Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Legislatif
 
Rusman Yakub: Komisi IV akan RDP dengan Dinas Pendidikan terkait Paparan Radikalisme | 2019-10-21 06:12:55

SAMARINDA, Berita HUKUM - Adanya temuan disalah satu daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) terdapat tujuh kepala sekolah baik di SMA, SMK, dan SLB Negeri yang terindikasi terpapar radikalisme, maka DPRD Kaltim akan segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan.

Untuk mencegah paham radikalisme tersebut menyebar, maka perlu d
...

Hasanuddin Mas'ud Menjadi Ketua Komisi III DPRD Kaltim | 2019-10-19 21:20:55

SAMARINDA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna ke 4 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Selasa (15/10) lalu memunculkan wajah baru untuk mengisi AKD DPRD Kaltim yang salah satunya adalah Hasanuddin Mas'ud dari Partai Golkar menjadi Ketua Komisi III DPRD Kaltim.

Hasanuddin Mas'ud usai ditunjuk menjadi Ketua Komisi III DPRD Kaltim kepada wartawan meng
...

Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim Sahkan Alat Kelengkapan Dewan | 2019-10-16 09:26:51

SAMARINDA, Berita HUKUM -Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada Selasa (15/10) melakukan rapat paripurna ke-4, Tahun 2019 setelah mengumumkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kaltim.

Komposisi AKD DPRD Kaltim yang diumumkan adalah, komisi-komisi dan badan- badan yang terdiri dari Badan Anggaran, Badan Musyawar
...

DPRD Kaltim dan Mahasiswa Melakukan Dialog terkait Penolakan Revisi UU KPK | 2019-10-16 08:50:10

SAMARINDA, Berita HUKUM - Paska aksi demo Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) terkait penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyampaikan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen untuk melanjutkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa terkait penolakan revi ...

Andi Harun Berharap Pasca Orientasi BPSDM Kinerja DPRD Kaltim Lebih Baik | 2019-10-15 18:48:55

SAMARINDA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun berharap agar dari hasil orientasi atau pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi yang dilaksanakan beberapa waktu hari lalu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jakarta, kinerja DPRD Kaltim lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dikatakan Andi Harun bahwa dalam m
...

Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance' | 2019-10-15 08:15:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 30 ribu personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan disiagakan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada 20 Oktober mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR RI akan memberlakukan proses pembersihan atau clearance jelang hari pe ...

Narkoba di Kaltim Mengkhawatirkan, Syafruddin Anggota DPRD Kaltim Ajak Masyarakat Perangi Narkoba | 2019-10-13 06:48:22

SAMARINDA, Berita HUKUM - Maraknya peredaran dan penyalahgunaan barang haram narkoba di tengah masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) sangat mengkhawatirkan sehingga Badan Narkotika Nasional (BNN) sebut Kalimantan Timur sebagai peringkat ke 3 dalam penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, saat ini sudah sangat memprihatinkan.

Hal ini terbukti baik
...

55 Anggota DPRD Kaltim Ikuti Orientasi di BPSDM Jakarta | 2019-10-11 07:32:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Proipinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2019 yang baru dilantik Sebanyak 55 Anggota mengikuti Orientasi yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) RI,di Audotorium Kementrian, Selasa (8/10).

Kegiatan Orientasi yang ber
...

Legislator Minta Presiden Indonesia Terpilih Datang ke Wamena | 2019-10-09 14:41:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR-RI Dapil Sumbar II, Nevi Zuairina meminta Presiden Terpilih yang saat ini menjabat sebagai Presiden RI, agar segera turun langsung ke Wamena, Papua, sebelum dilantik sebagai presiden 5 tahun yang akan datang. Menurutnya, Presiden mesti berdialog guna mengetahui apa yang menjadi keinginan warga demi meredam kerusu ...

Negara Harus Lebih Memperhatikan Sekolah dan Perguruan Tinggi Swasta | 2019-10-08 14:23:13

JAKARTA, Berita HUKUM -Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Nuroji menilai perguruan tinggi swasta di Indonesia juga perlu mendapat perhatian Negara, dalam hal ini pemerintah. Sesuai dengan Pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

"Sesuai amanat undang-unda
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]