| Legislatif |
 |
|
| |
| DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB | 2018-06-21 12:25:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Evita Nursanty menyayangkan keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Padahal, Dewan HAM PBB merupakan sebuah forum kerja sama multilateral dan sekaligus bukti komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan da ... Berita Selengkapnya |
| HNW: Islam Justru Korban Teroris Terbesar Sepanjang Sejarah | 2018-06-10 06:38:50 |
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Menghadapi tuduhan terorisme atau radikalisme terhadap agama Islam tidak perlu dihadapi dengan sikap reaktif dan main hakim sendiri. Kalau perlu kita ajak mereka berdiskusi, kita paparkan fakta dan data-data bahwa umat Islam itu bukan teroris, dan kepada mereka kita jelaskan bahwa Islam bukan seperti Anda katakan.
Adal ... Berita Selengkapnya |
| DPR Berharap Polri Tingkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 2018-06-07 21:12:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan salah satu tugas utama Polri adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Untuk mewujudkan Harkamtibmas di seluruh wilayah NKRI, DPR RI dan Polri harus selalu meningkatkan strategi kerjasama sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Sehingga, dapat menc ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon Minta Rilis Kampus Sebagai Sarang Radikalisme Diverifikasi Ulang | 2018-06-06 03:32:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tidak yakin bahwa kampus-kampus di Indonesia saat ini disebut sebagai tempat untuk menghimpun paham dan gerakan radikalisme. Menurutnya, perlu adanya verifikasi ulang mengapa kampus-kampus tersebut bisa dikatakan sebagai sarang dan bagian awal dari berbagai kejadian radikalisme dan terorisme di I ... Berita Selengkapnya |
| Menembak Mati Paramedis Razan Al Najjar, Israel Melanggar Hukum Internasional | 2018-06-05 15:17:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menilai Israel telah melakukan tindakan pembunuhan berencana terhadap paramedis Palestina Razan Al Najjar. Mereka hingga saat ini terus melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina dari beragam profesi dan latar belakang.
"Israel ini seperti melakukan ... Berita Selengkapnya |
| Komisi I Anggap Larangan WNI ke Israel Tidak Rasional | 2018-06-04 15:49:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi I DPR RI mempertanyakan keputusan Israel yang melarang pelancong berpaspor Indonesia atau Warga Negara Indonesia (WNI) memasuki wilayah Israel. Pasalnya, alasan yang dicantumkan Israel tidak rasional. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) diminta untuk mengambil langkah tegas dan mempertanyakan kebijakan ini ke ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR: Citra DPR Semakin Membaik | 2018-05-30 21:22:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersyukur sejak dirinya menjalankan amanah sebagai Ketua DPR RI, citra DPR RI perlahan semakin membaik di mata publik. Terbukti dari hasil survei Charta Politika yang dilakukan beberapa waktu lalu, sebanyak 49,3 persen responden menyatakan optimis terhadap Bamsoet.
Hal itu diungkapkan Bamsoet ... Berita Selengkapnya |
| Keppres Gaji BPIP Bertentangan dengan Keuangan Negara | 2018-05-28 14:19:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengecam Keputusan Presiden (Keppres) tentang gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang nominalnya mencapai 100 juta perbulan. Ia menganggap hal ini memalukan dan menciderai rakyat Indonesia mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami defisit. ... Berita Selengkapnya |
| RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR | 2018-05-26 07:04:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR.
Banyak subtansi pengaturan yang di ... Berita Selengkapnya |
| DPR dan Pemerintah Setujui RUU Antiterorisme Dilanjutkan ke Paripurna | 2018-05-25 10:54:44 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) dilanjutkan dalam pembahasan Rapat Paripurna DPR ... Berita Selengkapnya |
|
|
