| Legislatif |
 |
|
| |
| Penanganan Korban Gempa Lombok Belum Optimal | 2018-09-13 00:33:21 |
 |
LOMBOK, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meninjau lokasi bencana gempa di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mendengarkan aspirasi warga yang menjadi korban gempa. Menurutnya, masih banyak warga yang menyampaikan keluhan tentang kondisi penanganan dampak gempa bumi yang belum optimal.
Fadli bersana Anggota Komisi ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Revisi Inpres 5 Tahun 2018 | 2018-09-12 06:38:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak, yakni Lombok dan Sumbawa. Serta untuk seluruh Kementerian dan Lembaga digerakkan dalam pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta BUMN Perhitungkan Dampak Melemahnya Rupiah | 2018-09-09 06:08:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Dwie Aroem Hadiatie mengatakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hendaknya mulai menghitung asumsi dampak atau kerugian yang dialami perusahaan BUMN, terkait dengan melemahnya mata uang rupiah, termasuk seberapa jauh perusahaan tersebut dapat bertahan menghadapi penguatan dolar Amerika Seri ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Dinilai Belum Tepat Tangani Pelemahan Rupiah | 2018-09-08 07:12:21 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menilai langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi lemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) belum sepenuhnya tepat. Menurutnya, dengan kondisi merangkaknya kurs dolar AS ini merupakan ancaman cukup serius bagi Indonesia. Langkah pemerintah dengan menyetop ... Berita Selengkapnya |
| Pantau Pasca Gempa, Fahri Hamzah Belum Temukan Bantuan untuk Sumbawa | 2018-09-06 13:16:53 |
 |
LOMBOK, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kembali memantau penanganan pasca gempa di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari hasil pemantauan, secara umum pemerintah belum menurunkan dana apapun yang terkait dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca gempa NTB. Infrastruktur pendidikan, kesehatan, rumah ibadah dan lainn ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VIII Soroti Penurunan Anggaran Pendidikan Islam | 2018-09-05 07:10:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad Mustaqim (F-PPP) menyoroti penurunan anggaran Pendidikan Islam sebesar Rp980,953 miliar atau 1,98 persen dari pagu indikatif Program Pendidikan Islam sebesar Rp49,525 triliun menjadi Rp48,544 triliun pada Pagu Anggaran Kementerian Agama tahun 2019. Ia pun mempertanyakan pos anggaran yang dip ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Dorong Aparat Antisipasi Manuver Politik Jelang Pemilu | 2018-09-04 08:21:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong TNI, Polri, dan BIN untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh manuver politik para politisi. Manuver politik oleh siapa pun tidak boleh mengorbankan masyarakat, apalagi mengadu domba kelompok-kelompok masyarakat hanya karena beda pilihan politik.
... Berita Selengkapnya |
| DPD RI Jadwalkan RDP terkait Evaluasi Kinerja Dewan Pers | 2018-08-30 13:41:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah dilangsungkan pertemuan antara Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan sejumlah pimpinan organisasi pers Indonesia di ruang rapat gedung DPD RI, Senayan, Jakarta pada, Selasa (28/8) lalu, pihak Pimpinan Komite I DPD RI secara resmi telah menyetujui agenda Rapat Dengar Pendapat ata ... Berita Selengkapnya |
| DPR Beri Kesempatan Rakyat Sampaikan Kritik | 2018-08-30 06:48:06 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberikan hadiah kepada para pemenang Lomba Kritik DPR dalam rangka memperingati Ulang Tahun ke-73 DPR RI. Lomba ini ada tiga kategori, yakni esai, meme, dan stand up comedy. Ia menyampaikan, tradisi kritik yang lucu dan menghibur seperti stand up comedy bisa dilanjutkan.
"Justru kami membu ... Berita Selengkapnya |
| Fraksi Partai Gerindra: Bantuan Kepada Rakyat Harus Diberi Label | 2018-08-29 06:01:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bantuan pemerintah, baik bantuan langsung, non tunai, atau subsidi sebaiknya diberi label yang jelas dengan tulisan "Dari Rakyat Untuk Rakyat". Ini penting agar bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan lainnya. Semua sumber bantuan yang diberikan pemerintah berasal dari uang rakyat pula, salah ... Berita Selengkapnya |
|
|
