| Legislatif |
 |
|
| |
| Pemerintah Harus Tingkatkan Pelayanan Haji | 2018-03-14 22:24:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menginginkan agar pemerintah Indonesia meningkatkan fasilitas pelayanan haji kepada calon Jemaah haji mendatang. sebelumnya, Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1439 H/2018 M sebesar Rp35.235.602.
Hal itu disampaikannya kepada awa ... Berita Selengkapnya |
| Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban | 2018-03-14 19:44:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap reaktif yang ditunjukkan Polri terutama personil Polres Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sangat disesalkan dan dipertanyakan. Pasalnya, aparat Polres setempat menyerang dengan memukul sekaligus menangkap para demonstran yang ingin beraksi di depan Kantor Bupati Tuban pada, Kamis (8/3) lalu. Padahal, para aktivis demonstran ... Berita Selengkapnya |
| Komisi XI Akan Panggil Menkeu Terkait Holding BUMN | 2018-03-13 21:12:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI DPR meminta penjelasan terkait skema rencana holding perusahaan BUMN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diharapkan aksi korporasi perusahaan BUMN harus tetap melalui persetujuan Komisi XI.
Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan, Komisi XI memiliki kewenangan untuk memanggil pemerintah terkait ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Ingatkan Pemerintah Evaluasi Pembangunan Infrastruktur | 2018-03-11 09:01:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Muharram mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan terkait pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus mengevaluasi dengan serius tiga isu yang menghantui pembangunan infrastruktur yaitu utang, keselamatan, dan tenaga kerja lokal.
Pembangunan infrastruktur telah digadang-gada ... Berita Selengkapnya |
| Haji Uma: Tanah Waqaf Aceh Tetap Harus Dikelola Pemerintah Arab Saudi | 2018-03-10 22:20:22 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - H. Sudirman atau yang lebih akrab Haji Uma Anggota DPD RI berharap pengelolaan tanah wakaf Habib Bugak salah seorang rakyat Aceh di Arab Saudi tetap dikelola oleh Pemerintah Arab Saudi, hal itu sesuai dengan ikrar Habib Bugak di Mahkamah Syariah pada saat beliau mewakafkannya, namun jika Pemerintah Indonesia ingin berinvestasi ... Berita Selengkapnya |
| Soal Larangan Cadar, Kembalikan Kepada UUD 1945 | 2018-03-09 07:12:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menanggapi pelarangan memakai cadar bagi civitas akademi di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, anggota Komisi I DPR RI Sukamta memandang perguruan tinggi sebagai lembaga akademis perlu mengedepankan sikap yang bijak dan dialogis, bukan cara-cara yang arogan. Apalagi soal keyakinan beragama dijamin oleh UUD 1945 dan menjad ... Berita Selengkapnya |
| DPR Menyayangkan Utang Luar Negeri Indonesia Yang Terus Meningkat | 2018-03-07 18:13:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyayangkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang makin meningkat. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena pemerintah saat ini hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur berskala besar.
"Hutang itu memang tidak bisa dihindari, karena kita sendiri punya keterbatasan. Pemerintah k ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Ungkapkan Tugas Legislasi DPR Masa Sidang IV | 2018-03-06 06:53:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam sambutan di Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017 - 2018 menyampaikan rencana kegiatan DPR pada Masa Sidang IV serta menginformasikan perkembangan terkait pelaksanaan tugas DPR lainnya.
"Di bidang legislasi, DPR akan melakukan penyusunan dan pembahasan RUU Prioritas Tahun 2018. Ad ... Berita Selengkapnya |
| DPR Kritisi Pencabutan Permen ESDM tentang Tenaga Kerja Asing | 2018-03-05 23:13:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengkritisi pencabutan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 31 Tahun 2013 mengenai Ketentuan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam sektor Minyak dan Gas Bumi. Menurutnya, hal itu akan mengurangi peluang yang semestinya menjadi hak dari anak-a ... Berita Selengkapnya |
| Utang BPJS Kesehatan Perburuk Layanan Kesehatan | 2018-03-05 22:42:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Utang BPJS Kesehatan yang terus menumpuk di sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya, kian memperburuk layanan kesehatan bagi masyarakat. Komisi IX DPR RI memberi perhatian khusus soal ini, hingga membentuk Panja Indonesia Case Base Groups (Ina-CBGs) yang ingin memberi solusi kepada BPJS Kesehatan agar tidak defisit karena ... Berita Selengkapnya |
|
|
