| Legislatif |
 |
|
| |
| Negara Harus Lindungi Masyarakat Adat Atas Kepemilikan Tanah Ulayat | 2019-07-07 07:47:54 |
 |
PALANGKA RAYA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan bahwa kepemilikan masyarakat adat terhadap tanah ulayat sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Untuk itu Negara wajib memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat sepanjang masih diakui, masih hidup, ada institusi dan masyarakat dan lembaga yang ... Berita Selengkapnya |
| RUU Perlindungan Data Pribadi Masih Mandek di Pemerintah | 2019-07-03 16:41:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menjelaskan salah satu hambatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) belum masuk untuk dibahas di DPR karena belum adanya kesepakatan pada tim pemerintah. Padahal sejak 2016 RUU ini telah masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.
Hal ini ia sampai ... Berita Selengkapnya |
| Indonesia- Iran Berkomitmen Merdekakan Palestina | 2019-06-24 16:31:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia dan Iran sampai kini masih tetap berkomitmen mewujudkan kemerdekaan Palestina. Tragedi kemanusiaan yang menimpa rakyat Palestina selalu jadi perhatian kedua negara. Baik Indonesia maupun Iran tak memandang agama apapun yang dipeluk rakyat Palestina. Tapi, hak asasi manusia yang begitu masif dilanggar dan menimpa ra ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Sesalkan Sanksi Pengurangan Dana BOS Kepada Sekolah | 2019-06-22 22:57:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menyayangkan adanya sanksi pengurangan bantuan pemerintah kepada sekolah, dalam hal ini Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jika tidak menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Padahal, kondisi kualita ... Berita Selengkapnya |
| DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis | 2019-06-19 07:45:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan pentingnya memiliki parlemen yang bisa bersikap kritis terhadap segala kebijakan pemerintah. Karena guna menjaga prinsip check and balances dalam demokrasi. Meski demikian, ia belum melihat ada tanda-tanda DPR RI yang semakin kuat. Bahkan, belakangan ini muncul kebijakan Menteri ... Berita Selengkapnya |
| Banyak Permasalahan di Lapas, Senator DPD Gagas Revisi UU Pemasyarakatan | 2019-06-19 01:12:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Senator DPD RI H. Fachrul Razi, MIP yang juga pimpinan Komite I DPD RI kembali menggagas agar DPD RI merevisi UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) karena dianggap sebagai biang kerok munculnya berbagai persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selama ini.
Sebagai Pimpinan Komite I DPD RI, Komi ... Berita Selengkapnya |
| Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang | 2019-06-15 20:06:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, mandeknya pembahasan beberapa undang-undang yang belum selesai disebabkan oleh pemerintah yang tidak hadir saat pembahasan di DPR. Pembahasan undang-undang tidak bisa dibahas secara sepihak, harus melibatkan pemerintah. Pernyataan tersebut dia sampaikan ... Berita Selengkapnya |
| Rekomendasi BPK Harus Ditindaklanjuti | 2019-05-28 21:18:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono menyoroti minimnya rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Karenanya tak heran jika beberapa kementerian dan lembaga berkali-kali memiliki predikat disclaimer dalam pengelolaan keuangannya, seperti contoh Kemenpora, Kemen ... Berita Selengkapnya |
| Tak Setuju Calon Hakim Agung, Komisi III Lapor ke Paripurna | 2019-05-28 21:10:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melaksanakan tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap empat Calon Hakim (Cakim) Agung berdasarkan surat Komisi Yudisial nomor 02/PIM/RH.01.08/01/0219, Komisi III DPR RI memutuskan untuk tidak memberikan persetujuan terhadap keempat Cakim Agung yang diajukan Komisi Yudisial.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komis ... Berita Selengkapnya |
| Fadli Zon Terima Aspirasi Keluarga Korban Unjuk Rasa | 2019-05-28 00:02:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima pengaduan aspirasi masyarakat keluarga korban wafat dalam peristiwa unjuk rasa yang terjadi di Jakarta pada tanggal 21-22 Mei 2019 lalu. Fadli mengatakan pada pertemuan tersebut, keluarga korban wafat yang didampingi Tim Advokasi menginginkan adanya keadilan.
"Aspirasi ini adalah kein ... Berita Selengkapnya |
|
|
