| Legislatif |
|
|
| |
| Dari Medan, Ketua MPR Serukan Rekonsiliasi Kebangsaan | 2017-08-08 10:47:47 |
 |
MEDAN, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengawali kunjungan kerjanya di Medan, Sumatera Utara, Senin (7/8) dengan Silaturrahmi bersama Pengurus Daerah Persatuan Tarbiyah Islamiah (Tarbiyah Perti) Sumatera Utara di Hotel Polonia Medan.
Dalam kesempatan tersebut Zulkifli mengingatkan tantangan globalisasi yang menurutnya harus dihad ... Berita Selengkapnya |
| Langkanya Garam, DPR Sudah Ingatkan Pemerintah 4 Bulan Lalu | 2017-08-06 09:23:09 |
 |
PROBOLINGGO, Berita HUKUM - Sejak 4 bulan yang lalu, Komisi IV DPR RI sudah mengingatkan pemerintah bahwa pabrik-pabrik garam sudah tidak memiliki bahan baku. Hal ini disampaikan Ketua Tim Komisi IV Herman Khaeron kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kelautan dan Perikanan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, beberapa hari lalu.
... Berita Selengkapnya |
| Dana Haji Untuk Infrastruktur Tidak Sesuai dengan Azas UU BPKH | 2017-08-02 07:04:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait rencana pemerintah yang akan menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher menyatakan jika penggunaan dana itu diberikan kepada pemerintah untuk kegiatan infrastruktrur, siapa yang akan mengelolanya?.
Jika itu BUMN, apakah selama ini politik anggaran BUMN untung at ... Berita Selengkapnya |
| Baru Kali ini Sejarah Pemerintah Dinilai Tidak Yakin dengan Rencana Anggarannya | 2017-07-30 09:11:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBN-P) 2017 menjadi Undang-undang. Namun, hal ini mendapat penolakan dari Fraksi Partai Gerindra. Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar selaku perwakilan F-Gerindra menilai Pemerintah tidak yakin dengan renca ... Berita Selengkapnya |
| DPR Sahkan 5 RUU Selama Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 | 2017-07-28 11:34:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama Masa Sidang V DPR RI bersama Pemerintah telah mengesahkan 5 RUU, yaitu RUU tentang Arsitek, RUU tentang Pemilihan Umum, RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang- ... Berita Selengkapnya |
| Sekjen DPR RI Apresiasi Kehadiran Sespimti Polri | 2017-07-24 04:56:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjen DPR RI Achmad Djuned mengapresiasi kehadiran siswa-siswa Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri. Hal tersebut terungkap saat Sekjen DPR RI didampingi Deputi Persidangan DPR RI, Damayanti menerima Siswa Sespimti Pendidikan Reguler ke-26 di ruang rapat Sekjen DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (21/7) lalu.
"In ... Berita Selengkapnya |
| DPR Tetap Bekerja dan Pansus Angket Tetap Selidiki KPK | 2017-07-19 06:28:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mengaku prihatin terkait ditetapkanya Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka baru kasus E-KTP oleh KPK. Karena menurutnya, ini menjadi sesuatu yang mendadak di waktu malam dengan diawali pernyataan bahwa KPK tidak akan mengecewakan rakyat. "Keprihatinan ini justru pada kinerja KPK," kata F ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Lengkapi Konten Aturan Penyadapan | 2017-07-16 07:00:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Terorisme DPR meminta kepada Pemerintah agar konten aturan penyadapan dalam RUU itu dilengkapi. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) No. 72 Pasal 31 tentang Penyadapan yang telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah itu diminta dilengkapi, agar aturan terkait penyadapan terduga ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VI Aspresiasi Laporan Keuangan Kementerian BUMN 2016 | 2017-07-14 06:28:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI mengaspresiasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.
Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, pencapaian WTP yang merupakan suatu parameter ketaatan kement ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Tolak Pencabutan Subsidi Listrik | 2017-07-07 10:52:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI, Haerudin meminta pemerintah meninjau ulang pencabutan subsidi listrik bagi masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya dalam sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (6/7).
"Kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik bagi masyarakat bawah sangat tidak bijaksana, di t ... Berita Selengkapnya |
|
|