| Legislatif |
 |
|
| |
| Fadli Zon Luncurkan Buku 'Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy' | 2019-05-22 12:06:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meluncurkan buku terbarunya yang berjudul "Strengthening The Indonesian Parliamentary Diplomacy". Buku ini berisi koleksi pidato dan makalahnya dalam berbagai forum internasional, selaku Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) serta Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKS ... Berita Selengkapnya |
| Komisi III Tolak Keempat Calon Hakim Agung | 2019-05-22 11:55:15 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI menolak keempat calon hakim (cakim) agung yang diajukan Komisi Yudisial dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir. Mayoritas fraksi di Komisi III DPR RI menolak keempat kandidat hakim agung itu, karena dinilai kurang berkualitas dan tidak ideal ditempatkan di Mahkamah Agung.
D ... Berita Selengkapnya |
| Komisi IX Psertanyakan Kinerja Pemerintah Atasi Pengangguran | 2019-05-18 20:21:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan kinerja pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini pengangguran di Indonesia mencapai 6,82 juta orang atau 5 persen dari jumlah penduduk angkatan kerja.
"Pertanyaan kita, apa yang diusahakan pemerintah ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Didesak Segera Investigasi Tragedi Pemilu 2019 | 2019-05-15 12:07:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima audiensi Ikatan Keluarga Besar UI (IKB UI). Dalam pertemuan tersebut IKB UI mengadukan berbagai macam tragedi yang terjadi pada Pemilu 2019, diantaranya kasus meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan indikasi kecurangan. Terkait aduan tersebut Fadli ... Berita Selengkapnya |
| Negara Bertanggung Jawab Atas Meninggalnya Pejuang Demokrasi | 2019-05-11 11:04:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 telah dilaksanakan dengan sukses. Namun dibalik kesuksesan tesebut menyimpan berita duka yang cukup mendalam. Hingga berita ini diturunkan, tak kurang dari 554 orang petugas pemilu yang terdiri dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pengawas ... Berita Selengkapnya |
| RUU KUHP Segera Disahkan oleh DPR | 2019-04-28 05:11:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi mengatakan, DPR RI bersama pemerintah Republik Indonesia (RI) telah menyelesaikan 99 persen pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan telah siap untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Unda ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon Minta KPU Konsentrasi Pada Pengamanan Suara Rakyat | 2019-04-24 10:44:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) konsentrasi dulu pada bagaimana mengamankan suara rakyat, ketimbang melempar wacana untuk memisahkan kembali Pemilihan Umum (Pemilu) Eksekutif dengan legislatif.
"Saya kira itu wacana yang gak perlu ya, yang enggak bermutu. Sekarang ini KPU konsentrasi ... Berita Selengkapnya |
| Pendapatan Negara Didominasi Perpajakan | 2019-04-10 04:38:55 |
 |
PADANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal mengatakan, berdasarkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR RI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pendapatan negara tahun 2019 ini diperkirakan mencapai Rp 2.165,1 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,3 triliun. Penerim ... Berita Selengkapnya |
| Open Parliament Tandai Babak Baru Praktik Demokrasi Dalam Negeri | 2019-04-05 15:18:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI kini secara resmi telah bergabung dengan gerakan global menuju rezim keterbukaan. "Open Parliament" sendiri menandai babak baru dari praktik berdemokrasi di dalam negeri. Sesudah melalui berbagai fase berdemokrasi, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan kini kembali menjadi demokratis terbuka, Indonesi ... Berita Selengkapnya |
| Pelayanan Publik Jadi Tolok Ukur Kinerja Pemerintah | 2019-04-02 12:58:52 |
 |
MAKASSAR, Berita HUKUM - Pelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Hal tersebut menuntut agar percepatan reformasi birokrasi segera dilaksanakan, guna menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Demikian dikatakan Anggota Komis ... Berita Selengkapnya |
|
|
