| Legislatif |
|
|
| |
| Legislator Terima Aduan Eks Karyawan PT Indo Taichen | 2017-03-07 05:05:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Frans Agung Mula Putra menerima pengaduan puluhan eks karyawan PT. Indo Taichen Textile Industry, Tangerang, Banten, terkait masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Bahkan, eks karyawan selain tidak diperbolehkan lagi memasuki areal perusahaan, gaji mereka belum dibayarkan selama tujuh ... Berita Selengkapnya |
| Pidato Raja Salman Jadi Payung Hukum Bagi Perlindungan TKI | 2017-03-04 15:52:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait masalah perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang disampaikan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam pidatonya didepan Raja Salman Bin Abdulaziz al-Saud saat berkunjung ke Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin, menurut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mendapat tanggapan positif dari Raja Arab tersebut. A ... Berita Selengkapnya |
| Dewan Harap Raja Salman Segera Ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran | 2017-03-03 09:27:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati berharap kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia dapat dijadikan momentum untuk meminta pemerintahan Arab Saudi segera meratifikasi konvensi internasional tentang Perlindungan Buruh Migran.
"Kita sudah meratifikasi, tapi kalau di negara penem ... Berita Selengkapnya |
| Tingkatkan Prestasi Penegakan Hukum di Lampung | 2017-03-02 10:53:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin menilai para aparat penegak hukum di Provinsi Lampung, baik Kepolisian, Kejaksaan, Jajaran Pengadilan Tinggi, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan para aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, secara umum dinilai cukup bagus. Meskipun demikian dia tetap mengharapkan ada peningk ... Berita Selengkapnya |
| Ketua MPR Ingatkan Generasi Muda Soal Keadilan | 2017-03-01 07:16:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Selasa (28/2) memberikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada ratusan pengurus dan anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dalam acara Pembukaan Konsolidasi Nasional Kaderisasi KAMMI 2017.
Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan membawakan materi soal Pancasila sebag ... Berita Selengkapnya |
| DPR Inginkan Wisatawan ke Sumbar Meningkat | 2017-02-28 06:06:22 |
 |
PADANG, Berita HUKUM - Tim Kunker Komisi X DPR meninjau potensi wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), salah satunya yakni rumah adat gadang di Pusat Dokumentasi Kebudayaan Minangkabau yang terletak di kota Padang Panjang.
Komisi yang membidangi Pariwisata ini mengagumi keindahan alam dan budaya adat istiadat Sumbar yang terjaga ol ... Berita Selengkapnya |
| Percepat Pembahasan Perppu terkait AEol | 2017-02-25 07:40:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam mendorong pemerintah untuk mempercepat pembahasan payung hukum (Perppu) terkait beberapa undang-undang yang menyangkut implementasi pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI) di bidang jasa keuangan untuk keperluan perpajakan pada 2018.
Pasalnya, Indones ... Berita Selengkapnya |
| DPR RI Ajak Masyarakat Bangun Gerakan Anti Penjajahan Israel | 2017-02-23 09:15:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mahfudz Sidiq mengatakan, Israel tak akan berhenti hingga terwujudnya "Imperium Israel Raya" yang meliputi sebagian besar wilayah Timur Tengah. "Itu impian dan doktrin mereka sejak 1917. Apalagi pemerintah Amerika Serikat di bawah Trump makin menegaskan dukungannya atas kepentingan Israel," ka ... Berita Selengkapnya |
| Implementasi 4 Pilar, Pemuda Harus Mengawal Demokrasi | 2017-02-21 20:31:42 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Menurut Anggota DPD RI asal Provinsi Gorontalo, Dewi Sartika Hemeto, SE, Pilkada langsung sebagai arena politik, memberikan ruang yang luas bagi pemuda untuk berpartisipasi. Pilkada langsung sebagai bentuk pengajawantahan sistem demokrasi langsung merupakan proses politik lokal, dimana rakyat di daerah diberikan hak politi ... Berita Selengkapnya |
| Freeport Harus Taat Aturan Pemerintah Indonesia | 2017-02-21 12:23:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diberikan kewenanga dan kekuasaan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus serta mengelola dan mengawasi pemanfaatan seluruh potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Atas dasar itu, amat sangat beralasan DPR m ... Berita Selengkapnya |
|
|