| Legislatif |
 |
|
| |
| Belanda Kembali Minta Maaf, HNW Dorong Pemerintah Tuntut Pengakuan Kemerdekaan De Jure 17 Agustus | 2022-12-22 02:07:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi sikap Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dengan pengakuan dan permintaan maaf negaranya atas telah terjadinya perbudakan di wilayah-wilayah atau negara koloni Belanda di masa lalu, serta mendorong Kementerian L ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Sebut Qanun Dapat Dijadikan Referensi Penyusunan RUU Larangan Minol | 2022-12-16 19:43:01 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Kebijakan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dapat dijadikan referensi substansi pada penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. Demikian kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Desy Ratnasari seusai Badan Legislasi DPR menggelar pertemuan dengan Gubernur Provinsi Aceh yang diwakili Asi ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VII Dorong Pemerintah Transparan dan Adil dalam Kelola Migas | 2022-12-14 14:54:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Protes keras Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil beberapa waktu yang lalu terkait dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dan gas (migas) yang ditujukan ke Kementerian Keuangan RI bisa menjadi pemicu daerah lainnya untuk menyampaikan hal serupa. Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid menilai, berbagai daerah mempunyai kekaya ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan DPR Imbau Tahun Baru 2023 Dirayakan Sederhana | 2022-12-06 12:42:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta masyarakat merayakan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan sederhana, mengingat masih dalam situasi pademi Covid - 19. Oleh karenanya aktivitas masyarakat menjelang libur Nataru sebaiknya dilakukan secara sederhana untuk menghindari lonjakan kasus.
"Kami imbau kepada masy ... Berita Selengkapnya |
| Hadapi Bencana di Cianjur, Wakil Ketua MPR: Bantuan Harus Lebih Merata dan Segera Buat Rencana Pemulihan | 2022-11-28 15:06:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - ,Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Pemerintah dan stakeholders terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat terdampak bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat. Pasalnya, masih banyak masyarakat pengungsi di Cianjur yang belum mendapatkan bantuan, baik makanan maupun ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Pemerintah Tinjau Kembali Program KRIS | 2022-11-22 22:52:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana minta pemerintah meninjau kembali program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. Ia juga mempertanyakan kapan program KRIS itu dapat dilaksanakan.
"Kalau di beberapa FGD kami selalu mendengar bahwa siap dilaksanakan, mamp ... Berita Selengkapnya |
| Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional | 2022-11-17 11:46:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema menegaskan Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus berani dan tegas menyelesaikan permasalahan carut-marut pangan di Indonesia. Dirinya pun sepakat bahwa Bapanas adalah konduktor yang melahirkan kebijakan integrasi hulu hingga hilir setiap tahapan pangan di Indonesia.
"Ada ke ... Berita Selengkapnya |
| Ribuan Enumerator BRIN Mundur, Kembalikan Tupoksi Riset ke Instansi Asal | 2022-11-11 17:03:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) riset dikembalikan ke instansi (Kementerian/Lembaga) asal, sehingga kegiatan riset bisa lebih fokus dan sesuai dengan kebutuhan. Hal itu disampaikan Mulyanto pasca mundurnya ribuan enumerator atau petugas lapangan pengumpul data Badan Riset da ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VI Setujui Tambahan PMN 3 BUMN | 2022-11-03 01:58:47 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI menyetujui pemberian tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 yang berasal dari cadangan investasi tahun 2022 senilai Rp17,48 triliun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN II di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, ... Berita Selengkapnya |
| Meski Sudah Banyak Ditutup, Pinjol Ilegal Tetap Marak di Masyarakat | 2022-11-01 02:36:56 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia menilai perusahaan atau platform pinjaman online ilegal meski sudah banyak yang ditutup oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetapi tetap marak di masyarakat. Bahkan, praktik-praktik yang tidak bertanggungjawab dan meresahkan masyarakat ini sampai mengorbankan nyawa.
Hal itu disampaikan ... Berita Selengkapnya |
|
|
