| Legislatif |
 |
|
| |
| Bambang Soesatyo Sah Ketua MPR Periode 2019-2024 | 2019-10-05 11:14:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bambang Soesatyo secara sah terpilih secara aklamasi dalam musyawarah mufakat oleh seluruh Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai Ketua MPR RI terpilih periode 2019-2024. Prosesi pengucapan sumpah atau janji Pimpinan MPR RI telah berjalan dengan khidmat.
... Berita Selengkapnya |
| Fadel Muhammad Wakili Gorontalo Berhasil Jadi Pimpinan MPR dari Unsur DPD-RI | 2019-10-03 11:17:29 |
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Provinsi Gorontalo yang terkenal dengan komoditas jagungnya kembali menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia, betapa tidak, setelah Rachmad Gobel berhasil menduduki jabatan Wakil Ketua DPR-RI di tambah lagi dengan mantan Gubernur Gorontalo dua periode Fadel Muhammad yang juga pernah menjabat Menteri Kelautan Dan Pe ... Berita Selengkapnya |
| Pimpinan DPR Masa Bakti 2019-2024 Ditetapkan | 2019-10-03 11:09:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nomor 31 dalam Rapat Paripurna ke II DPR RI, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, di Ruang Rapat Paripurna, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10) malam, yang memutuskan Ketua dan Para Wakil Ketua DPR RI Masa Bakti 2019-2024. Ini sesu ... Berita Selengkapnya |
| Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Definitif Resmi Dilantik | 2019-10-03 10:29:59 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Empat orang pimpinan definitif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Periode 2019-2024 yang terdiri dari Ketua Dewan dan 3 Wakil Ketua DPRD Kaltim akhirnya resmi dilantik dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Selasa (1/10).
Pelantikan ke empat pimpi ... Berita Selengkapnya |
| Legislator Minta Pasal Penghinaan Presiden Dicabut | 2019-09-30 15:42:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf meminta agar Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang termaktub Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk dicabut. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke-XI Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2019-2020 di Gedung Parlemen ... Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR Siap Buka Ruang Dialog Dengan Mahasiswa | 2019-09-25 18:22:12 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan selalu memberi ruang kepada para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen untuk berdialog di dalam Gedung DPR RI. Bahkan pada Selasa (24/9/2019) sore, ia dengan didampingi Sekretaris Jendral DPR RI Indra Iskandar berusaha menemui mahasiswa yang berunjuk ras ... Berita Selengkapnya |
| Buka FKSPK DPR, Ketua DPR Apresiasi Sinergi DPR - Wartawan Parlemen | 2019-09-22 15:13:44 |
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi hubungan kerja sama antara Dewan dengan Wartawan Parlemen yang terjalin dengan sangat baik selama ia menjabat sebagai orang nomor satu di Parlemen. Meski menjabat tidak sampai dua tahun, ia mengaku sangat merasakan hubungan sinergi dengan wartawan yang sangat luar biasa dalam membang ... Berita Selengkapnya |
| MPR Sepakat Perlunya Haluan Negara | 2019-09-21 09:41:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dihadapan puluhan wartawan Parlemen, Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi, mengatakan pembahasan di MPR sudah menyepakati perlunya Haluan Negara. Hanya saja, rencana itu belum bisa direalisasikan oleh MPR pada masa bakti 2014-2019.
Pasalnya hingga minggu-minggu terakhir periode MPR saat ini, belum ada kesepakatan terkait ... Berita Selengkapnya |
| DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3 | 2019-09-15 12:21:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, DPR dan Pemerintah sore ini telah sepakat untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Sepanjang perubahan tersebut terkait dengan jumlah pimpinan yang ada di MPR.
"Saya ingin sampaikan bahwa ke 10 fraksi yang ada di D ... Berita Selengkapnya |
| Kemenlu Harus Cegah Internasionalisasi Isu Papua | 2019-09-13 09:16:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah kasus Papua yang semakin menyeruak dan tercium oleh dunia Internasional, Anggota Komisi I DPR RI Lena Maryana mengungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus segera mencegah terjadinya internasionalisasi isu tersebut. Sebab hal ini jelas sangat merugikan Indonesia dari sisi kepercayaan oleh negara-negar ... Berita Selengkapnya |
|
|
