| Legislatif |
 |
|
| |
| KSOP Sebut Tongkang yang Tabrak Jembatan Mahakam karena Tidak Dipandu | 2019-11-27 12:02:49 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Rapat Dengar Pendapat antara Balai Pengelolaam Jalan Nasional BPJN Kaltim dengan Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) bersama
Kepala KSOP Samarinda dan Dinas PUPR Kaltim, bertempat di lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Senin (25/11)
RDP dipimpin Ketua Komisi III, Hasanuddin Mas'ud, Agus Suwandy, Syaf ... Berita Selengkapnya |
| Pendapatan Daerah Sektor Pajak Menjanjikan dan Harus Digali dengan Optimal | 2019-11-25 10:21:43 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pendapatan daerah melalui sektor pajak di Kalimantan Timur (Kaltim) potensi yang sangat menjanjikan dan harus digali secara optimal, besarnya potensi pajak tersebut harus menjadi sasaran serius pemerintah melalui inovasi dan teknologi yang ada.
Hal tersebut dikatakan Akhmed Reza Fachlevi, Anggota Komisi II DPRD Kaltim A ... Berita Selengkapnya |
| Keputusan MA Kasus First Travel Janggal | 2019-11-22 21:25:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily menyatakan ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap proses hukum kasus First Travel. Di mana MA menyatakan bahwa barang sitaan atas kasus tersebut dikembalikan pada negara. Hal tersebut diucapkan Ace dalam acara Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema 'Idea ... Berita Selengkapnya |
| Hidayat Nur Wahid: Kita Membantu Palestina karena Alasan Kemanusian | 2019-11-21 20:07:49 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia dan Palestina memiliki hubungan yang erat, sejak lama. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, bangsa Palestina memberikan bantuan yang tidak sedikit. Mereka adalah negara yang ikut memberi pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selain itu, banyak di antara warga Palestina yang mengambil uang mereka di bank u ... Berita Selengkapnya |
| Pemindahan IKN Harus Melalui Kajian Mendalam | 2019-11-21 15:13:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi pembahasan utama dalam Rapat Kerja yang digelar antara Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan Bappenas. Pada prinsipnya, Komisi V DPR RI menyetujui rencana pemindahan IKN ... Berita Selengkapnya |
| Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM | 2019-11-20 05:12:04 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kelangkaan Gas LPG 3 kilogram di sejumlah daerah di Kaltim membuat DPRD Kaltim harus segera mencari solusi. Terkait dengan hal itu, DPRD Kaltim melalui Komisi II, Kamis (14/11) lalu, melakukan koordinasi dengan Kementrian ESDM.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana H Wang dan unsur pimpin ... Berita Selengkapnya |
| Komisi XI Soroti Permasalahan Asuransi Jiwasraya dan Bumiputera | 2019-11-19 16:55:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah catatan penting mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan jajaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK). Salah satunya mengenai masalah kekurangan permodalan dan likuiditas yang melanda perusahaan asuransi plat merah PT. Asuransi Jiwasraya dan AJB Bumiputera 1912, serta permasalahan Ban ... Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran | 2019-11-14 20:16:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah serius tangani peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, saat ini tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan cukup tinggi. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tentang perkembangan sektor ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pengangguran yang meningkat menjadi ... Berita Selengkapnya |
| Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law | 2019-11-14 12:02:50 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menilai sejatinya tidak ada masalah terkait rencana pemerintah membentuk omnibus law terhadap beberapa undang-undang yang ada selama ini. Namun ia berharap agar materi dan substansi yang akan diatur dapat segera diserahkan dalam bentuk Naskah Akademik (NA) dan draf R ... Berita Selengkapnya |
| Fadel Muhammad: Kampus Menjadi Laboratorium Kewirausahaan | 2019-11-13 05:45:26 |
 |
MAKASSAR, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Prof Dr Fadel Muhammad mengatakan kampus (perguruan tinggi) harus menjadi laboratorium bagi mahasiswa untuk melatih diri menjadi wirausaha atau entrepreneur. Di kampus mahasiswa melatih diri di Koperasi Mahasiswa (Kopma) sehingga setelah lulus dari perguruan tinggi mereka menjadi pengusaha.
"Kampus harus ... Berita Selengkapnya |
|
|
