| Legislatif |
 |
|
| |
| Pimpinan Komisi VIII Minta Ma'ruf Amien Mundur dari Ketua MUI | 2018-08-15 07:43:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menilai Calon Wakil Presiden (Cawapres) KH Ma'ruf Amien sebaiknya mundur dari posisi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pasalnya, jelas Sodik, dalam Pasal 3 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI dengan tegas mengatakan bahwa MUI adalah lembaga independen. Sementa ... Berita Selengkapnya |
| Fahri Hamzah Sarankan Presiden Segera Bentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi | 2018-08-13 20:01:04 |
 |
NTB, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyarankan Presiden segera membentuk badan semacam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hal ini terkait pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan sudah ada alokasi awal dana Rp4 triliun untuk menangani pemulihan Lombok, pasca ti ... Berita Selengkapnya |
| Sekjen DPR Tekad Bangun Tradisi Intelektual di Kompleks Parlemen | 2018-08-08 08:10:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar bertekad membangun tradisi intelektual di Kompleks Parlemen. Mengingat DPR RI adalah lembaga tinggi negara yang cukup penting dalam merumuskan sebuah Undang-Undang (UU). Karenanya tradisi intelektual haruslah melekat dalam DPR RI.
Indra mengatakan, jika tradisi intelektual di DPR ... Berita Selengkapnya |
| Fahri Hamzah: Kapan Keuangan BPJS Kesehatan Membaik? | 2018-08-01 16:45:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapan keuangan BPJS Kesehatan membaik? Itulah pertanyaan pertama yang tercetus dalam kunjungan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (30/7) lalu.
Defisit keuangan menjadi permasalahan yang tak kunjung usai yang dihadapi BPJS Kesehatan. Ledakan peserta yang d ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPRD Kaur Alot terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD | 2018-08-01 07:56:13 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur, Bengkulu berlangsung alot terkait dengan penyampaian pandangan dari masing-masing fraksi yang dihadiri Ketua DPRD Kaur, Jailani, SIp bersama Wakil Ketua 1 Darhan. SIp, serta dari pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Kaur yang dihadiri oleh Wakil Bupati Kaur H ... Berita Selengkapnya |
| Tiga Pelayanan Dicabut, Ketua DPR Minta Penjelasan Direksi BPJS Kesehatan | 2018-07-31 07:17:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta penjelasan secara yang terperinci kepada Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait perintah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencabut tiga peraturan pelayanan kesehatan. Adapun tiga layanan yang dimaksud adalah penjaminan pelayanan katarak, pelayanan persa ... Berita Selengkapnya |
| DPR Setujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2017 | 2018-07-27 08:17:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 untuk menjadi Undang-Undang (UU). Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selaku Pimpinan Rapat pun menanyakan persetujuan itu kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir. ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR Setujui Dua Hakim Agung | 2018-07-26 15:47:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui dua kandidat hakim menjadi hakim agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengisi kekosongan yang ada. Keduanya adalah Abdul Manaf untuk mengisi kamar peradilan agama dan Pri Pambudi Teguh untuk kamar peradilan perdata.
Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir dalam laporannya di had ... Berita Selengkapnya |
| Wakil Ketua DPR Curigai PP Nomor 32 Tahun 2018 | 2018-07-25 19:10:42 |
 |
JAKARTA, berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai tindakan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 itu sangat tidak bisa diberi makna tinggi. Karena diwarnai oleh hal-hal yang mencurigakan terkait momentum dan substansi.
"PP Nomor 32 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah yang mencalonkan ... Berita Selengkapnya |
| Rupiah Terpuruk, Pemerintah Diminta Evaluasi Dana Desa | 2018-07-25 07:51:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengaku miris mengetahui keterpurukan nilai tukar rupiah. Terlebih lagi menurutnya beberapa Menteri berujar bahwa hal tersebut merupakan hal yang biasa. Ia meminta pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
Ia juga menegaskan bahwa selama ini kebutuha ... Berita Selengkapnya |
|
|
