| Legislatif |
 |
|
| |
| Paripurna DPR RI Setujui RUU Prioritas 2019 | 2018-11-02 05:29:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna menyetujui hasil penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2019. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang memimpin jalannya Rapat Paripurna pun mempertanyakan Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantar ... Berita Selengkapnya |
| Komisi V Pertanyakan Pengelolaan Dana Subsidi Tol Laut | 2018-10-31 11:10:23 |
 |
MAKASSAR, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI mendesak pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menjelaskan secara transparan mekanisme pengelolaan dana subsidi tol laut yang digunakan untuk menekan biaya pengiriman. Pasalnya, harga barang-barang di Kawasan Indonesia Timur (KIT) masih melambung tinggi.
Demikian diungka ... Berita Selengkapnya |
| Audit Lion Air Secara Menyeluruh | 2018-10-30 17:10:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta pemerintah mengaudit manajemen maskapai penerbangan Lion Air, terkait jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di Tanjung Karawang, Jawa Barat pada Senin (29/10).
"Sebenarnya maskapai Lion ini selalu melakukan kegiatan yang mengangetkan bangsa, bahkan kali ini mengangetkan dunia. Kalau ... Berita Selengkapnya |
| Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar 7 Raperda Kabupaten Kaur Tahun 2018 | 2018-10-29 20:08:03 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaur terkait penyampaian Nota Pengantar 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten Kaur 2018 yang di wakili oleh Wakil Bupati Kaur Yulis Suti Sutri di Gedung DPRD Kaur pada, Senin (29/10).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Kaur Yulis Suti Sutri, Sekda Kaur Nandar Munadi ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Prihatin Peredaran Narkoba di Indonesia | 2018-10-29 12:13:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat prihatin dengan masih maraknya peredaran narkoba di Indonesia, sehingga belum bisa terbebas dari kondisi gawat darurat narkoba. Berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional dengan Universitas Indonesia mengenai jumlah pengguna narkoba di Indonesia ditahun 2017, sekitar 3,376 juta atau 1,71 ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Luncurkan Buku 'Dari Wartawan Ke Senayan' | 2018-10-26 08:28:01 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan buku terbarunya berjudul "Dari Wartawan ke Senayan". Buku yang ditulis oleh Wina Armada, Nano Bramono, Heru Subroto, dan Bobby Batara ini berisi tentang perjalanan karir Bambang Soesatyo, atau biasa disapa Bamsoet, seorang wartawan yang suk ... Berita Selengkapnya |
| Anggota Banggar Tegaskan Dana Kelurahan Belum Miliki Regulasi | 2018-10-25 07:07:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Moh. Nizar Zahro menilai dana kelurahan belum memiliki payung hukum atau regulasi yang jelas. Oleh karena itulah, Fraksi Partai Gerindra menolak adanya rencana dana kelurahan yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo itu. Ia mengungkapkan, pihaknya memiliki beberapa alasan fraksinya me ... Berita Selengkapnya |
| Ketua Komisi I DPRD Pertanyakan Mengapa Tes CPNS Kaur 2018 Gunakan UNBK Kemendikbud | 2018-10-22 19:38:38 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPRD Kaur, Denny Setiawan, SH mempertanyakan mengapa proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Kaur provinsi Bengkulu mengacu pada surat keputusan Kemendikbud nomor: B/531/M.SM.01.00/2018, tanggal 16 oktober 2018 dengan sistem mandiri, yang artinya biaya kegiatan dibebankan pada daerah kabupate ... Berita Selengkapnya |
| Profesi Dosen Perlu Diatur dalam UU Tersendiri | 2018-10-22 15:21:03 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto mengatakan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sudah tidak relevan lagi. Hal ini dikarenakan tugas dosen dan guru itu berbeda meski keduannya disebut sebagai pendidik professional. Termasuk karena kementerian yang menaunginya pun sudah terpisah, sehingga diperluk ... Berita Selengkapnya |
| Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik | 2018-10-21 07:06:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejalan dengan reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan publik yang digaungkan pemerintah, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki tugas salah satunya untuk memastikan dan mengawal sejauh mana kedua target pemerintah itu terwujud.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpi ... Berita Selengkapnya |
|
|
