| Legislatif |
|
|
| |
| Taufik Kurniawan Ajak Masyarakat Instropeksi Diri Menuju Pribadi Unggul | 2017-07-03 15:59:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh umat muslim merayakan Idul Fitri 1438 H bersama keluarga dan masyarakat, saling berjabat tangan dan bersilaturahmi untuk saling memaafkan diantara sesama. Hal itu merupakan kesempatan yang berbahagia dan terindah dalam kehidupan berbangsa serta bernegara di Indonesia karena setiap orang saling memaafkan segala kesala ... Berita Selengkapnya |
| Jalan Tol Salatiga Diharapkan Tidak Mengulang Masalah Seperti Brexit | 2017-06-22 10:46:01 |
 |
SALATIGA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto berharap, difungsikannya ruas jalan tol Salatiga pada mudik lebaran 2017 ini dapat memberikan kemudahan bagi para pemudik, dan diharapkannya juga ruas jala tol ini tidak mengulangi permasalahan yang dialami gerbang keluar Brebes (Brexit).
Hal tersebut mengemuka saat Wakil Ketua DPR RI Ag ... Berita Selengkapnya |
| Miryam S Haryani Tak Hadiri Panggilan Pansus KPK | 2017-06-21 13:15:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Miryam S Haryani tak hadir memenuhi panggilan Pansus Panitia Angket KPK-DPR RI. Miryam yang jadi sosok utama untuk dimintai keterangannya tak bisa hadir, karena tak mendapat izin KPK.
Demikian terungkap dalam rapat perdana Pansus KPK yang dipimpin Wakil Ketua Pansus KPK Dossy Iskandar Prasetyo, Senin (19/6). Taufiqulhadi, ... Berita Selengkapnya |
| Kasus Memilukan Brexit Jangan Sampai Terulang | 2017-06-17 06:10:36 |
 |
JAWA TENGAH, Berita HUKUM - Peristiwa memilukan yang terjadi pada pelaksanaan mudik tahun 2016 masih terbayang jelas dalam ingatan. Kejadian di Pinto Tol Brebes Timur (Brexit) telah sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Untuk itu Komisi V DPR RI melakukan tinjauan langsung ke lapangan guna memastikan segala persiapan yang telah dilakukan oleh ... Berita Selengkapnya |
| BIN Harus Cegah Dini Kejahatan Intelijen | 2017-06-14 20:34:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR Nurdin Tampubolon mengatakan, Badan Intelijen Negara (BIN) harus memiliki sistem cegah dini atau early warning system dalam menangkal kejahatan intelijen, terorisme, ataupun kejahatan lainnya. Sehingga, kejahatan itu tidak sampai menelan korban.
"BIN harus memiliki informasi awal, sehingga kejahatan b ... Berita Selengkapnya |
| Panitia Angket KPK Akan Bekerja Transparan dan Akuntabel | 2017-06-13 20:41:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hak angket merupakan hak DPR untuk mengadakan penyelidikan mengenai masalah tertentu, fungsi ini diatur dalam konstitusi. Ketua Panitia Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menjelaskan hal tersebut saat acara diskusi publik yang bertajuk "Menyingkap Kinerja KPK Sebuah Ikhtiar Penegakan Hukum" di Sekretariat Indonesia Law Enforc ... Berita Selengkapnya |
| Dewan Kecam Kebijakan Full-Day School | 2017-06-12 13:55:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengecam kebijakan sekolah delapan jam perhari (Full-Day School). Ia meminta Mendikbud merevisi kebijakan tersebut, karena dinilai mengancam eksistensi madrasah diniyah.
'Kebijakan itu mengesampingkan jam belajar siswa di madrasah diniyah. Karenanya, perlu dikaji ulang," tegas p ... Berita Selengkapnya |
| Mahkamah Kehormatan DPR Sosialisasikan UU MD3 | 2017-06-10 18:52:24 |
 |
BENGKULU, Berita HUKUM - Mahkamah Kehormatan DPR RI (MKD) melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Bengkulu dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya yaitu menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Demikian diungkapkan Ketua Tim Kunker MKD DPR RI, Yulian Gunhar (F-PDI Perjuanga ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Apresiasi 5 Fatwa MUI | 2017-06-06 22:42:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Setya Novanto mengapresiasi 5 Fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait interaksi di media sosial.
"Saya mengapresiasi Fatwa MUI tersebut, yang semakin menegaskan jati diri keislaman yang sesungguhnya. Islam yang menyebarkan kedamaian dan ketenangan. Islam yang menghargai perbedaan dan mema ... Berita Selengkapnya |
| Revisi UU MD3: Terkait Penambahan Kursi Deadlock | 2017-06-06 17:29:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembahasan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) khususnya terkait dengan penambahan 11 kursi MPR RI dan 10 kursi DPR RI masih macet alias deadlock.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo saat diskusi forum legislasi dengan tema 'RUU MD3, Urgensi Penambahan 11 Pimpinan MPR' bersama Sek ... Berita Selengkapnya |
|
|