Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Dewan Yakin RUU SDA Tidak Akan Dibatalkan MK | 2017-04-01 06:41:21

MAKASSAR, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady yakin Rancangan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang draftnya sedang disusun Komisi V tidak akan dibatalkan Mahkamah Konstitusi RI, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

Pasalnya, pertama. karena landasan filosofis RUU SDA ini sudah memenuhi Hak Azasi Manusia seb
...

Kemenaker Diminta Tingkatkan Pelayanan Pekerja Migran | 2017-03-30 07:07:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) perlu meningkatkan pelayanan terhadap pekerja migran dengan mengembangkan infrastruktur di desa migran produktif. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh P Daulay saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Kemenaker, Senin (27/3) lalu.

Saleh menjelask
...

Di Medan, Ketua MPR Bicara Soal Kebhinnekaan Sampai Keberpihakan Pemimpin | 2017-03-24 08:30:29

MEDAN, Berita HUKUM - Ketua MPR Zulkifli Hasan melaksanakan rangkaian agenda Silaturrahmi dan Sosialisasi Empat Pilar bersama mahasiswa dan tokoh masyarakat di Sumatera Utara, Kamis (23/3).

Titik pertama Sosialisasi Empat Pilar dilaksanakan di Kampus UIN Sumatera Utara. Sosialisasi ini dihadiri 500 lebih mahasiswa dan Civitas Akademika UINSu.

...

RUU Pertembakauan Harus Mampu Tekan Impor Tembakau | 2017-03-23 10:07:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar RUU Pertembakauan harus mampu menekan impor tembakau yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus memiliki strategi dalam menghadapi pertembakauan, karena menyangkut dampak dahsyat bagi masyarakat secara ekonomi dan kesehatan.

"Saya mengusulkan, UU Pertembakauan pertam
...

Pemerintah Diminta Revisi PP No.70 tahun 2015 | 2017-03-22 19:19:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati meminta pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015, yang dinilai telah mengingkari amanat UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminna Sosial Nasional (SJSN) serta UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jamninan Sosial (BPJS).

Pasalnya, isi PP 70/2015 ten
...

Meningkatkan Industri Nasional dengan Pendidikan Vokasi | 2017-03-21 07:55:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI menyoroti soal pendidikan vokasi, hal ini menjadi perhatian guna mendukung peningkatan kualitas SDM industri nasional. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Rapat dipimpin Ketua Komisi VI Teguh Juwarno di ...

DPR Pertanyakan Kredibilitas Ketua KPK | 2017-03-19 11:20:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali mempertanyakan kredibilitas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam mengusut dugaan korupsi proyek e-KTP yang tidak transparan dan terkesan mengada-ada. Sebab, pemegang proyek itu mantan Mendagri Gamawan Fauzi, menurutnya bersih, berkomitmen, dan bahkan mendapat B ...

DPR Desak Pemerintah Keluarkan Perppu untuk Freeport | 2017-03-15 15:49:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai solusi awal ditengah polemik PT. Freeport Indonesia (Freeport) terkait PP Nomor 1 Tahun 2017. Hal ini dimaksudkan agar Freeport memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia.

"Jadi, pe
...

Kebijakan Bebas Visa Perlu Dievaluasi | 2017-03-14 05:21:47

BALI, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Nawafie Saleh menilai, sudah semestinya pemerintah mengevaluasi kebijakan bebas visa kunjungan 169 negara ke Indonesia. Pasalnya, semakin meningkatnya pelanggaran keimigrasian sejak diberlakukannya kebijakan tersebut Maret 2016 lalu.

Menurut Nawafie, ia pernah menemukan pelanggaran turis pariwisata asi
...

DPR Dorong Peningkatan Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik | 2017-03-09 19:30:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Perempuan adalah bagian yang sangat penting dalam suatu peradaban. Apabila perempuan berdaya dan sejahtera, maka keluarga akan merasakan dampak positifnya, sehingga masa depan suatu peradaban lebih terjamin. Demikian ditegaskan Anggota Komisi VIII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo ketika dihubungi Parlementaria, Rabu (8/3).
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]