| Legislatif |
 |
|
| |
| Jembatan Ambruk, Pemerintah Bisa Dipidana | 2018-04-19 07:47:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komiisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyesalkan musibah robohnya jembatan Babat-Widang yang berada di jalur Lamongan-Tuban. Pasalnya, musibah ini menewaskan sedikitnya dua pengguna jalan. Sigit menilai penyelenggara jalan bisa dipidana karena tidak segera memperbaiki jembatan peninggalan Belanda tersebut.
"Kami ... Berita Selengkapnya |
| Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA | 2018-04-17 23:08:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah mengakui bahwa keberadan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA), selain bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan, juga mengundang kecemburuan yang besar dari para buruh lokal. Karenanya, ... Berita Selengkapnya |
| DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Datangkan 200 Dosen Asing | 2018-04-16 21:31:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengkaji ulang rencana untuk mendatangkan 200 dosen asing. Menurutnya, pemerintah harus memahami betul maksud dan tujuan dari rencana tersebut.
"Jika tujuan untuk mendatangkan dosen asing untuk pertukaran ilmu da ... Berita Selengkapnya |
| Legislator: Potensi Indonesia Belum Dioptimalkan | 2018-04-13 07:30:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan letak wilayah Indonesia sangatlah strategis dalam peta jalur perdagangan internasional, karena masuk dalam wilayah poros maritim dunia. Namun potensi besar yang dimiliki Indonesia tersebut belum dieksplorasi secara maksimal oleh pemerintah.
Bambang mengatakan, de ... Berita Selengkapnya |
| RUU tentang Perubahan Undang-Undang Minerba Disetujui Sebagai Inisiatif DPR | 2018-04-11 00:56:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem Sahat Silaban sa ... Berita Selengkapnya |
| Zulfadhli Tak Setuju Anggaran Sosial Dikurangi karena Pilkada | 2018-04-10 06:44:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Zulfadhli menyatakan tidak sependapat jika ada pengurangan anggaran sosial yang diakibatkan adanya pesta demokrasi atau Pilkada Serentak 2018. Menurutnya, daripada mengurangi anggaran sosial, lebih baik mengurangi anggaran infrastrukur.
"Yang memprihatinkan, angggaran sosial di Provinsi Sumatera ... Berita Selengkapnya |
| Perpres TKA Jadi Ancaman untuk Pekerja Lokal | 2018-04-09 13:49:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA). Dia mengkhawatirkan peraturan ini bisa mengancam tenaga kerja lokal. Ironisnya, Bahkan yang lebih ironi, hingga kini warga ... Berita Selengkapnya |
| Pembentukan Badan Pangan Nasional Jadi Solusi Impor Pangan | 2018-04-07 10:49:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah agar pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) segera direalisasikan. Menurutnya, pemerintah harus segera menyelesaikan pembagian fungsi dan wewenang antara Kementerian Perdagangan dan BPN yang akan di atur dalam Rancangan Perpres Tentang BPN. Dengan diben ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I Berikan Dukungan Moral kepada Dokter Terawan | 2018-04-06 07:28:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyahri mengatakan bahwa kedatangan Komisi I ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto untuk memberikan dukungan moral kepada Kepala RSPAD Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto, atas pemecatan dirinya dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sementara waktu.
"Sela ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Didesak Cabut PP No. 9 Tahun 2018 | 2018-04-03 23:52:06 |
 |
JAKARTA< Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mendesak pemerintah untuk segera mencabut PP No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri untuk mengatasi polemik impor garam.
Khilmi menilai PP yang baru saja terbit pada 15 Maret 2018 lalu ... Berita Selengkapnya |
|
|
