| Legislatif |
|
|
| |
| Pimpinan DPR RI Terima Surat Terkait Hak Angket | 2017-04-27 18:42:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Komisi III DPR RI terkait permohonan hak angket untuk mendesak mitra kerja komisi tersebut, KPK (komisi pemberantasan korupsi) untuk membuka rekaman berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka kasus E-KTP, Miryam S Haryani.
"Pimpinan DPR RI sud ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Pertanyakan Konsistensi Pelaksanaan UU ASN | 2017-04-25 15:11:50 |
 |
PALEMBANG, Berita HUKUM - Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, anggota Komisi II, Mardani sempat menyinggung penerapan Undang - Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih ada beberapa hal yang perlu di dalami.
"Mestinya tidak ada lagi pengangkatan honorer. Namun ternyata di Provinsi ini masi ... Berita Selengkapnya |
| Perempuan Dapat Berperan Lebih Banyak Lagi di Dunia Politik | 2017-04-21 09:51:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai perlunya penguatan agar kaum wanita mendapat kesempatan yang lebih luas untuk berperan di bidang politik bangsa ini. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara dialektika demokrasi bertajuk "Kartini Bicara Pemilu" bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Perludem ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon: Masih Ada Diskriminasi Penindakan Hukum | 2017-04-20 07:20:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, penegakan hukum saat ini sudah semakin bermasalah, karena masih adanya diskriminasi penindakan hukum. Menurutnya, penahanan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla merupakan bentuk penegakan hukum terburuk sejak era reformasi. Menurutnya, pen ... Berita Selengkapnya |
| Bebas Visa Harus Menguntungkan Indonesia | 2017-04-17 19:26:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menegaskan bahwa kebijakan bebas visa yang berlaku di Indonesia untuk dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Indonesia mampu berhubungan baik dengan negara-negara maju dan lebih selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa ke beberapa negara ... Berita Selengkapnya |
| Putusan MK Batalkan Kewenangan Mendagri Cabut Perda, Langkah Tepat | 2017-04-14 22:56:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Dossy Iskandar Prasetyo menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewenangan Menteri dalam negeri (mendagri) untuk membatalkan peraturan daerah (Perda) adalah langkah yang tepat.
"Putusan uji materil oleh MK (Mahkamah Konsitusi) itu sudah tepat. Eksekutif tidak boleh membatalka ... Berita Selengkapnya |
| Dirut Pertamina Dicecar Pertanyaan dan Kritik Komisi VI | 2017-04-13 10:11:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Meskipun Direktur Utama PT Pertamina Elia Massa Manik baru dilantik pada 16 Maret 2017 lalu, tapi pada rapat pertama dengan Komisi VI sudah dicecar dengan berbagai macam kritik dan pertanyaan. Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana yang memimpin rapat mempertanyakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pertamina yan ... Berita Selengkapnya |
| Ketua Komisi III Kutuk Penyiraman Air Keras terhadap Novel Baswedan | 2017-04-11 09:20:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengutuk insiden penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK (komisi pemberantasan korupsi) Novel Baswedan pada, Selasa (11/4) subuh tadi.
"Saya sungguh terkejut mendengar kabar tersebut. Saya mengutuk tindakan bar-bar. Ini jelas bentuk teror dan intimidasi kepada penegak hukum ... Berita Selengkapnya |
| Fungsi Pengawasan DPR Diperkuat Hasil Audit BPK | 2017-04-07 13:11:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hasil audit ini, diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan DPR kepada pemerintah.
Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Tau ... Berita Selengkapnya |
| Dewan Nilai Kemenhub Ragukan Permen 32 Tahun 2016 | 2017-04-06 06:56:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis menegaskan pada rapat terakhir dengan Dirjen Perhubungan darat tanggal 29 Maret 2017 lalu dengan beberapa mitra kerja, Kementeraian Perhubungan masih ragu dengan peranturan menteri (Permen) No. 32/2016. Seharusnya pemerintah tidak perlu ragu karena sudah didukung secara politik dan DP ... Berita Selengkapnya |
|
|