| Legislatif |
 |
|
| |
| Pernyataan Perang Gubernur Maluku ke KKP Tidak Perlu Dibesarkan | 2019-09-10 06:40:31 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Wattimena mengatakan, pernyataan perang yang disampaikan Gubernur Maluku terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bukan sebuah ancaman, melainkan suatu bentuk permintaan khusus yang diinginkan pemerintah daerah setempat, sehingga permasalahan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan ... Berita Selengkapnya |
| Kental Nuansa Kolonial, Muhammadiyah Tolak Pengesahan RUU Pertanahan | 2019-09-09 16:04:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah mencurigai Rancangan Undang-Undang atau RUU Pertanahan dikebut DPR RI terkait wacana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur.
"Kita curigai dikebut karena pemindahan Ibu Kota. Saya yakin ini ada sponsor besar. Dan disinilah anggota DPR mendapat duit banyak," kata Muchtar Luthfi, Penasehat Majelis Hukum PP Muh ... Berita Selengkapnya |
| Ketua KY Dukung MPR Kembali Miliki Kewenangan Tetapkan GBHN | 2019-09-08 07:05:34 |
 |
TANGERANG SELATAN -- Ketua Komisi Yudisial Dr. Jaja Ahmad Jayus secara pribadi mendukung agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diberikan kembali kewenangan untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan, pedoman dan penuntun dalam pembangunan nasional.
"Saya dukung secara pribadi kalau MPR diberikan kewenangan untuk ... Berita Selengkapnya |
| Pemindahan Ibu Kota Perlu Proses Panjang | 2019-09-06 04:33:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pemerintah memindahkan ibukota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur tidak berdasarkan perhitungan yang jelas dan tepat karena masih banyak proses panjang yang harus dilalui.
Hal ini disampaikan Fadli saat menyelenggarakan seminar dengan tema "Menyoal Rencana Pemindahan I ... Berita Selengkapnya |
| Sebaran Kartu Tani Jadi PR Bagi Kementan | 2019-09-03 03:09:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kartu Tani yang pertama kali diluncurkan pemerintah pada tahun 2016 dimaksudkan untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan yang bertujuan untuk bagi kesejahteraa petani. Namun pada perjalanannya, capaian sebaran Kartu Tani masih sangat sedikit sekali. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah, terutam ... Berita Selengkapnya |
| Zulkifli Hasan: Cita-cita Indonesia Merdeka adalah Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur | 2019-09-01 05:41:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dihadapan ratusan undangan yang memadati Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR/DPD RI, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat. Mulai dari tokoh agama, kyai, santri hingga masyarakat umum. Karena itu kemerdekaan yang sudah dicapai bangsa Indonesia, m ... Berita Selengkapnya |
| Rencana Pemindahan Ibu Kota Batal Jika Fraksi di DPR Tidak Sepakat | 2019-08-30 21:39:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon meyakini rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur bisa batal, jika fraksi-fraksi di DPR RI tidak sepakat akan rencana tersebut. Terlebih lagi bila pemindahan ibu kota ini tidak disertai kajian yang matang.
"Bisa ( ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Prihatin Pengurangan Anggaran Basarnas | 2019-08-29 15:45:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Sukartono prihatin dengan pengurangan anggaran yang dialami oleh Basarnas (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan) yang merupakan poros terdepan dalam upaya penyelamatan. Anggaran terbesar yang dikurangi di Basarnas adalah biaya operasional pertolongan dan penyelamatan.
"Saya priha ... Berita Selengkapnya |
| Parlemen Modern dan Terbuka Harus Diteruskan oleh DPR RI Mendatang | 2019-08-28 09:43:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menaruh harapan besar kepada Anggota DPR RI 2019-2024 untuk meneruskan upaya DPR RI menjadi Parlemen Modern, yang pencanangan dan pelaksanaannya sudah dimulai oleh DPR RI periode 2014-2019. Tak kalah penting, tetap membangun kondusifitas politik dengan pemerintah dengan tidak meninggalkan kerang ... Berita Selengkapnya |
| DPR RI Kembali Gelar Lomba Kritik DPR 'Stand-Up Comedy' | 2019-08-27 08:49:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah sukses mengadakan lomba stand-up comedy 'Kritik DPR' pada tahun lalu, tahun ini DPR RI kembali menggelar lomba stand-up comedy dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI dan HUT DPR RI ke-74, sekaligus mempertegas kepada kepada publik bahwa DPR RI terbuka dan tidak anti kritik.
"DPR RI saat ini ... Berita Selengkapnya |
|
|
