| Legislatif |
 |
|
| |
| Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran | 2018-02-14 10:55:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Munculnya aksi-aksi kekerasan terhadap ulama dan tokoh agama bukan kebetulan, tapi merupakan desain yang sistemik untuk kepentingan tertentu. Dua peristiwa terakhir yakni penyerangan gereja di Sleman, DI Yogyakarta dan penganiayaan kiai di Jawa Barat menjadi tantangan aparat mengusut tuntas kasus tersebut.
"Saya yakin, P ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR Setujui Revisi UU MD3 | 2018-02-13 08:27:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau UU MD3.
"Kepada seluruh Anggota Dewan, apakah RUU tentang Perubahan Kedua Undan ... Berita Selengkapnya |
| DPR Berharap Pers Nasional Jaga Kesinambungan Demokrasi | 2018-02-10 06:17:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, pers Indonesia berjalan semakin baik dan profesional sejak era reformasi. Namun, kemajuan pers nasional tak lepas dari sejumlah tantangan, diantaranya digitalisasi dan menguatnya era industri media massa.
Politisi Fraksi PAN ini menyebutkan, pers di era industri, dihadapkan dengan ... Berita Selengkapnya |
| Kewajiban Pemotongan Gaji untuk Zakat kepada PNS Masih Butuh Kajian | 2018-02-07 11:46:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana pungutan gaji PNS untuk zakat mendapat respon dari Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Menurutnya, pemerintah harus mengkaji secara hati-hati dan teliti agar wacana peraturan tersebut tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Ia membenarkan, membayar zakat adalah kewajiban setiap umat Muslim, namun kewajiban itu tidak ... Berita Selengkapnya |
| Meskipun Defisit, BPJS Kesehatan Harus Tetap Ada | 2018-02-06 21:04:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Selisih antara masuknya iuran dengan besarnya klaim kesehatan dalam program BPJS Kesehatan masih lebar. Sampai pertengahan tahun 2017, BPJS Kesehatan mengantongi pendapatan iuran sebesar Rp 35,6 triliun. Di saat yang bersamaan, beban klaim yang harus dikeluarkan mencapai Rp 41,4 triliun. Artinya masih ada missmatch sekira Rp ... Berita Selengkapnya |
| Selamatkan Generasi Bangsa dari Ancaman Stunting | 2018-02-06 06:54:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerjasama dan bersinergi guna menekan angka penderita stunting di seluruh Indonesia. Menurutnya, masalah stunting adalah persoalan besar sehingga penangannya harus komprehensif. Hal tersebut disampaikan Neng Eem usai melakukan audi ... Berita Selengkapnya |
| RUU Penyiaran Harus Memberikan Kepastian Hukum dan Tidak Diskriminasi | 2018-02-01 16:06:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Partai Golkar, Firman Soebagyo mengatakan bahwa RUU Penyiaran harus memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dan tidak boleh ada diskriminasi.
Sehingga, jangan sampai dibuat untuk menggeser monopoli di satu tempat, namun menggesernya ke lembaga lain. Firman menilai UU harus bisa menjamin eksistensi pelaku u ... Berita Selengkapnya |
| DPR Kritik Kebijakan Kepemilikan Perbankan Oleh Asing Sampai 99 Persen | 2018-02-01 07:51:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Lili Asdjudiredja mengkritik kebijakan pemerintah yang membuka peluang kepemilikan saham perbankan oleh asing diperbolehkan sampai 99%, karena dikhawatirkan perusahaan perbankan nasional dan swasta dalam negeri tersaingi dan akan sulit bersaing.
Menurutnya, sekarang ini sudah ada aturan WTO yang m ... Berita Selengkapnya |
| Mendagri Diimbau Urungkan Penunjukan Polisi Menjadi Pj Gubernur | 2018-01-31 05:22:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi menilai usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo soal Pejabat (Pj) Gubernur dari perwira tinggi Polisi aktif setara Eselon I telah menimbulkan kegaduhan politik di musim Pilkada Serentak 2018 ini. Ia pun menyarankan demi menjaga kondusifitas politik nasional agar gagasan dan ... Berita Selengkapnya |
| Penunjukan Polisi Jadi Plt. Gubernur Tak Pantas | 2018-01-30 08:23:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penunjukan perwira tinggi Polri untuk mengisi jabatan sementara gubernur dinilai tak pantas. Harusnya jabatan dua gubernur yang kosong saat ini diisi oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti sering dilakukan. Walau tak ada persoalan dengan hukum, tapi ini seperti menunjukkan kekurangan sumber daya ... Berita Selengkapnya |
|
|
