| Legislatif |
 |
|
| |
| Ketua DPR: RUU MD3 Rampung Februari 2018 | 2018-01-27 02:03:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) segera rampung pada Februari 2018 ini. Kesepakatan itu sudah dicapai antara DPR dan pemerintah. Semua Pimpinan DPR juga telah menyetujui substansi pasal-pasal dalam RUU tersebut pada Rapat Pimpinan DPR RI.
Bamsoet, demikian Ketua DPR itu akrab disa ... Berita Selengkapnya |
| DPR Mendukung Upaya Negosiasi Pemerintah Terhadap Freeport | 2018-01-26 11:48:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perundingan Pemerintah dengan PT. Freeport Indonesia telah mencapai kesepakatan, diantaranya adalah divestasi 51 persen saham Freeport untuk kepemilikan nasional, dan Freeport menyelesaikan smelter paling lambat 5 tahun. Dengan demikian, penerimaan negara akan menjadi lebih besar dibanding sebelumnya.
Hal itu terungkap da ... Berita Selengkapnya |
| DPR Sesalkan Lambatnya Pemerintah Antisipasi Kenaikan Ongkos Haji | 2018-01-25 10:44:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyesalkan keterlambatan Pemerintah Indonesia dalam mengkaji kebijakan ekonomi Saudi Arabia, khususnya terkait rencana kenaikan ongkos haji oleh negara tersebut. Diketahui, Arab Saudi mengambil kebijakan untuk menaikkan PPN 5 persen per 1 Januari 2018 lalu, yang berimbas pada ongkos haji.
... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT | 2018-01-22 16:10:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, tidak ada fraksi-fraksi di DPR yang menyetujui atau melegalkan LGBT (lesbi, gay, biseks, dan tarnseksual). Oleh karena itu pernyataan Ketua MPR RI itu tidak tepat, dan tidak ada pembicaraan khusus RUU LGBT.
"Saya kira pernyataan Pak Zulkifli Hasan itu kurang tepat, salah ucap ata ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IV Menilai Wajar Penolakan Petani Atas Masuknya Beras Impor | 2018-01-19 03:34:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai wajar penolakan masukkya beras impor oleh para petani dan kepala daerah-kepala daerah. Hal tersebut diungkapkannya sesaat sebelum berlangsungnya rapat Komisi IV dengan Kementerian Pertanian di ruang rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).
"Wajar penolakan masuknya be ... Berita Selengkapnya |
| Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing | 2018-01-18 09:47:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli pulau di Indonesia. Beda halnya jika pulau tersebut disewa dengan jangka waktu tertentu melalui penanaman investasi dan sistem hak guna bangunan.
"Intinya tidak boleh ada penjualan pulau kepada pihak asing. Tapi, kalau sifatnya adalah pen ... Berita Selengkapnya |
| Tahun Politik, Prolegnas Prioritas Masih Menjadi Tugas DPR bersama Pemerintah | 2018-01-17 06:40:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo usai pelantikannya mengingatkan Prolegnas Prioritas masih menjadi tugas utama DPR bersama pemerintah meskipun akan disibukkan berbagai aktivitas politik di tahun 2018 ini. Selain akan digelarnya pilkada serentak, pada tahun ini juga akan dimulai tahapan Pileg dan Pilpres 2019.
Bamsoet, sapaan ... Berita Selengkapnya |
| Bambang Soesatyo: Jabatan Ketua DPR Sebagai Amanah | 2018-01-16 05:34:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pidato perdananya sebagai Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa jabatan yang baru diembannya ini sebagai amanah untuk merealisasikan kemajuan dan kesejahteraan negeri. Dengan melibatkan elemen politik, Bamsoet menyatakan, perbedaan politik yang tajam perlu dikesampingkan demi membuka kerja sama yang ... Berita Selengkapnya |
| Bambang Soesatyo Hari Ini Bakal Dilantik sebagai Ketua DPR RI | 2018-01-15 08:31:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Sekjen Partai Golkar Sarmuji menyatakan Fraksi Partai Golkar akan mengumumkan nama Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto di Ruang Rapat Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/1).
Pengumuman tersebut akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Bers ... Berita Selengkapnya |
| Penegak Hukum Tidak Boleh Diperalat untuk Persaingan Politik Pilkada | 2018-01-10 16:37:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Persaingan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah selalu berpotensi terjadi praktik tidak sehat, berbagai macam cara digunakan lawan politik untuk menjatuhkan pesaingannya. Dari kampanye hitam sampai dengan memperalat aparat pemerintah guna kepentingan politik tentu tidak dibenarkan dalam aturan main berdemokrasi.
Ketua Ko ... Berita Selengkapnya |
|
|
