| Legislatif |
|
|
| |
| DPR Minta Pemerintah Hadirkan APBN yang Ekspansif | 2017-02-20 17:39:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Defisit anggaran negara ada dalam posisi mengkhawatirkan, bahkan ada yang memprediksi akan membengkak hingga melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menambal defisit, DPR minta pemerintah agar mampu meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak dan non pajak.
Pernyataan tersebut disamp ... Berita Selengkapnya |
| Gedung DPRD Kaltim Didemo, Dituding sebagai Sarang Prostitusi? | 2017-02-17 07:43:07 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Aksi puluhan Massa yang kebanyakan para ibu-ibu dan anak-anak yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kaltim & Gerakan Pengajian Muslim Kaltim mendatangi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak agar membongkar adanya dugaan Prostitusi terselubung di DPRD Kalting.
Gedung DPRD Ka ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan DPR Terima Usulan Hak Angket terkait Ahok | 2017-02-14 01:28:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR RI menerima perwakilan empat fraksi yang menggulirkan hak angket terkait Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang aktif kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, padahal menyandang status terdakwa kasus penodaan agama. Empat fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN. Pengakt ... Berita Selengkapnya |
| Partai Demokrat akan Gulirkan Hak Angket Ahok di DPR | 2017-02-13 07:42:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat akan ikut bersama-sama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggulirkan wacana hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang belum dinonaktifkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal, Ahok sudah berstatus terdakwa.
Demikian Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan memastikan bahwa ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Desak Mendagri Segera Nonaktifkan Ahok | 2017-02-11 08:45:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mendesak Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo untuk tidak ragu menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahjapurnama alias Ahok.
"Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) setiap kepala daerah yang berstatus terdakwa harus dinonaktifkan. Oleh ... Berita Selengkapnya |
| Bangsa Indonesia Tak Bisa Lepas dari Peran Pers, Pilar ke 4 dari Demokrasi | 2017-02-09 16:16:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pers adalah pilar ke empat dari demokrasi Indonesia. Pers dan demokrasi seperti dua sisi mata uang. Pers mempunyai peran yang sangat besar dalam kemajuan sebuah bangsa. Demokrasi akan maju kalau pers juga menjadi bagian yang demokratis. Pers memberikan informasi, mencerdaskan, pers memberikan hal-hal yang sangat aktual terha ... Berita Selengkapnya |
| DPR: Ahok Harus Diberhentikan Sementara | 2017-02-08 21:48:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, Gubernur non aktif Basuki T Purnama alias Ahok semestinya diberhentikan sementara. Hal tersebut karena status terdakwa Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama.
''Kalau kita kembalikan ke UU No 3 2014, harus diberhentikan sementara,'' katanya kepada wartawan, di Kompleks Parl ... Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Konkret Kendalikan Inflasi | 2017-02-06 22:01:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Awal Februari 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi pada Januari 2017 sebesar 0,97 persen. Angka ini merupakan tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Mengingat, pada Januari 2015 tercatat angka inflasi sebesar -0,24 persen (deflasi), sementara Januari 2016 angka inflasi sebesar 0,51 persen.
Meski demikian, Wa ... Berita Selengkapnya |
| Kasus MLM, Komisi III Bisa Panggil Pihak BPOM | 2017-02-06 03:43:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus Multi Level Marketing (MLM Livewell Global) PT Razedo Grup Sukses yang bermasalah harus disikapi dengan ketegasan. Anggota Komisi III DPR RI, Risa Mariska menegaskan pihak Kepolisian harus mampu menuntaskan kasus ini.
"Tentu kita sangat prihatin dengan apa yang menimpa para korban produk MLM tersebut, sebaiknya hal ... Berita Selengkapnya |
| Timwas TKI DPR Apresiasi Langkah Menaker Cabut Ijin PJTKI | 2017-02-04 13:57:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) DPR, Rieke Dyah Pitaloka mengapresiasi langkah Menteri Tenaga Kerja mencabut ijin PJTKI (perusahan jasa tenaga kerja Indonesia) yang terlibat pengiriman TKI illegal.
"Lebih dari 1000 TKI terindikasi diberangkatkan secara ilegal ke Saudi. Pengirim ... Berita Selengkapnya |
|
|