| Legislatif |
 |
|
| |
| Hafisz Thohir Nilai Penyebab Inflasi Kepri adalah Kenaikan Harga BBM Bersubsidi | 2022-09-12 07:59:27 |
 |
RIAU, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menilai kesulitan distribusi pangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, akibat kelemahan supply barang, dan demand yang melemah akibat daya beli menurun, sehingga mengakibatkan distribusi pangan terhambat. Termasuk faktor kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubs ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Pertanyakan Informasi Dugaan Temuan Uang Hasil Judi Online Kepada PPATK | 2022-09-08 11:09:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan meminta penjelasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait informasi adanya dugaan temuan uang sebesar Rp608 miliar di bank oleh PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diduga hasil judi online.
"Baru saja berita hari ini apa yang terjadi PPATK bersama OJ ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua MPR Tolak Penghapusan Ayat Tunjangan Profesi Guru | 2022-09-02 09:08:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan penolakannya terhadap wacana penghapusan Tunjangan Profesi Guru di RUU Sisdiknas. Pasalnya, guru adalah garda terdepan pendidikan yang seharusnya mendapatkan perhatian terhadap kesejahteraan hidupnya.
Syarief Hasan menilai, rencana ini tidak sesuai d ... Berita Selengkapnya |
| Johan Budi Usul Polisi Nakal Jangan Dimutasi | 2022-08-26 09:54:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi S. Prabowo mengingatkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil tindakan tegas kepada oknum polisi nakal, bukan hanya dimutasi, namun dipidanakan.
"Kalau ada Kapolda nakal, kalau ada Kapolres nakal, main proyek, meras, jangan ... Berita Selengkapnya |
| Ini Alasan Anggota Komisi III DPR Sebut Kapolri Perlu Dinonaktifkan terkait Penanganan Kasus Brigadir J | 2022-08-23 09:39:07 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman menyebut, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mestinya dinonaktifkan sementara terkait penanganan kasus pembunuhan Brigadir Polisi (Brigpol) Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Disebutkan Benny K Harman, penonaktifan itu perlu demi obyektivitas dan trans ... Berita Selengkapnya |
| Johan Rosihan: Harga Beras Indonesia Masih Lebih Mahal Dibandingkan Negara ASEAN | 2022-08-22 14:46:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengklaim harga beras di Indonesia yang paling murah dibandingkan negara lain. Harga beras di Indonesia memang lebih murah dibanding di negara Jepang, Korea dan Amerika, namun masih tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN. Johan pun men ... Berita Selengkapnya |
| Hubungan China dan Taiwan Tak Kondusif, Legislator Minta Pemerintah Lindungi WNI di Taiwan | 2022-08-09 17:24:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan sekitar 300 ribu WNI di Taiwan dalam kondisi aman. Hal ini terkait kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau tersebut yang memicu kemarahan China. Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta pemerintah fokus memberikan perlindungan maksimal bagi sekitar 300 ... Berita Selengkapnya |
| Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar | 2022-08-02 13:03:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta kepada pemerintah agar menjelaskan kepada rakyat terkait keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB). Proyek ini sedari awal memang telah begitu kontroversial dan menyita perhatian banyak kalangan, baik dari sisi pembebasan lahan, pembiayaan yg ... Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Pemerintah Benahi Pelaksanaan Manasik Haji | 2022-07-22 14:16:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah membenahi pelaksanaan haji pada musim haji tahun depan. Pembenahan haji dirasa perlu setelah evaluasi dilakukan pada keberangkatan haji tahun ini. Yandri meminta pelaksanaan manasik haji mendatang dilakukan secara menyeluruh dan detail, tidak hanya melingkupi berkait ... Berita Selengkapnya |
| Nasib Nakes Honorer Tidak Jelas, Netty Prasetiyani: Pelayanan Kesehatan Berpotensi Kolaps | 2022-07-20 10:32:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan berdasarkan PP No 49 Tahun 2018 yang dilanjutkan dengan SE KemenPAN-RB No B/185/M.SM.02.03/2022 seluruh honorer akan dihapus dari instansi pemerintah per 28 Nov 2023. Ketentuan ini akan membuat nasib ratusan ribu tenaga kesehatan (nakes) honorer yang bekerja di insta ... Berita Selengkapnya |
|
|
