| Legislatif |
 |
|
| |
| Langkah Presiden dan Menteri Harus Seirama | 2018-11-29 21:51:02 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI dinilai mengancam keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah selama ini. Terkait hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesa ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR: Kritik Adalah Vitamin | 2018-11-27 14:55:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku tidak terkejut dengan adanya kritikan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) yang disampaikan pada Jumat (23/11/2018) LALU terhadap berbagai kinerja DPR RI. Menurutnya, kritikan tersebut merupakan upaya Formappi untuk mendorong DPR RI menjadi lebih baik dan bentuk ras ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Paket Kebijakan Ekonomi XVI | 2018-11-22 13:24:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau kepada pemerintah, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meninjau ulang kebijakan dibukanya Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Karena diyakini kebijakan tersebut tidak sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan bertolak ... Berita Selengkapnya |
| Rapat Paripurna DPRD Kaur Menyetujui 7 Raperda Tahun 2018 | 2018-11-20 08:07:31 |
 |
KAUR, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda mengenai pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kaur tahun 2018 yang dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaur Jailani S.Ip, serta dari pihak pemerintah daerah dihadir ... Berita Selengkapnya |
| DPR Komitmen Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual | 2018-11-20 00:50:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI komitmen segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual usai masa reses Masa Persidangan I ini berakhir. Mengingat berbagai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan akhir-akhir ini marak terjadi. Terbaru, Baiq Nuril, eks tenaga honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Ba ... Berita Selengkapnya |
| PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama | 2018-11-15 15:01:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presidium Rakyat Menggugat (PRM) berencana akan memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya untuk Komisi DPR yang memunculkan Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Agama.
Pasalnya, rancangan undang-undang yang akan mengatur tata cara pola pendidikan agama tersebut, tidak layak untuk d ... Berita Selengkapnya |
| Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan | 2018-11-12 19:05:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) digadang-gadang menjadi pencetak tenaga kerja yang siap terjun ke lapangan. Tetapi menurut Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan SMK justru menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia. Data BPS tahun 2017 menyebutkan, sebanyak 11,41 persen angka pengangguran berasal dari lulusan ... Berita Selengkapnya |
| DPR Berkomitmen Terus Terbuka Kepada Masyarakat | 2018-11-06 09:47:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menghadiri acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2018 oleh Komisi Informasi Publik (KIP) untuk Kategori "Menuju Informatif". Pada kesempatan tersebut, Indra menyampaikan bahwa DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. ... Berita Selengkapnya |
| Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan | 2018-11-05 07:18:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI menilai banyak konflik pertanahan yang timbul akibat tumpang tindihnya pemberian izin dan pemberian legalitas terhadap kepemilikan tanah. Konflik yang terjadi tersebut baik antara masyarakat dengan korporasi, korporasi dengan korporasi, maupun antara pertambangan dengan perkebunan.
"Tentu hal ini harus di ... Berita Selengkapnya |
| Defisit APBN 2019 Sebesar 1,84 Persen Sebesar Rp 296 Triliun | 2018-11-03 12:05:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Paripurna DPR RI telah menyepakati defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar Rp 296 triliun. Hal itu diperoleh berdasarkan perhitungan pendapatan negara sebesar Rp 2.165 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.461 triliun.
Wakil Ketua ... Berita Selengkapnya |
|
|
