| Lingkungan |
 |
|
| |
| Panglima TNI: Tanpa Kebersamaan Karhutla Tidak Dapat Diatasi | 2023-08-26 01:03:48 |
 |
PONTIANAK, Berita HUKUM - Kita semuanya harus bersama-sama menyelesaikan Karhutla ini (kebakaran ini), tidak bisa TNI sendiri, tak bisa Polri sendiri, kita harus bersama-sama masyarakat setempat. Juga kesadaran masyarakat tidak membakar di musim seperti ini. Ini juga perlu sosialisasi pada mereka (masyarakat) karena tanpa kebersamaan dengan masyar ... Berita Selengkapnya |
| Proyek PLTS Desa Manamang Kanan dan Manamang Kiri Dikeluhkan Kedua Kades | 2023-06-18 06:09:31 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Manamang Kanan dan Desa Manamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang pekerjaannya menggunakan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2022 dan serah terima pemanfaatannya dilakukan pada akhir Desember 2022 di keluhkan oleh 2 Kepala Desa (Kades) yakn ... Berita Selengkapnya |
| Luluk Minta Pemerintah Tak Sembrono Buka Larangan Ekspor Pasir Laut | 2023-06-10 02:22:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan tersebut membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup.
"Saya harap pemerintah tidak sembrono menerbitkan kebijakan. Mak ... Berita Selengkapnya |
| Don't Gas Asia: Masyarakat Sipil Tuntut Upaya Nyata Dekarbonisasi, Bukan Solusi Palsu | 2023-05-12 00:29:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai organisasi masyarakat sipil di Asia mengadakan aksi secara serentak di 13 kota di Asia hari ini untuk memprotes peningkatan investasi dan pembangunan proyek-proyek gas di seluruh wilayah di benua ini.
Aksi ini juga ditujukan untuk mengingatkan pemerintah agar mempercepat transisi menuju energi bersih, terbarukan, ... Berita Selengkapnya |
| Bursa Perdagangan Karbon Harus Dikapitalisasi di Indonesia, Jangan Diatur Asing | 2023-05-08 03:36:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mendukung rencana Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk mengatur perdagangan karbon di Indonesia. Dia menjelaskan bursa karbon harus dikapitalisasi di Indonesia, jangan sampai diatur-atur asing. Karena Indonesia kata dia, pemilik 125 juta h ... Berita Selengkapnya |
| Sisa Makanan, Plastik, dan Kertas Komposisi Sampah Paling Dominan | 2023-03-19 07:32:01 |
 |
PADANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengatakan dari total 68,5 juta ton sampah nasional pada Tahun 2022, tercatat komposisi sampah yang paling dominan adalah sisa makanan, plastik, dan kertas.
"Mengutip data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2022 sebanyak 64 persen timbulan sampah telah berha ... Berita Selengkapnya |
| Dua Pekerja Tambang Batubara Tertimbun Longsor di Samarinda, 1 Orang Tewas | 2023-01-26 18:13:55 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Dua pekerja tambang batubara di konsesi PT Energi Cahaya Industritama (ECI) Bentuas,
Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) tertimbun longsor saat melakukan kegiatan penggalian dengan ekskavator mengakibatkan satu orang tewas, Selasa (24/1).
Kapolresta Samarinda, Kombes Ary Fadli kepada Wartawan di Sanarinda pada, Rabu ... Berita Selengkapnya |
| Jokowi dan PM Malaysia Sepakat Perangi 'Diskriminasi' Kelapa Sawit, Komitmen Hentikan Deforestasi Patut Dipertanyakan | 2023-01-13 01:54:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo sebaiknya menjelaskan maksud pernyataan 'memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit' yang disampaikan seusai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor pada Senin, 9 Januari 2022. Dalam keterangannya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat memperkuat kerja s ... Berita Selengkapnya |
| Uni Eropa Sahkan UU Anti-Deforestasi, Pemerintah Indonesia Mesti Berbenah | 2022-12-22 03:28:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia semestinya menggunakan momentum lahirnya Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation (EUDR) untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan komoditas berkelanjutan. Regulasi hijau itu tak semestinya dianggap sebagai anti-multilateralisme dan diskriminatif, menging ... Berita Selengkapnya |
| KLHK Perlu Segera Optimalkan Penegakan Kasus Hukum Pidana Lingkungan Hidup | 2022-12-14 14:48:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Azikin Solthan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengoptimalkan penegakan hukum pidana, khususnya pidana lingkungan dan penguatan penguasaan lingkungan hidup. Pasalnya, ia menilai sanksi administratif yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang C ... Berita Selengkapnya |
|
|
