| Legislatif |
 |
|
| |
| Pengawasan Travel Umroh Tidak Maksimal | 2018-04-03 13:24:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengakui pengawasan Kementerian Agama kepada biro perjalanan umroh atau travel nakal telah dilakukan, namun tidak maksimal.
"Pengawasan ada tapi tidak maksimal. Indikatornya, travel-travel tidak dipanggil, mestinya ada evaluasi bertahap. Evaluasi bisa dilakukan 6 bulan atau se ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang | 2018-03-30 08:47:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengingatkan pemerintah agar konsekuen dalam melaksanakan Undang-Undang yang telah dibuat bersama DPR. Hal tersebut diungkapkannya saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Men PAN-RB, dan Menkumham.
"RUU ini adalah hasil pembahasan antara kementerian ... Berita Selengkapnya |
| Dua Hakim Industrial Resmi Terpilih | 2018-03-28 11:02:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua hakim ad hoc industrial yang akan ditempatkan di Mahkamah Agung (MA) sudah resmi terpilih. Keduanya adalah Sugeng Santoso yang diusulkan APINDO dan Junaedi yang diusulkan serikat pekerja. Sepuluh fraksi di Komisi III DPR RI seluruhnya hanya memilih dua nama tersebut.
Dalam rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua Komisi ... Berita Selengkapnya |
| Tiga Pimpinan MPR Resmi Dilantik | 2018-03-27 00:19:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI secara resmi dilantik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/3). Mereka adalah Ahmad Basarah (PDI-Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra) dan Muhaimin Iskandar (F-PKB). Penambahan ketiga pimpinan MPR yang baru ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun ... Berita Selengkapnya |
| DPR Harap ASEAN Proaktif Selesaikan Krisis Rohingya | 2018-03-26 13:33:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menunjukkan keprihatinannya atas terjadinya krisis kemanusiaan yang belum lama ini menimpa etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Bamsoet, sapaan akrabnya, berharap negara-negara di ASEAN dapat proaktif dan bertindak tegas untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan tersebut.
"Apabila konfli ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Akan Tindaklanjuti Keluhan Driver Online | 2018-03-23 09:58:51 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan akan menindak lanjuti keluhan dari para driver online yang tergabung dalam Aliansi Driver Online (Aliando) mengenai penolakan mereka terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum ... Berita Selengkapnya |
| Kritik Rakyat ke DPR Tidak Ada Batasnya | 2018-03-21 12:28:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjamin Pasal 73 UU No. 2 Tahun 2018 tentang MD3 bukan untuk rakyat yang melakukan kritik kepada DPR RI. Tapi, pasal tersebut ditujukan untuk pejabat pemerintah atau eksekutif.
"Saya mau clear kan ini biar tuntas. Kata 'setiap orang' di Pasal 73 ditujukkan kepada mitra kerja, bukan rakyat. ... Berita Selengkapnya |
| Calon Jamaah Umroh Mengadu ke Komisi III | 2018-03-20 19:56:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Para calon jamaah umroh mengadukan nasibnya ke Komisi III DPR RI, karena tak kunjung berangkat ke tanah suci. Sebanyak 6.979 orang belum diberangkatkan oleh perusahaan travel umroh. Komisi III pun diminta memfasilitasi bantuan bagi para jamaah umroh tersebut.
Para calon jemaah umroh yang menamakan dirinya Forum Jamaah Umr ... Berita Selengkapnya |
| UU MD3 Berlaku, Ketua DPR Jamin Tak Akan Kriminalisasi Pengkritik DPR | 2018-03-17 07:51:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hari, Kamis (15/3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) berlaku efektif. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan jaminan penuh tidak akan ada masyarakat, apalagi wartawan yang akan diproses hukum karena mengkritik DPR. Pasalnya DPR yang kuat adalah DPR yang diawasi dengan baik oleh rakyat. Oleh karenanya, DPR butu ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Dukung Moratorium Pengemudi Online | 2018-03-15 06:33:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Ade Rezki Pratama mengkhawatirkan masifnya penambahan pengemudi berbasis online baru yang terus dilakukan perusahaan transportasi online menjadi persaingan tidak sehat. Masalah ini bisa terjadi jika jumlah antara permintaan dan pasokan tidak seimbang. Oleh sebab itu, dia mendukung kebijakan Kementeria ... Berita Selengkapnya |
|
|
