ini justru diarahkan u ... Berita Selengkapnya |
|
|
