| Legislatif |
 |
|
| |
| Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport | 2018-10-19 08:46:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga saat ini belum ada pembayaran satu Rupiah pun yang dilakukan oleh PT Inalum sebagai wakil dari pemerintah dalam pembelian 51% saham PT Freeport. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia.
Pembayaran baru ... Berita Selengkapnya |
| Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan | 2018-10-16 07:54:50 |
 |
PALU, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong terus mendorong bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala, Sigi, maupun wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah lebih cepat tersalurkan, terutama ke pengungsi-pengungsi yang selama ini belum tersentuh bantuan.
"Kalau kita lihat, kerusakannya luar biasa. Karenanya, ... Berita Selengkapnya |
| Ada Mismanagement di Balik Kenaikan BBM | 2018-10-13 07:26:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan kemudian dibatalkan kembali oleh Presiden Joko Widodo, memperlihatkan adanya mismanagement dalam pemerintahan. Pembatalan itu terjadi kurang dari satu jam pada Rabu (10/10) lalu.
"Jika pr ... Berita Selengkapnya |
| Fahri Hamzah Kritik Birokrasi Penanganan Gempa NTB | 2018-10-11 20:07:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik birokrasi penanganan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menilai birokrasi yang dijalankan pemerintah merupakan birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Karena bayak sekali alur administrasi diikuti masyarakat bila ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Setidaknya ada se ... Berita Selengkapnya |
| Fahri Hamzah Minta Presiden Cabut PP Nomor 43 Tahun 2018 | 2018-10-11 08:48:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia pun mempertanyakan penasehat Presiden yang mengusulkan di ... Berita Selengkapnya |
| Mahyudin: Indonesia Butuh Pejuang Ekonomi, Saatnya Generasi Muda Bangkit | 2018-10-10 07:16:59 |
 |
PASER, Berita HUKUM - Di dunia ini banyak sekali orang-orang yang awalnya tidak terkenal kemudian menjadi hebat dan menjadi seorang tokoh dunia yang hebat seperti mendiang Steve Jobs seorang pebisnis dan penemu ulung pendiri teknologi Apple dan CEO Apple Inc.
Apple Inc. Adalah sebuah perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasarnya senilai US$ 800 ... Berita Selengkapnya |
| Membantah Pernyataan Jokowi, Heri: Anggaran Pertemuan IMF-WB Bukan Untuk Perluasan Apron | 2018-10-09 21:18:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggaran pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang mencapai Rp 855,5 miliar ternyata tidak ada alokasinya untuk perluasan apron Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Joko Widodo saat berbicara di Medan, Sumatera Utara, Senin lalu.
Fakta ini diungka ... Berita Selengkapnya |
| Pejabat Publik Harus Ikuti Norma Etik | 2018-10-09 13:56:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Muhammad Syafi'i mengungkapkan bahwa yang terpenting dalam menyamakan persepsi tentang etika pejabat publik adalah memahami lebih dulu definisi pejabat publik. Menurutnya, seseorang yang belum menjadi pejabat publik, memiliki hak dan kebebasan yang lebih luas ketimbang setelah m ... Berita Selengkapnya |
| Anggaran Pertemuan IMF-WB Lebih dari Rp 1,1 Triliun Sebaiknya untuk Bencana Alam | 2018-10-03 07:20:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pertemuan tahunan (annual meeting) International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) pada 8-14 Oktober mendatang di Bali sangat fantastis, lebih dari Rp 1,1 triliun. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan dana untuk mendukung pertemuan IMF-WB 2 ... Berita Selengkapnya |
| Pancasila Harus Diwujudkan dalam Tingkah Laku Keseharian | 2018-10-01 18:59:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa Pancasila merupakan ruh bangsa Indonesia. Karenanya, kesaktian Pancasila tak cukup dimaknai dalam tataran ideologis-formal semata. Namun, harus diwujudkan dalam tingkah laku keseharian masyarakat.
"Menghayati kesaktian Pancasila harus dengan aktualisasi dalam berbagai kegiata ... Berita Selengkapnya |
|
|
