| Legislatif |
|
|
| |
| Banggar Kritisi Turunnya Target PNBP Minerba | 2017-09-20 12:39:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran DPR mengkritisi beberapa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per sektor yang mengalami penurunan, seperti target PNBP Minerba yang turun dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 17,85 triliun menjadi Rp 16,78 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPR Wahyu Sanjaya mempertanyakan adanya perbedaan pendapat terkai ... Berita Selengkapnya |
| Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap | 2017-09-18 13:22:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah kecolongan terkait penyebaran obat PCC (Paracetamol, Caffein, and Carisoprodol) di Sulawesi Tenggara yang menyebabkan banyak korban dikalangan remaja dan anak-anak.
"Pemerintah kecolongan lagi. Kami meminta BPOM agar lebih bekerja ... Berita Selengkapnya |
| Muslim Ayub: Sebaiknya Presiden Jokowi Mencopot Anas Saidi | 2017-09-16 11:13:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, H Muslim Ayub, SH, MM meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Anas Saidi dari Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Muslim menegaskan orang seperti Anas Saidi patut dicurigai dan diragukan kesetiaannya pada Pancasila, pasca pe ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III Setujui 5 Hakim Agung | 2017-09-14 17:57:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap lima calon Hakim Agung. Berdasarkan seluruh proses dan tahapan yang dilakukan, akhirnya Komisi III menyetujui secara aklamasi seluruh calon Hakim Agung yang sebelumnya diserahkan Komisi Yudisial kepada DPR.
Kelima calon hakim itu adalah Gazalba Saleh ( ... Berita Selengkapnya |
| DPR Desak Izin RS Mitra Keluarga Dicabut | 2017-09-13 07:54:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendesak izin RS Mitra Keluarga dicabut untuk menjadi pelajaran bagi RS di seluruh Indonesia. Apalagi Indonesia pada 2019 nanti sudah masuk dalam 'Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta.
"Bahwa pembayaran dengan BPJS itu bukan berarti gratis, mel ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IX Beri Waktu 2X24 Jam Agar Menkes Usut Kasus Debora | 2017-09-12 08:45:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bayi berumur empat bulan Tiara Deborah Simanjorang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan dan pelayanan kesehatan di RS Mitra keluarga, Kalideres, Jakarta Barat. Bayi malang tersebut meninggal karena pihak rumah sakit menolak merawat di ruang PICU karena uang kedua orangtua bayi tidak cukup.
Atas kasus tersebut K ... Berita Selengkapnya |
| RS Mitra Keluarga Bisa Diberi Sanksi | 2017-09-11 15:14:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, bisa diberi sanksi karena menolak pasien bayi bernama Tiara Debora Simanjorang yang perlu mendapat penanganan medis segera. UU No.36/2009 tentang Kesehatan tegas mengatakan, semua RS wajib menerima pasien untuk penyelamatan jiwa.
Anggota Komisi IX DPR RI Okky A ... Berita Selengkapnya |
| Sidang Parlemen Dunia Sepakati Deklarasi Bali Sebanyak 17 Poin | 2017-09-08 14:27:34 |
 |
BALI, Berita HUKUM - Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration. Sebanyak 17 poin yang tercantum dalam Bali Deklarasi terdiri dari tiga isu utama, yakni tentang pembangunan inklusif dan berkeadilan sehingga tidak satup ... Berita Selengkapnya |
| Komisi V Sayangkan Pencabutan PerMen Taksi Online oleh MA | 2017-09-07 17:20:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi V DPR RI, Farry Djemi Francis menyayangkan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek oleh Mahkmamah Agung (MA).
"Sangat disayangkan, peraturan yang sudah dibuat kajian, sudah lama disosialisasikan dan s ... Berita Selengkapnya |
| Anggota Komisi III DPR Pertanyakan Mengapa Presiden Jokowi Belum Usir Dubes Myanmar | 2017-09-04 23:53:32 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Desakan agar Duta Besar (Dubes) Myanmar di Indonesia yang ada masih bercokol di Menteng, Jakarta Pusat agar segera diusir semakin kencang. Pasalnya untuk kesekian kali militer dan para biksu radikal di negara yang bersebelahan dengan Bangladesh itu, melakukan pembantaian secara sadis serta sporadis terhadap warga muslim Rohi ... Berita Selengkapnya |
|
|