| Legislatif |
 |
|
| |
| Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering | 2017-11-21 13:59:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muslim Ayub meminta aparat hukum harus melakukan penyelidikan terkait transfer dana sebesar Rp 19 triliun dari Standard Chartered ke Singapura. Hal itu pun sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang nomor 8 Tahun ... Berita Selengkapnya |
| Usulan KEK Meikarta Berpotensi Merugikan Keuangan Negara | 2017-11-20 13:44:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menyatakan penolakannya terhadap pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di daerah Bekasi, Karawang, Purwakarta termasuk wilayah proyek Meikarta di dalamnya. Menurutnya penetapan wilayah proyek Meikarta dan sekitarnya untuk dijadikan KEK justru kontraproduktif dan berpotensi merugi ... Berita Selengkapnya |
| MKD DPR Tunggu Proses Hukum Setya Novanto | 2017-11-17 07:45:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adies Kadir merespon cepat terkait perkembangan kasus Ketua DPR Setya Novanto dengan melakukan rapat pimpinan guna menghimpun suara setiap fraksi. Hingga akhirnya diputuskan MKD mengambil sikap menunggu proses hukum yang saat ini tengah berjalan.
"Mari kita sama-sama meng ... Berita Selengkapnya |
| Tolak Keras Rencana 'Penjualan' Bandara dan Pelabuhan kepada Asing | 2017-11-16 12:17:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menolak keras rencana pemerintah yang akan menawarkan pengoperasian sejumlah bandara dan pelabuhan kepada asing. Pasalnya, keterlibatan asing dalam pengoperasian bandara dan pelabuhan akan berpotensi melemahkan bahkan menghilangkan kontrol karantina.
"Jika pengoperasian sejumlah bandara d ... Berita Selengkapnya |
| Tindak Tegas Kelompok Bersenjata Penyandera 1300 Warga Sipil Papua | 2017-11-15 07:06:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI bidang Polhukam Fadli Zon mengecam tindakan Kelompok Teroris Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah menyandera 1.300 orang Papua sebagai satu tindakan yang tak dapat ditolerir dan mencederai HAM.
"Saya mengecam keras tindakan penyanderaan oleh Kelompok Bersenjata OPM. Apa yang mereka lakuk ... Berita Selengkapnya |
| Penyeragaman Tarif Listrik Pelanggan Rumah Tangga Beratkan Konsumen | 2017-11-14 06:39:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan menghapus kelas golongan pelanggan listrik Rumah Tangga (R-1) dari daftar golongan pelanggan tariff adjustment (non-subsidi) menuai kritik dari Anggota DPR RI Rofi Munawar. Dirinya menilai kebijakan ini dipastikan akan memberatkan sebagian besar konsumen rum ... Berita Selengkapnya |
| Fahri Wacanakan Perubahan UU 12 TH 2011 untuk Jawab Keluhan Presiden | 2017-11-12 06:35:18 |
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu guna menjawab keluhan Presiden Joko Widodo selama ini, yang mengatakan DPR RI terlalu banyak membuat produk UU.
"Padahal masalahnya, justru proposal pembuatan Undang-u ... Berita Selengkapnya |
| Revisi UU Adminduk Harus Disegerakan | 2017-11-09 12:39:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi mengatakan bahwa revisi UU Administrasi Kependudukan harus segera dilakukan menyusul Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan para pemohon uji materi terkait UU Adminduk.
Dalam putusannya, kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyataka ... Berita Selengkapnya |
| Refly Harun: Isi Perppu Yang Disetujui Menjadi UU Ormas Sangat Berbahaya | 2017-11-08 05:25:45 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR telah menyetujui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU. Bagi pakar hukum tata negara, Refly Harun keberadaan Perppu yang sudah disetujui menjadi UU Ormas ini sangat berbahaya. Dengan UU ini, pemerintah memiliki senjata untuk membubarkan Ormas kapanpun dengan alasan sejumlah dalil dalam UU i ... Berita Selengkapnya |
| Pembangunan Gedung Baru DPR Inisiatif Pemerintah | 2017-11-06 18:56:13 |
 |
PURWOKERTO, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan bahwa rencana pembangunan gedung baru DPR RI adalah usul dan inisiatif pemerintah. Sehingga jika masyarakat memberikan kritik kepada DPR adalah tidak tepat sasaran, mengingat jumlah anggaran yang nantinya akan digunakan berasal dari inisiatif pemerintah.
Demikian mengemuka ... Berita Selengkapnya |
|
|
