| Legislatif |
 |
|
| |
| Registrasi Kartu SIM, Harus Ada Jaminan Data Seluler Masyarakat Tidak Disalahgunakan | 2017-11-04 12:27:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Kominfo dengan program Registrasi Prabayar secara Nasional mewajibkan para pengguna telepon seluler harus melakukan registrasi ulang kartu SIM prabayar dengan menggunakan NIK dan Nomor KK. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan, harus ada jaminan bahwa data masyarakat tersebut aman dan tak bakal disalahguna ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Perlakukan Ormas Sebagai Komponen Bangsa | 2017-11-03 11:05:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang telah disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna beberapa pekan lalu mendapat catatan dari tiga fraksi untuk segara direvisi, salah satu yang mengusulkan adalah Fraksi Partai Demokrat (F-PD).
Wakil Ketua DPR Agus H ... Berita Selengkapnya |
| Parlemen Modern Butuh Dukungan Teknologi Modern | 2017-11-02 06:54:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagai parlemen modern, DPR RI terus berbenah diri memperbaiki akses informasi dan komunikasi. Akses informasi ini penting, tidak saja bagi masyarakat tapi juga memudah para anggota dewan untuk bekerja sebagai wakil rakyat. Parlemen modern memang membutuhkan dukungan teknologi yang modern pula.
Demikian disampaikan Wakil ... Berita Selengkapnya |
| 2018 Rastra Dihapus, Pemerintah Indonesia Wajib Lindungi Petani Beras | 2017-10-31 20:20:03 |
 |
KUPANG, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menegaskan, pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap Petani beras. Hal ini dikarenakan penyaluran beras sejahtera (rastra) sebagai outlet dari Bulog, akan dihapus mulai tahun 2018.
Padahal tahun 2017, dari 55 kota di Indonesia tidak seluruhnya memberikan hasil yang m ... Berita Selengkapnya |
| Fraksi Partai Demokrat DPR RI Resmi Serahkan Usulan Revisi UU Ormas | 2017-10-31 16:54:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI akhirnya resmi menyerahkan dokumen usulan revisi berikut naskah akademik UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kepada Pimpinan DPR RI. Penyerahan dokumen ini merupakan komitmen FPD yang mendesak pemerintah segera merevisi UU tersebut setelah Perppu No.2/2017 disahkan di Rapat Paripurna DPR. ... Berita Selengkapnya |
| Persatuan Bangsa Harus Terus Diteguhkan | 2017-10-30 12:51:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sumpah Pemuda telah berhasil mempersatukan Bangsa Indonesia. Secara kebetulan, tema peringatan Sumpah Pemuda tahun ini adalah "Berani Bersatu". Hal ini memperlihatkan bahwa semua elemen bangsa harus menyadari jika persatuan butuh dirawat. Persatuan itu masih perlu diteguhkan terus-menerus.
"Dulu, tantangan untuk membangun ... Berita Selengkapnya |
| Polri Didesak Usut Tuntas Penyebab Ledakan di Kosambi | 2017-10-28 10:26:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ledakan di gudang pengepakan kembang api milik PT Panca Buana Cahaya Sukses di daerah Kosambi, Tangerang, pada Kamis (26/10) setidaknya telah menyebabkan 47 orang meninggal dunia, dan puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut juga menyebabkan trauma bagi para pekerja dan masyarakat sekitar.
Sehubungan dengan peristiwa ... Berita Selengkapnya |
| Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT KAI Melanggar Aturan | 2017-10-27 09:39:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mempertanyakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang telah diselundupi oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero). Padahal PMN kepada PT KAI sebesar tiga triliun enam ratus miliar rupiah sudah jelas-jelas ditolak pada kesimpul ... Berita Selengkapnya |
| Banggar Ketok RUU APBN 2018 Senilai Rp 2.220,6 Triliun | 2017-10-25 08:59:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah mengalami penundaan, Badan Anggaran DPR akhirnya menyetujui RUU APBN 2018 untuk dibawa dalam rapat paripurna pada Rabu (25/10). Dalam hal ini postur APBN 2018 senilai Rp 2.220,6 triliun dapat disetujui 9 dari 10 fraksi di DPR.
Kesepakatan ini diketok bersama antara Banggar DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani I ... Berita Selengkapnya |
| Perppu Ormas Disetujui DPR Melalui Mekanisme Voting | 2017-10-24 19:18:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk disahkan menjadi Undang-undang.
Perppu tesebut disahkan menjadi UU melalui mekanisme voting karena musyawarah mufakat tidak terca ... Berita Selengkapnya |
|
|
