Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Banggar Kritisi Turunnya Target PNBP Minerba | 2017-09-20 12:39:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran DPR mengkritisi beberapa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per sektor yang mengalami penurunan, seperti target PNBP Minerba yang turun dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 17,85 triliun menjadi Rp 16,78 triliun.

Anggota Badan Anggaran DPR Wahyu Sanjaya mempertanyakan adanya perbedaan pendapat terkai
...

Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap | 2017-09-18 13:22:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah kecolongan terkait penyebaran obat PCC (Paracetamol, Caffein, and Carisoprodol) di Sulawesi Tenggara yang menyebabkan banyak korban dikalangan remaja dan anak-anak.

"Pemerintah kecolongan lagi. Kami meminta BPOM agar lebih bekerja
...

Muslim Ayub: Sebaiknya Presiden Jokowi Mencopot Anas Saidi | 2017-09-16 11:13:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, H Muslim Ayub, SH, MM meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Anas Saidi dari Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Muslim menegaskan orang seperti Anas Saidi patut dicurigai dan diragukan kesetiaannya pada Pancasila, pasca pe ...

Komisi III Setujui 5 Hakim Agung | 2017-09-14 17:57:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap lima calon Hakim Agung. Berdasarkan seluruh proses dan tahapan yang dilakukan, akhirnya Komisi III menyetujui secara aklamasi seluruh calon Hakim Agung yang sebelumnya diserahkan Komisi Yudisial kepada DPR.

Kelima calon hakim itu adalah Gazalba Saleh (
...

DPR Desak Izin RS Mitra Keluarga Dicabut | 2017-09-13 07:54:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendesak izin RS Mitra Keluarga dicabut untuk menjadi pelajaran bagi RS di seluruh Indonesia. Apalagi Indonesia pada 2019 nanti sudah masuk dalam 'Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta.

"Bahwa pembayaran dengan BPJS itu bukan berarti gratis, mel
...

Komisi IX Beri Waktu 2X24 Jam Agar Menkes Usut Kasus Debora | 2017-09-12 08:45:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Bayi berumur empat bulan Tiara Deborah Simanjorang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan dan pelayanan kesehatan di RS Mitra keluarga, Kalideres, Jakarta Barat. Bayi malang tersebut meninggal karena pihak rumah sakit menolak merawat di ruang PICU karena uang kedua orangtua bayi tidak cukup.

Atas kasus tersebut K
...

RS Mitra Keluarga Bisa Diberi Sanksi | 2017-09-11 15:14:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, bisa diberi sanksi karena menolak pasien bayi bernama Tiara Debora Simanjorang yang perlu mendapat penanganan medis segera. UU No.36/2009 tentang Kesehatan tegas mengatakan, semua RS wajib menerima pasien untuk penyelamatan jiwa.

Anggota Komisi IX DPR RI Okky A
...

Sidang Parlemen Dunia Sepakati Deklarasi Bali Sebanyak 17 Poin | 2017-09-08 14:27:34

BALI, Berita HUKUM - Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration. Sebanyak 17 poin yang tercantum dalam Bali Deklarasi terdiri dari tiga isu utama, yakni tentang pembangunan inklusif dan berkeadilan sehingga tidak satup ...

Komisi V Sayangkan Pencabutan PerMen Taksi Online oleh MA | 2017-09-07 17:20:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR RI, Farry Djemi Francis menyayangkan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek oleh Mahkmamah Agung (MA).

"Sangat disayangkan, peraturan yang sudah dibuat kajian, sudah lama disosialisasikan dan s
...

Anggota Komisi III DPR Pertanyakan Mengapa Presiden Jokowi Belum Usir Dubes Myanmar | 2017-09-04 23:53:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Desakan agar Duta Besar (Dubes) Myanmar di Indonesia yang ada masih bercokol di Menteng, Jakarta Pusat agar segera diusir semakin kencang. Pasalnya untuk kesekian kali militer dan para biksu radikal di negara yang bersebelahan dengan Bangladesh itu, melakukan pembantaian secara sadis serta sporadis terhadap warga muslim Rohi ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]