| Legislatif |
|
|
| |
| Hentikan Kejahatan Kemanusiaan di Rohingya, DPR Minta Dubes Myanmar Diusir dari Indonesia | 2017-09-01 16:51:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI M. Nasir Djamil mengutuk keras terjadinya kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer dan kelompok ekstrimis di Rohingya Myanmar dan meminta agar kejahatan tersebut segera dihentikan. Menurutnya, pembakaran kampung-kampung, pembunuhan warga khususnya anak-anak dan wanita merupakan kebrutalan yang mengarah kep ... Berita Selengkapnya |
| Divestasi Saham Freeport Sebaiknya Tunggu Izinnya Habis | 2017-09-01 11:18:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Negosiasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebaiknya menunggu izin tambangnya habis pada 2019. Dengan begitu, pemerintah dapat bagian saham gratis, tanpa harus membeli dengan harga sangat mahal.
Anggota Komisi VI DPR RI Wahyu Sanjaya mengemukakan hal itu sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Kamis (31/8). Wa ... Berita Selengkapnya |
| Pansus Angket Tekankan KPK Taat Sistem Nasional Apartur Negara | 2017-08-28 08:54:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi kritik yang dilontarkan Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang kinerja Pansus selama ini, Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa menanggapi santai suara LSM ini. Selama ini Pansus Angket KPK sudah bekerja sesuai dengan undang-undang.
Pansus akan tetap fokus pada tujuan evaluasi kinerja KPK. Agun mene ... Berita Selengkapnya |
| RAPBN 2018 Jauh Dari Harapan | 2017-08-25 20:24:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - RAPBN 2018 yang disusun pemerintah dinilai tidak realistis di tengah ketidakpastian global. Sehingga ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah agar memperhatikan faktor-faktor yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat menyampai ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Waspada Terhadap Utang | 2017-08-23 11:16:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan agar pemerintah waspada terhadap utang pemerintah, pasalnya defisit pada RAPBN 2018 ditargetkan mencapai Rp 325 Triliun. Ecky mengatakan defisit anggaran tahun 2017 menyebabkan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai 28,9%, dengan penamb ... Berita Selengkapnya |
| 72 Tahun Indonesia Kerja Bersama Wujudkan Kemakmuran Rakyat | 2017-08-19 10:46:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada upacara bedera peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke 72 tahun di Komplek Parlemen, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bertugas sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya dia menyampaikan bahwa, pada peringatan kemerdekaan tahun ini pemerintah mengambil tema, "72 Tahun Indonesia Kerja Bersama."
"Tema tersebut kurang l ... Berita Selengkapnya |
| Presiden Sampaikan Program Pemerintah 2018 Dalam Paripurna DPR | 2017-08-17 10:06:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta dengan Nota Keuangannya. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antar Daerah, Pemerinta ... Berita Selengkapnya |
| DPR RI Siap Terima Kedatangan Presiden Jokowi | 2017-08-16 07:34:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah meninjau pelaksanaan gladi bersih Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD RI, serta Sidang Paripurna DPR RI Pembukaan masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).
"Semua sudah bagus. Kita siap menunggu kedatanga ... Berita Selengkapnya |
| Berikut 3 Agenda Besar MPR di Bulan Agustus 2017 | 2017-08-11 10:18:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Agustus 2017 ini MPR penuh dengan agenda kenegaraan. Pertama, terkait dengan Sidang Tahunan MPR yang dilaksanakan pada 16 Agustus dan pada tanggal itu Sidang Tahunan menjadi satu rangkaian dengan kegiatan sidang yang lain, yakni sidang bersama DPR dan DPD, serta sidang DPR terkait dengan nota keuangan RAPBN 2018.
Ke ... Berita Selengkapnya |
| Selama Penyusunan Anggaran, DPR Selalu Terbuka dan Transparan | 2017-08-10 17:31:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR yang menempati peringkat pertama dalam transparasi anggaran se-ASEAN versi penelitian Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) menjadi kebanggaan tersendiri. Ini menandakan proses demokrasi yang berjalan di Indonesia sudah sangat baik. Hasil penelitian ini juga menepis anggapan yang mengatakan DPR sebagai lem ... Berita Selengkapnya |
|
|