| Legislatif |
 |
|
| |
| Listrik Padam, Harus Ada Yang Bertanggung Jawab | 2019-08-06 06:52:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pemadaman listrik secara massal di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Banten yang terjadi pada Minggu (4/8) itu tak bisa dianggap masalah kecil. Ia menyatakan harus ada pihak yang bertanggung jawab, seperti halnya Direksi PT. PLN (Persero) bisa diminta untuk yang bertanggung jawab ata ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Tolak Wacana Impor Rektor untuk PTNBH | 2019-08-01 06:50:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana mendatangkan rektor dari luar negeri untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) menimbulkan pro dan kontra. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati mengatakan, ide mendatangkan rektor asing untuk PTNBH semestinya dapat dihindari jika Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dapat memetakan per ... Berita Selengkapnya |
| Pemindahan Ibu Kota Harus Aktif Libatkan Masyarakat | 2019-07-31 10:18:24 |
 |
PALANGKA RAYA, Berita HUKUM - Gagasan mengenai pemindahan ibu kota pada akhirnya telah dikerucutkan dalam studi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada tiga provinsi di Kalimantan yaitu Kalimantan Barat, Timur, dan Selatan. Tentu bukan hanya kebutuhan fisik dari suatu daerah tersebut yang menjadi pertimbangan, melainkan juga kebutu ... Berita Selengkapnya |
| Tiga Hasil Penyelidikan Pansus Angket DPR RI Tentang Pelindo II Tahap Kedua | 2019-07-28 23:59:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Paripurna DPR RI secara aklamasi memutuskan menerima laporan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II tahap Kedua. Selain itu Pansus juga menghasilkan tiga Poin hasil penyelidikannya yang memperkuat Hasil Audit Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Pertama, perpanjangan Kerjasama pengelolaan dan pengoperasian P ... Berita Selengkapnya |
| DPR Perjuangkan Kepentingan Nasional di Forum Internasional | 2019-07-27 06:16:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI ikut memperjuangkan kepentingan nasional dengan mengirimkan delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang/konferensi organisasi parlemen regional maupun Kerja Sama Internasional.
Demikian diungkapkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menyampaikan kinerja DPR RI ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Dukung Pemerintah Reformasi Total Birokrasi | 2019-07-25 12:35:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan DPR RI mendukung kebijakan pemerintah melakukan reformasi total birokrasi serta memangkas lembaga non struktural yang tidak efektif. Selain itu, ke depan setiap kelahiran sebuah undang-undang tidak harus diikuti pembentukan lembaga non struktural baru. Di paruh pertama periode pemerin ... Berita Selengkapnya |
| Agustus - September MPR Menggelar Acara Kebangsaan | 2019-07-21 15:30:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Bulan Agustus dan September 2019, MPR mempunyai banyak agenda penting yang hendak dilaksanakan. Untuk itu pada 18 Juli 2019, di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Ketua MPR dan Wakil Ketua MPR membahas agenda itu. Hadir dalam rapat yang dimulai tepat Pukul 10.0 ... Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU | 2019-07-17 08:54:43 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 - 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengesahkan perpanjangan pembahasan empat Rancangan Undang - Undang (RUU). Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Pertembakauan, dan RUU tentang Dae ... Berita Selengkapnya |
| MPR Sebagai Penengah Sengketa Kewenangan Lembaga Negara | 2019-07-15 15:14:04 |
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal MPR, Dr. Ma'ruf Cahyono, SH, MH, menjadi salah satu anggota dewan penguji dalam ujian promosi doktor (ujian terbuka) Abdul Kholik, SH, MSi, di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Sabtu (13/7). Salah satu pokok pembahasan adalah memfungsikan lembaga negara MPR sebagai penengah dalam s ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Indonesia Harus Berhati-Hati Dalam Berutang | 2019-07-11 15:35:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengambil sikap hati-hati dalam pengendalian utang. Hal ini dikarenakan utang menjadi sebuah beban yang cukup berat bagi generasi mendatang, sehingga pengelolaannya harus dicermati.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid saat menyampaikan Laporan Pendahulu ... Berita Selengkapnya |
|
|
