Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
DPR Minta Pemerintah Hadirkan APBN yang Ekspansif | 2017-02-20 17:39:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Defisit anggaran negara ada dalam posisi mengkhawatirkan, bahkan ada yang memprediksi akan membengkak hingga melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menambal defisit, DPR minta pemerintah agar mampu meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dan non pajak.

Pernyataan tersebut disamp
...

Gedung DPRD Kaltim Didemo, Dituding sebagai Sarang Prostitusi? | 2017-02-17 07:43:07

SAMARINDA, Berita HUKUM - Aksi puluhan Massa yang kebanyakan para ibu-ibu dan anak-anak yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kaltim & Gerakan Pengajian Muslim Kaltim mendatangi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak agar membongkar adanya dugaan Prostitusi terselubung di DPRD Kalting.

Gedung DPRD Ka
...

Pimpinan DPR Terima Usulan Hak Angket terkait Ahok | 2017-02-14 01:28:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR RI menerima perwakilan empat fraksi yang menggulirkan hak angket terkait Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, padahal menyandang status terdakwa kasus penodaan agama. Empat fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. Pengakt ...

Partai Demokrat akan Gulirkan Hak Angket Ahok di DPR | 2017-02-13 07:42:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat akan ikut bersama-sama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggulirkan wacana hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang belum dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal, Ahok sudah berstatus terdakwa.

Demikian Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan memastikan bahwa
...

Legislator Desak Mendagri Segera Nonaktifkan Ahok | 2017-02-11 08:45:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mendesak Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk tidak ragu menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahjapurnama alias Ahok.

"Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) setiap kepala daerah yang berstatus terdakwa harus dinonaktifkan. Oleh
...

Bangsa Indonesia Tak Bisa Lepas dari Peran Pers, Pilar ke 4 dari Demokrasi | 2017-02-09 16:16:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Pers adalah pilar ke empat dari demokrasi Indonesia. Pers dan demokrasi seperti dua sisi mata uang. Pers mempunyai peran yang sangat besar dalam kemajuan sebuah bangsa. Demokrasi akan maju kalau pers juga menjadi bagian yang demokratis. Pers memberikan informasi, mencerdaskan, pers memberikan hal-hal yang sangat aktual terha ...

DPR: Ahok Harus Diberhentikan Sementara | 2017-02-08 21:48:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, Gubernur non aktif Basuki T Purnama alias Ahok semestinya diberhentikan sementara. Hal tersebut karena status terdakwa Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama.

''Kalau kita kembalikan ke UU No 3 2014, harus diberhentikan sementara,'' katanya kepada wartawan, di Kompleks Parl
...

DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret Kendalikan Inflasi | 2017-02-06 22:01:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Awal Februari 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi pada Januari 2017 sebesar 0,97 persen. Angka ini merupakan tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Mengingat, pada Januari 2015 tercatat angka inflasi sebesar -0,24 persen (deflasi), sementara Januari 2016 angka inflasi sebesar 0,51 persen.

Meski demikian, Wa
...

Kasus MLM, Komisi III Bisa Panggil Pihak BPOM | 2017-02-06 03:43:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus Multi Level Marketing (MLM Livewell Global) PT Razedo Grup Sukses yang bermasalah harus disikapi dengan ketegasan. Anggota Komisi III DPR RI, Risa Mariska menegaskan pihak Kepolisian harus mampu menuntaskan kasus ini.

"Tentu kita sangat prihatin dengan apa yang menimpa para korban produk MLM tersebut, sebaiknya hal
...

Timwas TKI DPR Apresiasi Langkah Menaker Cabut Ijin PJTKI | 2017-02-04 13:57:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR, Rieke Dyah Pitaloka mengapresiasi langkah Menteri Tenaga Kerja mencabut ijin PJTKI (perusahan jasa tenaga kerja Indonesia) yang terlibat pengiriman TKI illegal.

"Lebih dari 1000 TKI terindikasi diberangkatkan secara ilegal ke Saudi. Pengirim
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]